Rabu, 13 November 2019


?Anton Sebut Parpol Perlu Ditata Kembali

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 219
?Anton Sebut Parpol Perlu Ditata Kembali

Ilustrasi. (Net)

PUTUSSIBAU, SP – Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero membuka kegiatan sosialisasi layanan politik yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalbar, di Aula DPRD Kapuas Hulu, Selasa (14/8).

Dalam kesempatan itu, Anton menerangkan kembali hakikat partai politik (Parpol) adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela. 

Atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita, untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota dan masyarakat. Bangsa dan negara serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

"Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan," terangnya.

Maka itu menurut Anton, Parpol sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis, guna mendukung sistem finansial yang efektif.

"Penataan dan penyempurnaan Parpol diarahkan pada dua hal utamak, yaitu membentuk sikap dan perilaku Parpol yang berpola atau bersistem. Sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi," terangnya.

Hal ini kemudian bisa terlihat, ketika Parpol nantinya akan menerapkan sistem seleksi dalam rekrutmen keanggotaan yang memadai. Serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat.

"Selanjutnya, memaksimalkan fungsi Parpol terhadap negara, maupun fungsi Parpol terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen yang efektif untuk menghasilkan kader-kader pemimpin yang memiliki kemampuan," jelasnya.

Parpol dalam kehidupan bernegara, kata Anton berfungsi sebagai sarana komunikasi politik. Artinya proses penyampaian informasi politik dari pemerintah ke masyarakat dan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah.

"Sarana sosialisasi politik artinya proses pembentukan sikap dan orientasi politik mengenai suatu fenomena yang sedang dialami negara, proses itu disampaikan melalui pendidikan politik," terangnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Kalbar, Rochadi Iman Santoso menjelaskan, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat mulai cerdas dalam berpolitik, meskipun demikian pendidikan politik terhadap masyarakat masih sangat diperlukan.

"Kita dapat menyaksikan di mana Parpol berlomba-lomba menarik perhatian masyarakat dengan caranya masing-masing," katanya.

Dia menjelaskan, bukan rahasia lagi ada beberapa Parpol yang memanfaatkan kecurangan, sehingga Panwaslu melakukan tindakan dan memberikan sanksi. (sap/and)