DPRD Godok Perda Informasi Keuangan

Kapuas Hulu

Editor Kiwi Dibaca : 594

DPRD Godok Perda Informasi Keuangan
SERAH TERIMA – Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhamma Nasir, menyerahkan Raperda Informasi Keuangan Pemkab, ke Wakil Ketua DPRD, Wan Taufiqurrahman.
PUTUSSIBAU, SP - Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad (AM) Nasir mengatakan, adanya Peraturan Daerah (Perda) pengelolaan keuangan, bisa memberikan informasi ke masyarakat terkait posisi keuangan Pemkab. Termasuk kinerja, realisasi anggaran, dan arus kas daerah.  

Diterangkannya, Perda keuangan Pemkab tersebut, merupakan salah satu bentuk dari transparansi dan pertanggungjawaban ke masyarakat. Hal ini agar masyarakat dapat menilai, mengkritisi, dan memberikan masukan, terkait pelaksanaan program-program Pemkab.  

"Masukan masyarakat, melalui DPRD merupakan aspirasi terbaik untuk Pemkab. Masyarakat adalah motivatir Pemkan untuk bekerja lebih baik,” kata AM Nasir.   AM Nasir menyampaikan berbagai tata kelola pemerintahan, saat pembahasan Raperda Pertanggugjawaban APBD Tahun Anggaran 2016, di Aula DPRD Kapuas Hulu, Senin (24/7). Ia mengakui, tata kelola pemerintahan Pemkan Kapuas Hulu, terus membaik.  

Dijelaskannya, adanya informasi mengenai keuangan daerah, sangat penting untuk disampaikan. Informasi ini berguna untuk pengambilan keputusan ke depannya, terutama yang berkaitan dengan alokasi sumber daya.  

"Sehingga, Pemkab dapat memenuhi kewajibannya, terutama dalam pelayanan publik masyarakat," terangnya.   Pada kesempatan tersebut, Bupati Nasir mengimbau masyarakat Kapuas Hulu, bisa terus menjaga keamanan dan ketertiban. Hal ini demi terlaksananya roda pemerintahan dan pembangunan di Bumi Uncak Kapuas.  

"Sesuai aturan, Kepala Daerah (Kada) wajib menyampaikan pertanggungjawaban dan pelaporan, hasil pemeriksaan BPK RI," papar Bupati Nasir.   Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu, Wan Taufiqurrahman mengatakan, sudah jadi kewajiban Pemkab menyampaikan pelaporan, terkait reasilasi penggunaan anggaran. Laporan ini juga jadi bahan evaluasi berbagai pembangunan yang dilakukan Pemkab.  

"Dengan adanya pelaporan tersebut, masyarakat bisa menilai dan mengetahui anggaran yang digunakan. Termasuk digunakan untuk apa saja," ujar Taifuq. (sap/mul)