Polres Kapuas Hulu akan Tertibkan PETI Kembali

Kapuas Hulu

Editor K Balasa Dibaca : 859

Polres Kapuas Hulu akan Tertibkan PETI Kembali
Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Imam Riyadi. (SP/Syapari)
PUTUSSIBAU, SP - Pasca audiensi yang berujung anarkis di gedung DPRD, Polres Kapuas Hulu akan kembali menertibkan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kapuas Hulu.

"Kita akan tetap melakukan penertiban Peti," kata Kapolres Kapuas Hulu AKBP Imam Riyadi, seusai melaksanakan Rapat Koordinasi dan Solusi PETI, di aula Mapolres setempat, Senin (30/4).

Saat ditanya, terkait solusi sementara yang dikeluarkan oleh DPRD Kapuas Hulu dapat dijadikan sandaran hukum bagi para pekerja PETI, ia mengatakan, selama aktivitas penambangan tersebut dilakukan sebelum diterbitkannya izin maka dianggap ilegal.

"Polri bergerak berdasarkan aturan hukum yang ada, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama pertambangan tersebut dilakukan sebelum ada izin artinya ilegal dan harus ditertibkan," tegasnya.

Untuk itu, Imam meminta kepada para pekerja PETI agar sesegera mungkin untuk menindaklanjuti pembuatan izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), agar ke depan dapat bekerja secara leluasa.

"Kami akan mendorong dan membantu masyarakat agar izin ini dapat segera terealisasi, jangan sia-siakan kesempatan yang ada saat ini, masalah ini jangan dibiarkan berlarut-larut," katanya.

Imam menerangkan, melalui FGD yang diadakan Polres Kapuas Hulu tersebut, diharapkan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini.

Solusi yang dihasilkan tentunya harus memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali yang berada di pesisir sungai Kapuas.

Sementara itu, Pemerintah Daerah (Pemda) Kapuas Hulu menilai aktivitas PETI lebih banyak mudaratnya, dari pada manfaat. Untuk itu, perlu solusi yang bijak dalam mengatasi persoalan tersebut.

"Pertambangan rakyat ini sudah ada sejak zaman Belanda namun sayangnya, sampai saat ini belum tuntas-tuntas, untuk itu, ini menjadi tanggung jawab semua pihak," kata Asisten III Setda Kapuas Hulu, HM Yusuf.

Dampak PETI sangat luar biasa terhadap lingkungan dan masyarakat sangat memahami hal itu. Hanya saja karena mereka menggantungkan hidup dari hasil pertambangan tersebut terpaksa mereka harus melakukan pekerjaan ilegal tersebut.

"Namun itu, bukan alasan sebenarnya, sebab ada juga warga yang tidak mengandalkan hasil pertambangan emas buktinya mereka bisa juga hidup," jelasnya.

Dia menjelaskan, pertambangan rakyat lebih banyak mudarat dari manfaatnya, pertambangan ilegal itu hanya menguntungkan dan memperkaya pemodalnya saja, sementara untuk pekerja biasa hanya mendapatkan hasil untuk makan saja.

"Air sungai Embau dan Batang Bunut itu, airnya sudah tidak bisa lagi digunakan oleh masyarakat jangankan untuk dikonsumsi bahkan untuk mandi dan mencuci pun sudah tidak bisa," terangnya.

Akibat aktivitas pertambangan merusak kesehatan masyarakat, utamanya untuk anak-anak dimana penyakit mulai bermunculan, meskipun dalam jangka waktu yang lama baru dirasakan.

"Perkembangan otak anak menjadi lambat, termasuk gangguan kesehatan lainnya," terangnya.

Perwakilan Pekerja PETI, Ar Rani menjelaskan, audiensi yang dilakukan masyarakat di gedung DPRD dikarenakan pemerintah tidak mampu melayani masyarakat, bila melihat perundang-undangan yang ada memang sangat sulit untuk mengurus perizinan WPR, untuk itu perlu dicarikan solusi bersama.

"Penyuluhan hukum harus diberikan, termasuk keadilan terhadap seluruh masyarakat," katanya.

Perwakilan warga Pesisir Sungai Kapuas, Rio menjelaskan, saat ini masyarakat Kecamatan Bunut Hilir mengalami kesulitan untuk mendapatkan sumber air bersih, untuk itu, dia meminta kepada pihak terkait untuk mencarikan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi saat ini.

"Kami selama ini menggantungkan hidup dari hasil bertani kratom dan berprofesi sebagai nelayan, kami belum mendapatkan hasil dari pertambangan emas," terangnya.

Ia berharap, ke depan dalam mencarikan solusi dari permasalahan yang ada, agar melibatkan masyarakat pesisir sungai Kapuas.

Ketua DPRD Kapuas Hulu Rajuliansyah mengatakan, tidak ada permasalahan yang tidak ada solusinya. Hanya saja tergantung bagaimana menyikapi permasalahan yang ada untuk dicarikan jalan keluar yang terbaik.

"Sebelum audiensi kawan-kawan pekerja emas datang ke rumah saya, mereka mengatakan akan beraudiensi ke DPRD," katanya.

Saat itu audiensi yang dilakukan kondisi di lapangan sudah mulai mengamuk dimana kaca kantor DPRD lecah dan sudah ada yang luka-luka, sehingga mau tidak mau saat itu pihaknya mengeluarkan solusi sementara.

"Tindak lanjut dari solusi sementara itu, kami akan mengadakan rapat Banmus dengan mengundang pihak eksekutif, sehingga keputusan itu tidak menyakiti satu pihak saja," jelasnya.

Untuk itu, Rajuli mengatakan, ke depan yang harus dilakukan adalah menyelesaikan permasalahan yang ada, bukan menambah masalah baru.

"Solusinya hari ini kita bentuk tim untuk mengurus izin WPR, kita tunjuk siapa nantinya yang kita percayai," katanya.

Selanjutnya, ke depan kemungkinan ada dana dari Pemda yang bisa membiayai kerja tim tersebut, sehingga permasalahannya dapat terselesaikan dengan baik sesuai harapan bersama.

"Jangan berlama-lama menyelesaikan masalah ini, jangan sampai nanti rumah DPRD jadi api," katanya. (sap)