Polisi Tetap Tertibkan PETI, Kapolres: Sebelum Diterbitkannya Izin, Maka Dianggap Ilegal

Kapuas Hulu

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 385

Polisi Tetap Tertibkan PETI, Kapolres: Sebelum Diterbitkannya Izin, Maka Dianggap Ilegal
DISKUSI - Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Imam Riyadi saat menyampaikan permasalahan PETI di Kapuas Hulu pada Forum Grup Diskusi (FGD). Solusi permasalahan PETI pada kegiatan tersebut menjadi pembahasan utama. (SP/Syafari)
Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Imam Riyadi
"Polri bergerak berdasarkan aturan hukum yang ada, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku"

PUTUSSIBAU, SP - Aparat Penegak Hukum (APH) Kapuas Hulu akan kembali melakukan penertiban Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI), pasca audiensi yang berujung anarkis di Gedung DPRD, beberapa waktu lalu.

"Kita akan tetap melakukan penertiban PETI," kata Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Imam Riyadi, usai melaksanakan Rakor dan solusi PETI, di Aula Mapolres setempat, Senin (30/4).
 
Saat ditanya, apakah solusi sementara yang dikeluarkan oleh DPRD Kapuas Hulu dapat dijadikan sandaran hukum bagi para pekerja PETI, ia menegaskan, selama aktifitas penambangan tersebut dilakukan sebelum diterbitkannya izin, maka dianggap ilegal.

"Polri bergerak berdasarkan aturan hukum yang ada, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.

Untuk itu, Imam meminta kepada para pekerja PETI agar sesegera mungkin untuk menindaklanjuti pembuatan izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), agar ke depan masyarakat dapat bekerja secara leluasa.

"Kami akan mendorong dan membantu masyarakat agar izin ini dapat segera terealisasi, jangan sia-siakan kesempatan. Masalah ini jangan dibiarkan berlarut-larut," katanya.

Melalui Forum Grup Diskusi (FGD) yang diadakan Polres Kapuas Hulu tersebut, diharapkan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi.

"Kita menghadirkan orang-orang yang kompeten dalam kesempatan ini, mulai dari pemerintahan, akademisi dan bagian perizinan pertambangan," terangnya.

Solusi yang dihasilkan, tentunya harus memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Kapuas Hulu, tanpa terkecuali masyarakat yang berada di pesisir sungai kapuas.

Sementara itu, Pemda Kapuas Hulu menilai aktifitas PETI lebih banyak mudaratnya daripada manfaat. Untuk itu, perlu solusi yang bijak dalam mengatasi persoalan tersebut.

"Pertambangan rakyat ini sudah ada sejak zaman Belanda. Namun sayangnya, sampai saat ini belum tuntas-tuntas, makanya ini menjadi tanggungjawab semua pihak,"kata Asisten III Setda Pemda Kapuas Hulu, M Yusuf.
 
Dampak PETI sangat luar biasa terhadap lingkungan dan masyarakat sangat memahami hal itu, hanya saja karena mereka mengantungkan hidup dari hasil tersebut, terpaksa mereka tetap melakukannya.

"Namun itu bukan alasan sebenarnya, sebab ada juga warga yang tidak mengandalkan hasil pertambangan emas, buktinya mereka bisa juga hidup," jelasnya.

Pertambangan ilegal itu hanya menguntungkan dan memperkaya pemodalnya saja, sementara untuk pekerja biasa hanya mendapatkan hasil untuk makan saja.

"Air Sungai Embau dan Batang Bunut contohnya, sudah tidak bisa lagi digunakan oleh masyarakat. Jangankan untuk dikonsumsi, bahkan untuk mandi dan mencucipun sudah tidak bisa," terangnya.

Akibat aktifitas pertambangan merusak kesehatan masyarakat, utamanya untuk anak-anak, dimana penyakit mulai bermunculan, meskipun dalam jangka waktu yang lama baru dirasakan.

"Perkembangan otak anak menjadi lambat, termasuk gangguan kesehatan lainnya," terangnya.

Perwakilan pekerja PETI, Ar Rani mengatakan, audiensi yang dilakukan masyarakat di DPRD beberapa waktu lalu, dikarenakan pemerintah tidak mampu melayani masyarakat. Bila melihat perundang-undangan yang ada, memang sangat sulit untuk mengurus perizinan WPR, untuk itu perlu dicarikan solusi bersama.

"Penyuluhan hukum harus diberikan, termasuk keadilan terhadap seluruh masyarakat," katanya.

Perwakilan warga Pesisir Sungai Kapuas, Rio menjelaskan, saat ini masyarakat Kecamatan Bunut Hilir mengalami kesulitan untuk mendapatkan sumber air bersih. Untuk itu, ia meminta kepada pihak terkait untuk mencarikan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi saat ini.

"Kami selama ini menggantungkan hidup dari hasil bertani kratom dan berprofesi sebagai nelayan. Kami belum mendapatkan hasil dari pertambangan emas," terangnya.

Ia berharap, ke depan dalam mencarikan solusi dari permasalahan yang ada, agar melibatkan masyarakat Pesisir Sungai Kapuas.

Semua Masalah Ada Solusinya

KETUA DPRD Kapuas Hulu, Rajuliansyah mengatakan, tidak ada permasalahan yang tidak ada solusinya. Hanya saja tergantung kita bagaimana menyikapi permasalahan tersebut untuk dicarikan jalan keluar yang terbaik.

"Sebelum audiensi kawan-kawan pekerja emas datang ke rumah saya, mereka mengatakan akan beraudiensi ke DPRD," katanya.

Saat itu, audiensi yang dilakukan kondisi di lapangan sudah mulai mengamuk, dimana kaca kantor DPRD pecah dan sudah ada yang luka-luka, sehingga mau tidak mau saat itu pihaknya mengeluarkan solusi sementara.

"Tindaklanjut dari solusi sementara itu, kami akan mengadakan rapat Banmus dengan mengundang pihak eksekutif, sehingga keputusan itu tidak menyakiti satu pihak saja," jelasnya.

Untuk itu, Rajuli mengatakan, ke depan yang harus dilakukan adalah menyelesaikan permasalahan yang ada, bukan menambah masalah baru.

"Solusinya hari ini kita bentuk tim untuk mengurus izin WPR, kita tunjuk siapa nantinya yang kita percayai," katanya.

Selanjutnya, nanti mungkin ada dana dari Pemda yang bisa membiayai kerja tim tersebut, sehingga permasalahannya dapat terselesaikan dengan baik sesuai harapan bersama.

"Jangan berlama-lama menyelesaikan masalah ini, jangan sampai nanti rumah DPRD jadi api," pungkasnya. (sap/pul)

Komentar