Kamis, 19 September 2019


Nasir Pusing Mengelola Keuangan Daerah

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 1338
Nasir Pusing Mengelola Keuangan Daerah

LANTIK - Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir, melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017

PUTUSSIBAU, SP - Pemerintah pusat melakukan pemangkasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kapuas Hulu, baik melalui Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).  

Hal tersebut membuat Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir pusing mengelola dana yang ada, sebab anggaran terus dipangkas, sementara program kerja semakin diperbanyak oleh lembaga kementrian.  

"Saat ini program kerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) semakin diperbanyak jumlahnya oleh lembaga kementrian," katanya, Senin (29/10) kemarin.  

Tidak hanya itu, Nasir mengatakan, dana oprasional camat juga dilakukan pemangkasan oleh Pempus, padahal pada priode pertama kepemimpinanya sudah melakukan penambahan biaya oprasional camat.   "Seingat saya sudah dua kali saya tambah, pertama Rp100 juta dan kedua Rp50 juta, namun apa yang terjadi tahun ini dipangkas lagi," katanya.  

Dikeluhkan Bupati, Wilayah Kapuas Hulu sangat luas, dengan dana yang minim dipastikan tidak akan mampu membangun seluruh wilayah di Bumi Uncak Kapuas secara merata dan optimal.

  Walaupun saat ini terjadi pemangkasan anggaran, Nasir meminta kecamatan dan OPD harus tetap menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya, mengingat Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pelayan masyarakat.   "Untuk camat saya minta organisasi kewanitaan tetap dihidupkan, bahkan sampai ke tingkat RT, untuk OPD saya minta membuat program dengan sebaik mungkin serta sebanyak banyaknya," tegasnya.  

Diterangkannya, OPD harus lebih aktif lagi dalam mencari dana baik ke provinsi maupun ke pusat, sebab bila mengandalkan APBD yang ada tidak akan mampu membangun Kapuas Hulu yang sangat luas ini.   "Bangun koordinasi dan komunikasi. Susun program kemudian usulkan ke Pusat," ungkapnya.   Kedepan sebelum menyusun program kerja masing -masing, OPD harus berkonsultasi dengan bupati dan wakil bupati serta menyesuaikan dengan visi misi.  

"Hasil kunjungan bupati dan wakil Bupati ke kecamatan dan sebagainya itu harus di masukkan ke program pembangunan, itulah fungsinya OPD ikut ke lapangan," tegasnya.   Nasir juga meminta, Pimpinan OPD harus melakukan pengecekan terhadap bawahannya (staf) yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah, utamanya terkait hasil yang diperoleh dari perjalanan dinas tersebut.  

"Jangan sampai mereka ke Jakarta hanya untuk menunjukkan muka saja, habis itu pulang. Pimpinan OPD bertanggungjawab untuk membina bawahannya," pungkasnya.   Anggota DPRD Kapuas Hulu Fabianus Kasim meminta kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Bumi Uncak Kapuas, agar lebih pro aktif dalam mengusulkan bantuan dana pembangunan ke pemerintah pusat.  

"Pemda harus bekerjasama dengan DPRD melalui komisi dan fraksi, untuk mengusulkan bantuan ke pemerintah pusat. Di mana nantinya SKPD terkait yang menyiapkan proposalnya," terangnya.   Legislator Partai Hanura ini menambahkan, hal tersebut sangat penting dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran yang dialami oleh Pemda Kabupaten Kapuas Hulu saat ini.  

"Proposal dan usulan Pemda melalui SKPD terkait menjadi kunci utama untuk mendapatkan bantuan baik dari pemerintah provinsi maupun pusat," terangnya.   Selama ini SKPD setempat selalu merasa bahwa Kapuas Hulu merupakan kabupaten yang kaya dan tidak perlu bantuan, hal itu yang melatar belakangi mereka untuk tidak pro aktif dalam mengusulkan dana ke pemerintah pusat.   

"Selama ini kita hanya kaya akan mimpi, bukan kaya dalam bentuk yang sesungguhnya," tegasnya Ketua DPC Hanura Kapuas Hulu ini.  

SKPD jangan mengharapkan anggaran APBD yang besarnya hanya sekitar Rp1,6 triliun saja, karena itu tidak akan mampu untuk membangun daerah setempat. Kabupaten Kapuas Hulu berpotensi besar untuk mendapatkan bantuan dari pusat, karena merupakan kabupaten yang termiskin, berada di wilayah perbatasan, terisolir dan merupakan daerah konservasi.  

"Bumi Uncak Kapuas ini, seperti orang yang sedang sakit, sehingga bila mengajukan bantuan pasti akan dibantu dan diprioritaskan oleh pemerintah pusat," pungkasnya. (sap/pul)