Pekerja Kayu Bakal Geruduk DPRD Kapuas Hulu

Kapuas Hulu

Editor Admin Dibaca : 932

Pekerja Kayu Bakal Geruduk DPRD Kapuas Hulu
Ilustrasi. (Koko/SP)
PUTUSSIBAU, SP – Sekitar 500 warga yang tergabung dalam perkumpulan pekerja kayu dalam hutan hak masyarakat wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, berencana mengadakan demonstrasi di gedung DPRD Kapuas Hulu, Senin (16/10) mendatang.

Aksi tersebut dilakukan dengan tujuan, agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu, dalam mengerjakan kayu di wilayah mereka.

Juru Bicara Demontrasi Lintas Timur, Dahing menerangkan, peserta demonstrasi tersebut berasal dari tiga zona di wilayah Bumi Uncak Kapuas. Yakni, Lintas Selatan, Lintas Utara dan Lintas Timur.

"Penanggungjawab demonstrasi Acianto, Murad. Untuk pimpinan demonstrasi Massuta dan Pimpinan Koordinator lapangan Hambali, Hanapis dan Mateus Pudaman," terangnya, Selasa (10/10).

Dijelaskannya, jadwal demontrasi Senin (16/10), dimana pada pukul 09.00 WIB masa berkumpul, selanjutnya pada 09.30 Wib mendatangi kantor DPRD Kapuas Hulu, dan pelaksanaan orasi di gedung DPRD Kapuas Hulu, akan dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB.

"Demonstrasi dilaksanakan sampai mendapatkan kepastian hokum, berupa Perda yang diberlakukan oleh Pemkab Kapuas Hulu untuk masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari bekerja kayu," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir menjelaskan, sebelumnya terkait masalah kayu tersebut, sudah ada kesepakatan dengan pihak kepolisian. Dimana untuk kebutuhan lokal ada pertimbangan khusus dan itu dibolehkan.

"Yang tidak boleh itu kecuali kayu olahan itu dibawa ke wilayah luar Kapuas Hulu, itu jelas tidak boleh. Apalagi jika tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang jelas," katanya, Selasa (10/10).

Dikatakannya, saat ini Pemda Kapuas Hulu tidak bisa berbuat banyak terkait permasalahan kayu tersebut, mengingat saat ini kewenangan kehutanan telah ditarik ke Provinsi. Sementara disisi lain, masyarakat Kapuas Hulu menggantungkan hidup dari bekerja kayu.

"Banyak bangunan di Kapuas Hulu yang membutuhkan material kayu, termasuk bangunan rumah pribadi," tegasnya.
Dikatakannya, dengan gencarnya aksi penangkapan yang dilakukan Aparat Penegak Hukum (APH) Kabupaten Kapuas Hulu, berpotensi mengakibatkan pembangunan di Bumi Uncak Kapuas menjadi terhambat. Bila serapan anggaran tidak optimal Kapuas Hulu akan mendapatkan sanksi berupa pemotongan anggaran.

"Permasalahan ini akan kembali kami koordinasikan dengan pihak-pihak terkait, seperti Polres, Kodim 1206 Putussibau, Kehutanan dan instansi lainnya," ujarnya.

Diungkapkannya, dalam pembangunan tidak bisa semuanya menggunakan material beton, melainkan ada juga yang menggunakan material kayu.
 
"Biasanya kalau material untuk proyek mereka membawa kayu menggunakan surat dari dinas terkait, dimana yang bersangkutan mengerjakan proyek tersebut," terangnya. 

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait rencana aksi demonstrasi tersebut melalui pesan singkat kepada Kapolres Kapuas Hulu AKBP Imam Riyadi, dan Kasat Reskrim Polres Kapuas Hulu Iptu Idris Baskara, Selasa (16/10), keduanya belum memberikan keterangan.

Begitu pun dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kapuas Hulu, Ana Mariana, mengenai dampak dari aksi razia kayu yang dilakukan APH tersebut terhadap pembangunan di Kapuas Hulu, ia tidak memberikan jawaban. (sap/lis)

Komentar