Selasa, 17 September 2019


Gas Melon Tembus Rp50 Ribu

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 840
Gas Melon Tembus Rp50 Ribu

Grafis (Suara Pemred / Koko)

Zainal, warga Kecamatan Putussibau Utara 
“Saat ini gas elpiji 3 kilogram harganya berkisar Rp35 ribu hingga Rp50 ribu per tabung dan sulit didapat”

Maneger PT Energi Khatulistiwa, Ferdi Ilham Saputra
“Untuk saat ini Pemda Kapuas Hulu belum menentukan HET gas elpiji di tingkat pengecer. Selama ini SK Bupati Kapuas Hulu Nomor 344 Tahun 2015 hanya mengatur HET di tingkat Pangkalan. Kami dari agen tidak bisa mengatur harga gas elpiji,"

PUTUSSIBAU, SP – Jelang Natal dan Tahun Baru 2018, warga di Kabupaten Kapuas Hulu mengeluhkan kelangkaan dan harga elpiji bersubsidi tabung 3 kilogram yang melonjak hingga Rp50.000 per tabung. 

Zainal, warga Kecamatan Putussibau Utara menyebutkan, kelangkaan dan lonjakan harga elpiji 3 kilogram sudah terjadi sejak beberapa pekan terakhir. Selain sulit didapat, harga yang dijual para pengecer juga jauh lebih mahal.

“Saat ini gas elpiji 3 kilogram harganya berkisar Rp35 ribu hingga Rp50 ribu per tabung dan sulit didapat,” ujar Zainal, Rabu (6/12).  

Zainal menduga kelangkaan gas elpiji disebabkan karena adanya permainan di tingkat pengecer. Untuk itu dia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini.   

"Pemerintah harus membuat aturan yang jelas untuk mengatur harga eceran tertinggi (HET) di tingkat pengecer," tegasnya.

Warga lainnya, Lindawati juga mengaku kesulitan untuk mendapatkan gas elpiji 3 kilogram. Ia harus rela berkeliling Kota Putussibau untuk mendapatkan gas bersubsidi tersebut. Menurutnya, lemahnya pengawasan menjadi penyebab terjadinya masalah ini.

"Gas itu sangat penting, sebab jika tidak ada gas masyarakat sulit untuk memasak. Saat ini mayoritas masyarakat sudah menggunakan kompor gas," katanya.

Sementara itu, Maneger PT Energi Khatulistiwa Ferdi Ilham Saputra, menjelaskan bahwa kuota gas elpiji 3 kilogram yang diterima pihaknya dari Pertamina sebanyak 34.160 tabung per bulan. Gas tersebut disalurkan di 23 kecamatan yang ada di Kapuas Hulu.

"Artinya satu kecamatan hanya mendapat jatah kuota sebanyak 1.485 tabung," terangnya.

Untuk proses distribusinya, gas dari Pertamina disalurkan pada agen, kemudian agen menyalurkan ke pangkalan yang ditunjuk. Sementara terkait harga di tingkat pangkalan dan pengecer yang berperan mengaturnya adalah pemerintah daerah.

“Untuk saat ini Pemda Kapuas Hulu belum menentukan HET gas elpiji di tingkat pengecer. Selama ini SK Bupati Kapuas Hulu Nomor 344 Tahun 2015 hanya mengatur HET di tingkat Pangkalan. Kami dari agen tidak bisa mengatur harga gas elpiji," ungkapnya.

Ditambahkannya, untuk HET gas elpiji 3 kilogram khusus di tingkat Pangkalan saat ini paling rendah berada di Kecamatan Simpang Silat yakni Rp20 ribu. Sementara yang paling tinggi di Kecamatan Puring Kencana yakni Rp30 ribu.

"Untuk HET gas elpiji 3 kilogram khusus wilayah Putussibau Kota Rp22 ribu per tabung," jelasnya. 

Menanggapi melonjaknya harga gas bersubdisi ini, anggota DPRD Kapuas Hulu, Fabianus Kasim meminta Pemda segera mengambil langkah. Instansi terkait mesti turun langsung ke lapangan untuk menginvestigasi dan melakukan komunikasi dengan pelaku usaha agar jelas duduk persoalan yang sebenarnya.

"Penyaluran dan distribusi gas sudah diatur dengan jelas. Namun saat ini akibat kelangkaan dan tingginya harga gas, masyarakat jelas dirugikan," katanya.

Kasim menegaskan, jika ada ditemukan permainan harga para penjual yang tidak wajar di lapangan, tentunya ada aturan dan prosedur yang mesti dilakukan pemerintah. Selain itu, dinas terkait juga diminta peka terhadap dinamika pasar yang terjadi saat ini.

"Dinas itu harus respon dan aktif dalam menyikapi keluhan masyarakat dan permasalahan ini harus ada solusinya," katanya.

Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L. Ain Pamero juga menangapi hal ini. Menurutnya mesti dipelajari dahulu permasalahannya. Menurutnya, jika HET telah ditentukan di tingkat pangkalan, seharusnya HET juga berlaku di tingkat pengecer.   

