Capaian Kinerja DPMPTSP Kapuas Hulu Lebihi Target

Kapuas Hulu

Editor Admin Dibaca : 853

Capaian Kinerja DPMPTSP Kapuas Hulu Lebihi Target
Kadis PMPTSP Kapuas Hulu, Didik Widianto
PUTUSSIBAU, SP - Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kapuas Hulu mampu melebihi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan Nasional.

Kadis PMPTSP Kapuas Hulu, Didik Widianto menyampaikan, untuk target yang ditetapkan Pemda Kapuas Hulu tahun 2018, adalah untuk Investasi sebesar Rp174 miliar.  Sementara untuk hasil pencapaiannya Rp182,888 miliar.

"Kemudian target Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (Sakip) 58 (C) persen.  Sementara perolehannya mampu melebihi target yakni 68,61 persen (B)," terangnya  Kamis (27/12).

Selanjutnya, target Survei Kepuas Masyarakat (SKM) 77 (B) persen, sementara perolehannya mencapai 83,17 (B). 

"Untuk target Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nasional sebesar Rp273,50 miliar, tetapi kami mampu memperoleh capaian melebihi target yakni Rp288,78 miliar," tuturnya.

Capaian kinerja melebihi target ini,  kata Didik, dapat diraih berkat dukungan dan kerjasama yang baik dari pegawai-pegawainya. Di mana selama ini, mereka sudah bekerja secara optimal dengan keterbatasan yang ada.

"Apa yang kami laksanakan saat ini sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang tertuang dalam RPJMD," jelasnya.

Kata Didik, tugas DPMPTSP Kapuas Hulu yakni mendukung kepala daerah dalam mencapai visi misinya sampai 2021 mendatang.

"Tugas dan fungsi kami yakni menyelenggarakan urusan penanaman modal," tuturnya.

Kegiatan tersebut mencakup beberapa aspek, seperti perencanaan investasi, promosi dan kerjasama, pelayanan investasi atau perizinan, serta pengendalian perinzinan dan investasi, pengelolaan data dan informasi.

"Kelima fokus tersebut tertuang secara utuh dalam Renstra DPMPTSP 2016-2021," terangnya.


Didik menjelaskan, untuk kendala, selama ini, terdapat di bidang perizinan, mengingat sekarang muncul kebijakan baru PP 24 Tahun 2018, dimana masyarakat belum semuanya memahami sistem perizinan dengan elektronik (OSS).

"Kemudian ketersedian jaringan di Kapuas Hulu masih teratas, sehingga terkadang masyarakat sulit untuk mengurus ijin karena gangguan jaringan," terangnya.

Selanjutnya masih banyak kebijakan teknis yang belum mendukung sistem OSS itu sendiri, kemudian minimnya keuangan, SDM dan peralatan.

"Untuk mengatasi kendala ini, kami sudah melakukan sosialisasi, membuka fasilitasi perizinan dan berusaha memberi layanan perizinan keliling dengan membawa jaringan sendiri," tuturnya. (sap/bob)


Komentar