Wabup Kapuas Hulu Dukung Masyarakat Urus Izin Penambangan Emas

Kapuas Hulu

Editor K Balasa Dibaca : 945

Wabup Kapuas Hulu Dukung Masyarakat Urus Izin Penambangan Emas
Aksi pekerja PETI di Kapuas Hulu, Selasa (24/4). (SP/Syapari)
PUTUSSIBAU, SP - Pasca aksi pekerja PETI di Kapuas Hulu, Wakil Bupati Antonius L Ain Pamero, menjelaskan kewenangan perizinan pertambangan saat ini berada di provinsi. Untuk itu pihaknya mendukung jika masyarakat ingin mengurus izin tersebut.

"Pembuatan izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) semenjak 2016 lalu sudah pindah ke provinsi, untuk membuatnya kita harus mengikuti prosedur yang berlaku," katanya, Rabu (25/4).

Menurutnya, nantinya harus diperhatikan secara jelas terkait dampak lingkungan dalam pemberian izin tersebut, jangan sampai ada masyarakat pesisir sungai Kapuas yang merasa dirugikan. Sehingga ada keadilan bagi masyarakat.

"Kita harapkan nanti dengan dikeluarkannya izin WPR tersebut air sungai tidak lagi tercemar air raksa dan airnya juga tidak keruh," harapnya.

Ditambahkannya, air sungai kapuas merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat pesisir. Terkait keberadaan orang asing yang datang dan bekerja ke Kapuas Hulu, pihaknya tidak pernah membiarkan, selama ini Pemda selalu memonitor melalui pihak Imigrasi Putussibau.

"Kita tidak bisa melarang mereka jika mereka mengantongi izin dan dokumen yang sah. Sementara yang berkewenangan mengeluarkan izin itu provinsi," jelasnya.

Anton mengatakan, menyampaikan aspirasi merupakan hak seluruh masyarakat, hanya saja ia meminta agar masyarakat dapat menyampaikannya dengan cara yang baik dan tidak dengan emosi, sebab dari tujuan yang hendak dicapai terjadinya kesepakatan.

"Jika banyak fasilitas negara yang hancur dan rusak yang rugikan masyarakat juga," katanya.

Terhadap aparat penegak hukum yang melakukan penertiban PETI, menurutnya mereka tidak bekerja sembarang mereka bekerja sesuai aturan hukum yang ada. 

Kapolres Kapuas Hulu AKBP Imam Riyadi menjelaskan, pembelajaran yang bisa diambil dari tindakan audiensi para pekerja PETI tersebut dimana pihaknya harus bisa bersifat responsif dalam menangkap permasalahan di masyarakat, sehingga permasalahan tersebut tidak terjadi secara berulang-ulang.

Solusi sementara tersebut merupakan kebijakan dari DPRD Kapuas Hulu, namun bukan berarti pihaknya melegalkan PETI. 

"Terkait solusi sementara yang diambil DPRD Kapuas Hulu, kami masih melihat situasinya terlebih dahulu," katanya.

Anggota DPRD Kapuas Hulu Fabianus Kasim mengatakan, mengemukakan pendapat di muka umum merupakan hak seluruh masyarakat sesuai aturan perundang-undangan yang ada, hanya saja harus dilakukan secara aman dan tertib serta tidak mengganggu ketertiban umum.

"Permasalahan dalam pembuatan WPR terkendala pada status hutan lindung, untuk itu masyarakat harus mengeluarkan dulu wilayah pertambangan mereka dari hutan lindung," katanya. (sap)