Senin, 23 September 2019


Darurat Kewarganegaraan di Kapuas Hulu

Editor:

Admin

    |     Pembaca: 796
Darurat Kewarganegaraan di Kapuas Hulu

Ilustrasi. (Koko/SP)

PUTUSSIBAU, SP – Masyarakat di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia di Puring Kencana, Kapuas Hulu, banyak yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda. Alasan kemudahan mendapatkan akses dan fasilitas dari negara tetangga, menjadi alasan, mengapa praktik itu terjadi.

Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir mengatakan, permasalahan tersebut telah dibicarakan baik ditingkat provinsi maupun pusat.

Dikatakan Nasir, harusnya pihak kecamatan dan desa, lebih teliti dan efektif dalam hal administrasi kependudukan, agar tidak ada masyarakat memiliki KTP ganda. Mengingat mereka yang lebih mengetahui kondisi warganya.

"Pihak kecamatan dan desa harus tegas. Jangan sampai satu orang memiliki dua KTP, apalagi sampai beda negara," tegasnya.

Nasir minta petugas kecamatan dan desa bersikap tegas, dan menanyakan langsung kepada yang bersangkutan, apakah mereka memilih kewarganeragaan Indonesia atau Malaysia.

"Yang jelas KTP ganda itu tidak dibolehkan, kami sudah membicarakan ini kepada pihak kecamatan dalam setiap rapat. Kendala mereka dalam menertibkan, karena masyarakat setempat, banyak yang menggunakan KTP itu untuk bekerja di Malaysia," ungkapnya.

PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kapuas Hulu, Nusantara Gawat, menyatakan, mengenai data penduduk dan KTP ganda tersebut, dirinya tidak berani memberikan informasi. Sebab menyangkut masalah angka, khawatirnya terjadi kesalahan.

"Coba langsung ketemu Pak Jadid saja di kantor beliau yang tahu teknis masalah data," katanya.

Sementara itu, Kasi Identitas Penduduk di Disdukcapil Kapuas Hulu, Nyalang menjelaskan, pihaknya telah meminta kepada Camat Puring Kencana, mengumpulkan masyarakatnya dan mendata warganya yang ber-KTP ganda.

"Dari kecamatan sampai saat belum melaporkan kepada kami, berapa orang warganya yang ber-KTP ganda," katanya.

Ditambahkannya, terkait masalah tersebut, bulan lalu dari Polda juga sudah ada yang turun ke Kapuas Hulu. Saat ini camat beralasan tidak berani mengumpulkan masyarakatnya, untuk melakukan pendataan KTP.

"Informasinya di sana ada 100 orang ber-KTP ganda, sebenarnya kami ingin mengumpulkan masyarakat setempat, untuk mencari solusi dan membiarkan mereka memilih mau sebagai warga negara Indonesia atau Malaysia," ungkapnya.

Dikatakannya, warga menggunakan KTP ganda tersebut, untuk mempermudah akses mereka bekerja dan menjual barang ke Malaysia. Mereka yang memiliki KTP ganda itu, rata-rata sudah berusia lanjut.

"Kita tidak tahu juga, mengapa camat sampai berani mengeluarkan pernyataan tidak berani mengumpulkan masyarakat, untuk dilakukan pendataan," katanya.

Bangun Perbatasan 

Anggota DPRD Kapuas Hulu Fabianus Kasim menilai, kurangnya pemerataan pembangunan yang dilakukan pemerintah, mulai dari provinsi maupun kabupaten, membuat wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Kapuas Hulu menjadi terisolir, terpencil dan tertinggal.  

"Selama ini pemerintah tidak memberikan pembangunan yang memadai, untuk wilayah perbatasan," ujarnya.

Dikatakannya, minimnya anggaran selalu menjadi alasan dalam membangun wilayah perbatasan. Padahal di daerah ada Badan Pembangunan Perbatasan. Artinya, melalui badan tersebut, dapat mengusulkan langsung ke pusat. 

"Nyatanya, selama dua tahun terakhir, pembangunan di perbatasan sangat luar biasa, dan ini merupakan program pemerintah," terang legislator Hanura ini.  

Dijelaskannya, ketertinggalan pembangunan di perbatasan mengakibatkan terjadinya kemiskinan, minimnya pendidikan, minimnya kesehatan, tidak berkembangnya pertanian, perkebunan dan termasuk infrastruktur lainnya.   

“Saat ini masyarakat perbatasan lebih mudah dan nyaman berbelanja ke negara tetangga, ketimbang ke negara sendiri. Hal ini dikarenakan infrastruktur di negara tetangga sudah sangat memadai, termasuk pendidikan, kesehatan, pertanian dan perkebunan,” ujarnya.  

Di perbatasan bukan sekedar pentingnya ekonomi masyarakat, tetapi juga masalah sosial budaya dan pertahanan, serta keamanan bangsa. Dari itu ia berharap, hal ini menjadi peringatan keras kepada semua penyelenggara pemerintahan. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah menyayangkan, masih ditemukan dua identitas kewarganegaraan, Indonesia-Malaysia, di tingkat masyarakat Kalbar.

"Seharusnya itu tidak terjadi, karena setiap orang hanya boleh mempunyai satu kewarganegaraan," ujarnya.

Ia mengatakan, fenomena ini harus menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Indonesia, terlebih lagi bagi segenap komponen di Kalbar.

Suriansyah menyebutkan, terjadinya dua kepemilikan identitas kewarganegaraan yang ditemukan di daerah perbatasan, Kabupaten Kapuas Hulu, bisa disebabkan dua hal. Pertama, kurang pelayanan dari pemerintah, dan karena ketergantungan penduduk di sekitar kepada negara Malaysia, terutama perekonomiannya.

"Yang kedua, mungkin saja mereka memang sengaja, demi kemudahan urusan, demi kemudahan kegiatan mereka yang sebagian besar dilakukan di negara tetangga. Jadi, meminta identitas atau kewarganegaraan Malaysia," imbuhnya.

Selain itu, tidak meratanya pembangunan dapat menjadi faktor warga memilih berkewarganegaraan lain.

Keberadaan infrastruktur atau pelayanan masyarakat, sangat besar pengaruhnya bagi terjadinya hal-hal seperti ini. Makanya, sebaiknya dan seharusnya pembangunan dan perbaikan infrastruktur di perbatasan lebih diperhatikan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Ketiganya harus bersinergi.

Suriansyah mengatakan, kepemilikan dua kewarganegaraan sudah sangat jelas mengarah pada terkikisnya rasa nasionalisme masyarakat.

Oleh karenanya, menanamkan rasa nasionalisme itu tidak cukup melalui menumbuhkan kesadaran. Lebih dari itu, negara mesti hadir di tengah-tengah masyarakat.

"Nah makanya sekarang, nasionalisme itu tidak hanya dipupuk lewat kesadaran bernegara, tapi lewat bagaimana negara hadir menyejahterakan masyarakat, atau warga negara di perbatasan," katanya.

Karenanya, perlu segera dibangun berbagai akses dan infrastruktur di perbatasan, agar rasa kebanggaan terhadap negara dan nasionalisme semakin kuat. Sehingga tidak mudah terpengaruh oleh negara-negara lain.

Menanggapi mengenai KTP ganda, Konsulat Malaysia di Pontianak, Mohiuddin Ghazali menjawab singkat. Dia menampik kabar tersebut. Hingga saat ini dia belum menerima informasi adanya kewarganegaraan ganda.

"Maaf tiada informasi, Pak. Saya rasa ini berita angin saja. Kalau benar minta dilapor polisi, kami siasat," balasnya, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp. (tim sp)