"Jika harga tingkat pangkalan sudah diatur, maka dengan sendirinya berlaku untuk tingkat pengecer, agar tidak tumpang tindih aturan," katanya.

Dia menegaskan agar Dinas Perdagangan segera menyikapi permasalahan ini secara serius dengan cara mencari informasi terkait kelangkaan dan penyebabnya serta mencarikan solusinya.

"Terkait masalah Peraturan Bupati tentang HET gas elpiji 3 kilogram di tingkat pengecer akan saya konfirmasikan dulu, sebab saat ini saya sedang berada di luar kota," ujarnya.

Sementara itu, untuk mengatasi kelangkaan dan tingginya harga gas elpiji 3 kilogram di Bumi Uncak Kapuas, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kapuas Hulu bersama Pertamina telah menggelar operasi pasar pada Senin (11/12) kemarin.

Kadis Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kapuas Hulu, Chairul Saleh menjelaskan, operasi pasar tersebut berlangsung selama dua hari dan di dua tempat di wilayah Putussibau. Chairul saat itu memastikan bahwa harga gas elpiji bersubsidi sudah kembali normal, yakni Rp22 ribu per tabung.

"Pada hari pertama operasi pasar di Kantor Perdagangan Kapuas Hulu kita menyalurkan sebanyak 560 tabung gas elpiji 3 kilogram dari Pertamina. Selanjutnya dilaksanakan di Pasar Kedah Putussibau dan jumlah gas elpiji 3 kilogram yang disalurkan sebanyak 1.120 tabung. Operasi ini dalam upaya menstabilkan harga jual gas di pasaran," katanya.


Tetap Tinggi


Tak hanya di Kabupaten Kapuas Hulu, tingginya harga gas elpiji 3 kilogram juga terjadi Kabupaten Melawi. Hingga saat ini, masyarakat khususnya di Kota Nangah Pinoh harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli gas melon yang harganya berkisar antara Rp23 ribu hingga Rp25 ribu per tabung.

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Melawi, Alexander mengakui, meski pemerintah daerah dan Pertamina sudah dua kali menggelar operasi pasar untuk membantu menstabilkan harga gas melon di kabupaten ini, namun hal itu tak mampu menekan tingginya harga gas. 

Menurut Alexander hal ini karena penjualan gas melon terkesan agak tertutup. Meski pihaknya sudah berkali-kali menggelar sidak ke agen, pangkalan sampai pengecer, namun yang dapat dipastikan hanya stok gas di Melawi tidak mengalami kekurangan.

“Agen salurkan ke pangkalan, kuotanya seperti biasa. Begitu juga dari pangkalan ke pengecer tak ada persoalan. Hanya tidak tahu apakah pendistribusian oleh pangkalan ini tidak teratur atau justru dia (pangkalan) menjual gas elpiji ke zona di luar Melawi seperti Kecamatan Serawai dan Ambalau,” ungkapnya.

Karena itu, dalam berbagai operasi oleh Dinas Perdagangan tak pernah ada informasi  jelas soal kelangkaan hingga harga jual gas melon ke pengecer. Setiap ditanya, harga agen ke pangkalan selalu dikatakan dijual antara Rp15 ribu hingga Rp16 ribu.

“Dari pangkalan ke pengecer dijual Rp16 ribu sampai Rp18 ribu. Ternyata di pengecer dijual lebih dari Rp20 ribu. Kita tak bisa buktikan karena yang beli gas ini tak pakai kuitansi. Jadi sulit kita menindak. Jadi semau mereka bilang seharga ini,” katanya.

Menurut Alexander hampir di seluruh toko maupun pengecer menjual gas bersubsidi saat ini di atas Rp20 ribu. Alasannya karena para pedagang mendapatkan stok gas dari pangkalan sudah dengan harga Rp 20 ribu. Hal inilah yang menjadi persoalan distribusi maupun harga jual gas bersubsidi.

“Tapi nanti tetap akan kita tertibkan. Pemkab akan menetapkan HET untuk elpiji 3 kilogram. Soal harganya nanti kita sesuaikan Pertamina. Nanti kita minta dasar dari Pertamina. Yang jelas tak sampai Rp20 ribu,” katanya.


Ada Kejanggalan


Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalbar, Kadri menilai, meski stok gas elpiji 3 kilogram terbilang masih aman dan tidak ada masalah, namun kenyataan di masyarakat justru berbanding terbalik. Masyarakat masih merasakan sulitnya mendapatkan gas elpiji bersubsidi.

"Sepertinya ada kejanggalan dalam pendistribusiannya. Dinas Perdagangan dan Satgas Pangan mesti melakukan pengecekan. Apa penyebabnya mesti diketahui," terang Kadri.

Untuk itu, ia meminta Deperindag dan satgas Pangan termasuk Pertamina segera melakukan rapat koordinasi dan mengecek langsung terkait kelangkaan dan mahalnya harga gas yang tidak sesuai dengan harga standar. 

