Stunting di Kapuas Hulu Masih Tinggi

Kapuas Hulu

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 660

Stunting di Kapuas Hulu Masih Tinggi
KEGIATAN - Kegiatan Finalisasi Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAPG), di Aula Bappeda Kapuas Hulu, Selasa (16/1). Pada kegiatan tersebut dikatakan bahwa angka stunting di Kapuas Hulu masih tinggi. (SP/Syapari)

Kecamatan Bunut Hilir Penyumbang Angka Tertinggi


Kasi Gizi Dinas Kesehatan Kapuas Hulu, Siti Wahdah
"Kami berharap dengan dinas-dinas terkait lainnya agar membantu dalam menekan angka stunting di Kapuas Hulu, kesehatan hanya mampu menyelesaikan permasalahan itu sebesar 20-30 persen"

PUTUSSIBAU, SP - Berdasarkan data pemantauan status gizi tahun 2016, dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kapuas Hulu Kapuas Hulu, Kecamatan Bunut Hilir tertinggi angka stunting se-Kabupaten Kapuas Hulu.

Kasi Gizi Dinas Kesehatan Kapuas Hulu, Siti Wahdah mengatakan, Kecamatan Bunut Hilir terdapat stunting sebesar 46 persen dan kecamatan yang terendah yakni Badau 7,5 persen.

"Untuk di kabupaten angka stuntingnya 30 persen,"katanya usai menghadiri kegiatan Finalisasi Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAPG), di Aula Bappeda Kapuas Hulu, Selasa (16/1).

Penyebab Bunut Hilir tinggi angka stunting, yakni karena pola asuh dan pengetahuan ibu tentang gizi yang terbatas. Padahal bila dilihat Bunut Hilir kaya akan potensi protein ikan.

"Stunting itu artinya pertumbuhan tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya, akibatnya pertumbuhan otaknya lamban dan tidak penuh," jelasnya.

Khusus untuk tahun 2017, angka stunting di Kecamatan Bunut Hilir sudah mulai cendrung mengalami penurunan. Upaya Dinkes dalam mengatasi stunting yakni dengan meningkatkan pengetahuan ibu-ibu melalui pelatihan konseling pemberian makan bayi posyandu Kapuas Hulu.

Ia juga mengatakan, membuat regulasi Perda ASI ekslusif, pelatihan konselor menyusui bagi bidan di desa, dalam rangka meningkatkan cakupan ASI eksklusif dari usia 0 sampai 6 bulan dan pemantauan pertumbuhan setiap bulan di posyandu.

"Kami berharap dengan dinas-dinas terkait lainnya agar membantu dalam menekan angka stunting di Kapuas Hulu, kesehatan hanya mampu menyelesaikan permasalahan itu sebesar 20-30 persen," jelasnya

Sementara itu, Provincial Koordinator IMA World Health Kalbar, Masri Aulia mengatakan, pihaknya mendukung program pemerintah Indonesia melalui Bappenas, terkait percepatan pangan dan gizi dengan gerakan kampanye gizi nasional.

"Di Kapuas Hulu melalui mitra lokal, dalam hal ini Nasyiatul Aisyiah, membantu Bappeda dalam menyusun dokumen RADPG," katanya.

Dijelaskannya, sampai saat ini sudah finalisasi dokumen dan akan di perbubkan dengan harapan akan menjadi Road Map (peta jalan) bagi Pemda Kapuas Hulu, dalam rangka sinergisitas, lintas sektor, lintas program untuk menurunkan stunting hingga 28 persen sampai 2019, sebagai mana target rencana jangka panjang nasional.

"Kami meminta dukungan dari DPRD Kapuas Hulu terkait dokumen RADPG, mengingat angka stunting di Kapuas Hulu masih tinggi,"jelasnya.

Dukungan Dari DPRD yang dibutuhkan seperti, pembuatan regulasi, penganggaran dan monitoring dengan harapan dokumen RADPG ini menjadi indikator kinerja bagi instansi terkait lintas sektor.

Disikapi dengan Serius 


Warga Kecamatan Bunut Hilir, Paridawati  meminta kepada lembaga eksekutif dan legislatif, agar serius dalam menangani permasalahan stunting, mengingat akan berpotensi memutuskan generasi cerdas dan berkualitas.

"Jika warga kita sudah banyak yang menderita stunting, maka dengan mudah negara ini akan diambil alih oleh bangsa luar," katanya.

Ia juga meminta permasalahan stunting di Bumi Uncak Kapuas, harus disikapi secara serius oleh semua pihak terkait. "Untuk membangun wilayah, dibutuhkan SDM yang handal. Kesehatan harus diperioritaskan oleh Pemda," terangnya.

Saat ini di Kecamatan Bunut Hilir sangat sulit untuk mendapatkan makanan yang berkualitas dan mengandung protein, baik hewani maupun nabati.

"Sekarang sudah susah dapat ikan, jumlah ikan semakin berkurang, sementara jumlah orang yang menangkap ikan semakin banyak,"katanya.

Untuk sayuran, mereka biasanya membelinya dari Putussibau dan orang-orang trans yang membawa sayuran dari Lintas Selatan.

"Di sini sering terjadi banjir, jadi lahannya tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam," pungkasnya. (sap/pul)