Selasa, 17 September 2019


Satpol PP Jangan Terlibat Politik Pilkada, Kasatpol PP Kalbar: Jika Ingin Kami Eksis, Harus Didukung Pra Sarana Memadai

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 381
Satpol PP Jangan Terlibat Politik Pilkada, Kasatpol PP Kalbar: Jika Ingin Kami Eksis, Harus Didukung Pra Sarana Memadai

FOTO BERSAMA - Satpol PP beserta pejabat daerah Kapuas Hulu berfoto bersama usai upacara peringatan HUT ke 68 Satpol PP tahun 2018, di Halaman Kantor Bupati Kapuas Hulu, Kamis (3/5). (SP/Syafari)

Asisten III Setda Pemda Kapuas Hulu, M Yusuf
"Harus mendukung dalam memperlancar Pilkada,menjaga ketertiban umum dan keamanan masyarakat, serta membantu tugas sosial kemasyarakatan"

PUTUSSIBAU, SP
- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Cahyo Kumolo meminta kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kapuas Hulu untuk netral dalam mengawal Pemilihan Kepala Daearah (Pilkada) serentak 2018 ini.

"Satpol PP merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk itu diminta agar serius dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, serta berlaku netral," kata Asisten III Setda Pemda Kapuas Hulu, M Yusuf saat membacakan sambutan Kemendagri RI pada peringatan HUT ke 68 Satpol PP tahun 2018, di Halaman Kantor Bupati Kapuas Hulu, Kamis (3/5).

Dijelaskan Yusuf, pihaknya mengapresiasi atas dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan selama ini, utamanya dalam menjalankan tugas. Namun Satpol PP juga diminta untuk lebih meningkatkan kualitasnya sebagai abdi negara dan bangsa.

"Harus mendukung dalam memperlancar Pilkada,menjaga ketertiban umum dan keamanan masyarakat, serta membantu tugas sosial kemasyarakatan," jelasnya.

Diterangkannya, saat ini Pilkada memasuki masa tahapan kampanye, sehingga berpotensi memunculkan gangguan terhadap ketertiban umum. Untuk itu, harus dilakukan langkah antisipasi.

"Gubernur harus mengkoordinasikannya dengan bupati untuk mengambil langkah-langkah antisipasi, dengan meningkatkan kesiap siagaan," jelasnya.

Dalam menjalankan tugas, Satpol PP harus bersinergitas dengan pihak lain, tentu harus mengedepankan kepentingan umum, mengutamakan kearifan lokal, serta selalu menyampaikan kondisi yang terjadi di daerah kepada Kemendagri.

"Harus bersikap pro aktif dalam menyikapi permasalahan di daerah, sehingga pemilu dapat berjalan dengan aman dan lancar," katanya.

Kasatpol PP Kalbar, Wiber L Djait menjelaskan, jika menginginkan Satpol PP eksis dan baik, haruslah didukung dengan dana dan pra sarana yang memadai.

"Saat ini kita masih serba terbatas, fatwal dan dalmas saja mereka belum punya bagaimana mereka mau menggerakkan personelnya," katanya.

Dijelaskannya, selama ini Satpol PP telah menjalankan tugasnya dengan menegakkan Perda dan mengamankan Pilkada. Diakuinya untuk saat ini, jumlah personel Satpol PP se- Kalbar sebanyak seribu orang.

"Jumlah itu di luar yang Banpol. Tentu jumlah tersebut masih kurang, harusnya jumlah personel kami dapat memenuhi kategori ideal," terangnya.

Ditegaskannya, personel Satpol PP tetap berlaku netral dalam pelaksanaan Pilkada, karena sudah jelas diatur dalam undang-undang. Jika ada yang berani terlibat dalam politik praktis, maka mereka akan tanggung sendiri akibatnya.

"Sanksinya sudah jelas, jadi saya yakin mereka mengetahui aturan itu dan netralitas tetap dijunjung tinggi," pungkasnya.

Mesti Tingkatkan Kualitas

Ketua DPRD Kapuas Hulu, Rajuliansyah mengatakan, selama ini Satpol PP sangat berperan dalam mengamankan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda), termasuk di dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda).

"Mereka ini sangat penting sekali, untuk itu ke depan kita berharap mereka semakin meningkatkan kualitasnya," harapnya.

Terkait personel dan keterbatasan dana dan sarana pra sarana yang dihadapi Satpol PP saat ini, pihaknya siap menganggarkan jika hal itu tidak melanggar aturan dan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

"Kami siap menganggarkan, jika mereka mengusulkan dan tidak melanggar aturan yang ada," pungkasnya. (sap/pul)