"Jika ada permainan yang dilakukan spekulan harus ditindak tegas. Kita mengajak kepada Dinas Perdagangan dan pihak terkait lainnya untuk mengecek ketersediaan dan distribusi  barang-barang, terutama gas elpiji 3 kilogram," ujarnya.

Kadri menegaskan jika keluhan masyarakat tidak ditanggapi serius oleh pemerintah, maka pihak DPRD akan mengadakan rapat untuk meminta keterangan terhadap dinas terkait atas masalah gas elpiji tersebut. 

"Pemerintah agar mengontrol harga sembako dan lainnya agar tidak langka dan mengalami kenaikan harga. Terlebih menjelang natal dan tahun baru kebutuhan konsumen meningkat," tukasnya. (sap/eko/jek/ind)

Konsumsi Gas Meningkat


Jelang Natal dan Tahun Baru 2018, PT Pertamina (Persero) sebenarnya telah menyiapkan sejumlah upaya untuk pengamanan pasokan gas elpiji 3 kilogram. Pertama, Pertamina membentuk satuan tugas (satgas) untuk pengamanan pasokan bahan bakar tersebut. Tim ini bertugas sejak 18 Desember 2017 hingga 8 Januari 2018, yang juga menangani persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM).

GM Marketing Operation Pertamina Region VI Kalimantan, Made Adi Putra menjelaskan, untuk kenaikan konsumsi gas melon diperkirakan besarannya mencapai 8 persen dari rata-rata konsumsi sekitar dari 100 ribu tabung per hari. Tambahan pasokan pun telah disediakan. Sementara untuk gas elpiji non subsidi, telah pula diantisipasi peningkatannya sampai dengan 20 persen dari kebutuhan normal.

Kelangkaan gas elpiji bersubsidi yang sempat terjadi, menurutnya lantaran permintaan akan gas yang naik atau naiknya kebutuhan konsumsi. 

"Upaya-upaya kami lakukan demi kenyamanan dan ketenangan masyarakat menikmati masa libur Natal dan Tahun Baru," katanya, Senin (18/12).

Peningkatan stok sengaja dilakukan secara umum untuk BBM, gas elpiji dan Avtur di tingkat Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM), Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU), dan depot Liquefied Petroleum Gas (LPG). Peningkatan stok sudah dimulai sejak 1 Desember hingga 17 Desember 2017. Untuk stok LPG, dilakukan penambahan di Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE), agen hingga pangkalan.

"Ketiga, penambahan mobil tangki, agen atau pangkalan siaga LPG apabila diperlukan. Di samping itu juga mengoptimalkan SPBU sebagai salah satu tempat penjualan LPG ke masyarakat," jelasnya. 

Sejauh ini, dia menjelaskan tidak ada kendala dalam distribusi pasokan gas elpiji di daerah. Tak ada kendala berarti dan bisa dipastikan stok akan aman. 

Demi mendukung tim satgas, Pertamina juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, di antaranya Kemenhub, Polri, Kemen ESDM, BPH Migas, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan BPJT melalui Tim Satgas Pertamina Pusat di Jakarta dan instansi-instansi terkait di wilayah Kalimantan Barat.

"Pertamina juga mengkomunikasikan berbagai informasi yang memudahkan masyarakat melalui media, sosial media, aplikasi Pertamina GO, serta layanan kontak Pertamina 1 500 000," pungkasnya. 

Sementara itu, Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Purwanto menyampaikan bahwa untuk saat ini di wilayah hukum Polresta Pontianak, belum ditemukan adanya indikasi penimbunan terhadap gas elpiji menjelang Natal dan Tahun Baru 2018.

“Ini belum, nanti dari intel kita akan akan mengecek,” katanya.

Terhadap pontensi kelangkaan terhadap gas elpiji, menurut Purwanto yang dapat dilakukan pihak kepolisian adalah melakukan penyelidikan, apa yang menyebabkan kelangkaan tersebut.

“Kepolisian melakukan lidik. Lidik itu, kelangkaannya bagaimana, apakah karena pasokannya habis, ataupun persediaan di Pertaminanya atau deponya memang terlambat datang dari sana atau bagaimana, itu paling yang bisa kita lakukan,” imbuhnya.

Purwanto menyampaikan apabila diketahui bahwa stok pada Pertamina  serta pendistribusian di lapangan normal, sementara di lapangan langka, maka dapat dicurigai indikasi di lapangan.

“Kalau misalnya ternyata memang ternyata stok atau pasokan di depo Pertaminanya itu normal, trus kemudian pendistribusian berdasarkan catatan dari Pertaminanya normal, keluarnya itu. Tetapi ternyata di lapangan langka, berarti kan ada sesuatu yang harus kita cek kembali,” tuturnya.

Menurut Purwanto, jalur pendistribusian yang dilakukan oleh Pertamina jelas arahnya dimana. Sehingga dapat diketahui apabila terjadi penimbunan.

“Karena di situ kan jelas pendistribusian barang-barang (elpiji) tersebut kan jelas kemana-kemana,” pungkasnya. (rah/bls/ind)