Senin, 16 Desember 2019


Tidak Acuh dengan Pemkab, Nasir Ultimatum PT RAP

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 1080
Tidak Acuh dengan Pemkab, Nasir Ultimatum PT RAP

KONFERENSI PERS – Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir (tengah) memberkan keterangan pers, terkait ulah PT RAP, yang tidak hadir pada Workshop Penyusunan Dokumen Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu, di Aula Kantor Bupati Kapuas Hul

PUTUSSIBAU, SP - Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad (AM) Nasir mengultimatum Perusahaan Perkebunan Sawit (PKS) PT RAP. Menurut AM Nasir, PT RAP, tidak bisa menghargai keberadaan Pemkab, bahkan mengacuhkan undangan Rapat Koordinasi (Rakor).  

Rakor yang diselenggarakan dengan Workshop Penyusunan Dokumen Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu, di Aula Kantor Bupati Kapuas Hulu, Selasa (16/5), memang tanpa perwakilan PT RAP, yang merupakan kelompok perusahaan Sinar MAS Grup.  

“Kehaidaran dua PKS tersebut sangat penting itu, karena berkaitan dengan hal yang sangat strategis, yaitu masalah tata ruang. Sebab bila terjadi kesalahan, maka akan menimbulkan dampak terhadap para investor dan pengusaha,” papar AM Nasir.  

Nasir mengatakan, kedua perusahaan tersebut jangan hanya mencari untung saja di KKH. Namun, kegiatan yang sifatnya membangun daerah, misalnya Rakor kesepahaman, tidak dipedulikan.  

Oleh karena itu, Bupati Nasir telah meminta Bappeda KKG, untuk menyurati kedua PKS yang tidak hadir tersebut. Bahkan Bupati menyatakan siap memberikan tanda tangan atas surat yang akan dilayangkan.  

Dijelaskan Bupati, KSK Agropolitan Kapuas Hulu merupakan telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah Kapuas Hulu (RTRWK) 2014-2034. KSK Agropolitan tersebut pengembangannya diarahkan untuk kepentingan ekonomi, demi mensejahterakan masyarakat.  

KSK Agropolitan ini meliputi Kecamatan Silat Hilir, Sillat Hulu, Semitau, Empanang, Hulu Gurung, Seberuang dan Pengkadan. KSK Agropolitan yang disusun diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menuntukan arah kebijakan dan strategis pembangunan dalam mendukung ekonomi wilayah KSK.  

"Rencana pengembangan diharapkan dapat menjadi solusi alternatif dalam pengembangan wilayah, mengintegrasikan pengembangan wilayah perdesaan serta interaksi pusat kawasan agropolitan dengan pusat-pusat produksi," katanya. PLT Kepala Bappeda Kapuas Hulu, Mauluddin mengatakan, workshop yang dilakukan tersebut merupakan rangkaian kegiatan kajian dan observasi lapangan, mengingat sebulan yang lalu, ada study lapangan oleh tim Teknis KSK Kapuas Hulu, melalui sosialisasi di wilayah yang masuk KSK.  

"Tujuan workshop tersebut memaparkan rencana kerja KSK Agropolitan KKH, serta mengumpulkan informasi dari para pemangku kepentingan dari wilayah KSK Agropolitan dan KKH pada umumnya," jelasnya.  

Adapun 75 peserta, yang terdiri dari pejabat eselon II dan III, Kepala OPD, camat yang wilayahnya masuk dalam KSK Agropolitan, Tim Teknis KSK Agropolitan, WWF, Pimpinan PKS yang beroperasi di wilayah KSK, NGO dan LSM yang ada di Kapuas Hulu.  

Ketua Tim Teknis KSK Agropolitan KKH, Budi Prasetiyo mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan untuk mendiskusikan kondisi wilayah dalam rencana pengembangan KSK Agropolitan.  

“Kita juga membahas konsep green economy dalam pengembangan KSK Agropolitan bersama tim ahli serta menyerap masukan para pemangku kepentingan,” katanya. (sap/mul)