Banyak Aturan Penghambat Pembangunan Desa

Kapuas Hulu

Editor Kiwi Dibaca : 633

Banyak Aturan Penghambat Pembangunan Desa
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Eko Sandjojo, saat meninjau langsung penggunaan dana desa yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur jalan
PUTUSSIBAU, SP - Kepala Desa (Kades) rentan melakukan kesalahan dalam hal mengambil kebijakan dan lepas kontrol terhadap Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagai pengelola keuangan dan pembangunan fisik di desa.  

Kesalahan tersebut jika tidak disikapi secara cermat dan tepat, dapat berpotensi akan menyeret Kades masuk dalam jeruji besi.  

Seketaris Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kapuas Hulu Edy BS mengatakan, saat ini Kades dilema, sebab disatu sisi anggaran yang diberikan pemerintah pusat jumlahnya sangat besar, namun di sisi yang lain banyak aturan yang menghambat dalam proses pembangunan di desa.  

"Aturan menyatakan setiap pembangunan fisik wajib menggunakan ijin galian C, sementara tidak mungkin pihak desa bisa membuat ijin tersebut," ujarnya, Minggu (29/10).  

Untuk mengurus ijin tersebut tidak mudah, sebab membutuhkan banyak biaya dan memakan waktu yang lama karena sangat rumit. Saat ini jika ada desa yang mengatakan pembangunannya menggunakan ijin galian C, itu hanya akal-akalan mereka saja, sebab boleh jadi penempatan izinnya di wilayah A, namun penggunaannya di desa B.

  "Saat ini saya melihat para Kades sudah tidak menghiraukan lagi aturan itu, sebab bila semua menggunakan aturan yang ada, pembangunan di desa tidak akan pernah bisa berjalan," ungkapnya.   Dalam masalah ijin galian C ini hendaknya Aparat Penegak Hukum (APH) agar dapat mengerti keadaan Kades, dapat memberikan toleransi agar pembangunan di desa dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga pertumbuhan perekonomian masyarakat pun subur.  

"Kedepan saya khawatir para Kades ini akan takut menggunakan anggaran dana yang ada untuk pembangunan, mengingat terlalu banyak aturan dan pengawasan yang dilakukan, apalagi bila pengawasannya ujung-ujungnya minta duit," ujarnya.   Edy mendukung pengawasan penggunaan dana desa yang melibatkan aparat kepolisian, sepanjang tidak berlebihan dan bukan dengan tujuan mencari kesalahan. Mengingat anggaran dana desa itu ada ketentuan dan tahapannya, mulai dari pencairan dan pengelolaanya.  

"Siapa pun boleh melakukan pengawasan terlebih BPD dan masyarakat. Kedepan saya menghimbau para Kades agar lebih bijak dan hati-hati dalam pengelolaan anggaran yang ada, mengingat Kades selaku penanggung jawab di desa," katanya.   Dijelaskannya saat ini sudah ada Kades bermasalah karena kasus korupsi yang diperiksa oleh pihak berwenang, namun belum ada yang masuk dalam jeruji besi, melainkan mereka hanya diminta untuk mengembalikan kerugian negara saja.  

"Permasalahan mereka biasanya karena salah kebijakan atau fiktif, saya sangat mengapresiasi Pemda dan APH masih memberikan toleransi," terangnya.  

Edy meminta agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMPD), selalu mengadakan Bimtek tentang pengelolaan keuangan desa, mengingat saat ini SDM yang ada di desa sangat terbatas.  

"Pendamping Lokal Desa (PLD) dan Pendamping Desa (PD) harus lebih aktif datang ke desa untuk mengarahkan serta mengajarkan perangkat desa menghitung bahan material yang akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan fisik," pungkasnya.   Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir meminta, Kades agar tidak takut menggunakan anggaran yang ada untuk membangunan di desa.  

"Kades dalam membangun jangan keluar dari aturan yang ada, jangan pernah takut selagi kita melakukan hal yang benar dan mengikuti aturan yang ada," katanya.   Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero mengatakan dalam penggunaan anggaran di desa harus mengedepankan keterbukaan. Pengerjaannya dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat atau secara gotong royong.  

"Peran pendamping desa harus lebih diintensifkan lagi, termasuk tenaga ahli. Saya berharap mereka ini bisa memberikan pemahaman yang benar terhadap perangkat desa, utamanya dalam penggunaan anggaran yang ada," pungkasnya. (sap/pul)