Senin, 14 Oktober 2019


Dukcapil Minta Keluarga Buat Akta Bagi Keluarga Meninggal

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 241
Dukcapil Minta Keluarga Buat Akta Bagi Keluarga Meninggal

Kadis Disdukcapil Kabupaten Kapuas Hulu, Usmandi

PUTUSSIBAU,SP - Untuk menghindari orang yang sudah meninggal dunia masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kapuas Hulu, mengimbau kepada RT, RW, dusun, lurah, kades dan camat, berperan aktif membuat akta kematian warganya.

Kadis Disdukcapil Kabupaten Kapuas Hulu, Usmandi menjelaskan, sesuai dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013, perubahan dari Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menjadi kewajiban bagi RT, RW, dusun, lurah, kades dan camat, untuk melaporkan dan membuat akta kematian warganya.

"Aturan ini sudah sering kita sampaikan kepada mereka, sejauh ini ada yang sudah melaksanakan dan ada yang belum," katanya, Minggu (2/9).

Sebelum keluar aturan tersebut, kewajiban melaporkan dan membuat akta kematian, diserahkan sepenuhnya kepada keluarga yang bersangkutan. Namun saat ini sudah diambil alih oleh RT, RW, dusun, lurah, kades dan camat.

"Terkadang memang tidak jarang orang komplain, dimana orang tersebut sudah meninggal dunia, namun masih memiliki hak suara," terangnya.

Terkait hal tersebut, pihaknya selalu melakukan koordinasi terhadap petugas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) di Kecamatan. Sebab, petugas Siak tersebut berhubungan langsung ke Disdukcapil dan kepada para RT, RW, dusun, lurah, kades di wilayahnya.

"Sejauh ini memang belum ada sanksi yang tegas bagi RT, RW, dusun, lurah, kades dan camat yang tidak berperan aktif dalam melaporkan, dan membuat akta kematian warganya," katanya.

Usmandi mengatakan, selama ini warga yang memiliki kesadaran untuk melapor dan membuat akta kematian hanya sebagian saja. Khususnya bagi mereka yang terkait untuk keperluan mengurus pensiunnya (PNS) saja.

"Syarat mendapatkan Akte Kematian harus melengkapi surat kematian, baik dari desa, rumah sakit atau polisi. Sebab untuk menghapus data seseorang itu, perlu dengan kehati-hatian, karena berkaitan dengan menghilangkan hak suara seseorang," katanya.

Ditambahkannya, bila keluarga atau perangkat RT, RW, dusun, lurah, kades dan camat atau pihak keluarga telah menguruskan akta kematian tersebut, maka KTP orang yang sudah meninggal tersebut langsung dimusnahkan.

"Sebab bahaya jika tidak dimusnahkan, takutnya disalahgunakan untuk kepentingan tertentu yang berlawanan dengan hukum," katanya. (sap/lis)