Senin, 23 September 2019


AJI Pontianak Menyayangkan Sikap Kapolres Kapuas Hulu

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 220
AJI Pontianak Menyayangkan Sikap Kapolres Kapuas Hulu

Ilustrasi. (Net)

PUTUSSIBAU, SP - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pontianak, menyayangkan tindakan Polres Kapuas Hulu yang tidak terbuka dalam memberikan informasi kepada wartawan terkait hasil test urine narkoba anggotanya.

Sebelumnya, WhatsApp wartawan Suara Pemred Biro Kapuas Hulu diblokir oleh Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Siswo Handoyo, Senin (30/7), dikarenakan menanyakan hasil test urine anggota dan tindaklanjutnya seperti apa dari Polres Kapuas Hulu. Mengingat kondisi saat ini kasus narkoba tengah marak di Bumi Uncak Kapuas.

Menanggapi hal tersebut, Ketua AJI Pontianak Dian Lestari menerangkan, ketidak terbukaan Polres Kapuas Hulu tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat, seharusnya Polres memberikan informasi terkait masalah tersebut.

"Mestinya Polres memberikan keterangan kepada jurnalis, demi memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi," katanya saat dihubungi via seluler, Selasa (31/7).

Ditegaskannya, seluruh elemen masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum harus mengakui dan menghormati jurnalis dalam menjalankan kebebasan pers, yang termaktub dalam UU Nomor 40 tahun 1999.

"Kebebasan pers adalah amanat demokrasi," tegasnya.

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo saat dimintai tanggapan terkait Kemerdekaan Pers, ia mengirimkan Jurnal Dewan Pers Edisi 16 Desember 2017 "Menunggu Wujud Nyata Kemerdekaan Pers".

Sementara itu, Ketua Ikatan Pena Peduli Sosial Budaya (IP2SB) Kapuas Hulu, Sahirul Hakim mengatakan, selama ini Kemerdekaan Pers masih belum dirasakan dengan baik oleh para jurnalis.

Dikatakannnya, dalam melaksanakan tugas di lapangan, jurnalis masih rentan diintervensi. Malahan beberapa orang jurnalis harus berhadapan dengan maut, lantaran ada pihak tertentu yang tidak suka dengan pemberitaan fakta yang diungkapkan.

"Jurnalis itu bekerja dilindungi undang-undang pers, mekanisme kerja jurnalis sudah diatur dalam undang-undang itu," katanya.

Ia menambahkan, hasil karya jurnalistik seperti berita harus tetap berimbang dan sesuai dengan fakta di lapangan, dalam arti tidak beropini sesuai dengan kode etik jurnalistik yang menjadi panduan kerja di dunia jurnalistik.

"Jurnalis harus selalu bersemangat dalam menyampaikan informasi pemberitaan kepada publik, dengan mengedepankan kode etik jurnalistik," katanya.

Selain itu, pemberitaan yang disampaikan ke publik juga harus bisa dipertanggungjawabkan, apalagi saat ini dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat.

"Media tidak boleh tutup mata, dimana persaiangan dunia maya sangat ketat, sehingga tidak terlena dengan pola kerja lama," ucapnya.

Menurutnya yang terpenting adalah, jurnalis harus mampu memerangi berita hoaks yang kini terus meracuni publik. (sap/pul)