Ikan Belida Terancam Punah

Kapuas Hulu

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 498

Ikan Belida Terancam Punah
Grafis Koko (Suara Pemred)
Bupati Kapuas Hulu, Abang Nasir
"Sudah ada status pelindungan terhadap danau.  Aturan alat tangkap dan ukuran ikan yang bisa diambil oleh nelayan juga ditentukan."

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalbar, Herti Herawati
"Karena memang tidak ada bahwa belida itu hasil budidaya, teknologinya belum ada, selama ini murni hasil tangkapan dari alam."

PUTUSSIBAU, SP – Ikan belida Kalimantan terancam punah. Hal itu ditandai dengan masuknya jenis ikan itu, dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Padahal di wilayah endemik Kapuas Hulu, ikan ini jadi bahan baku pembuatan kerupuk basah. Para pengusaha makanan khas Bumi Uncak Kapuas pun, sudah merasakan kesulitan mencari belida. Di pasaran, harganya kian mahal.

“Harganya sangat mahal, Rp100-150 ribu per kilogramnya. Ini karena kerupuk basah dan kering dari ikan ini, lebih enak dari ikan lain di sungai,” katanya Rabu (26/12).

Akibat mahalnya bahan baku, harga kerupuk khas itu pun melangit. Untuk kerupuk basah ikan belida, seharga Rp20-50 ribu per batang, tergantung besar kecil bentuk. Sementara kerupuk kering berkisar Rp80-130 ribu per kilogram.

Untuk tetap dapat untung, pengusaha kerupuk ini mencampur daging ikan belida dengan ikan lain, yang dinilai tak mengurangi rasa belida. 

“Bukan apa, harga ikannya makin mahal,” ujar seorang pengusaha lain, Fani.

Lantaran masuk ikan dilindungi, bisa jadi akan ada larangan penangkapan. Fani yakin harga belida akan semakin mahal. 

"Selama ini kami membeli ikan belida di Pasar Pagi Putussibau, kami berharap ke depan Pemda bisa memberikan bantuan usaha kepada usaha rumahan seperti kami," harapnya.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, Roni Januardi membenarkan, jika belida masuk kategori ikan dilindungi. Pasalnya, populasi ikan bernama latin Notopteridae chilata borneensis atau belida Kalimantan kian menyusut.

"Perlindungan terhadap belida memang harus dilakukan semua pihak," katanya.

Dia menyebut jika nantinya populasi sudah meningkat, bisa saja status ‘dilindungi’ tersebut bisa dicabut. Pihaknya sudah berupaya dengan memperbanyak stok ikan belida, melalui program tebar benih di ekosistem sungai. 

Selain itu, turut dikerjasamakan konservasi dengan Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Perairan Umum dan Daratan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

"Ke depan hasil pengkajian kami akan mengeluarkan rekomendasi ikan apa saja di Kapuas Hulu yang ada di tingkat emergency. Sejauh ini, di Kapuas Hulu masih banyak penangkapan ikan yang berlebihan, tidak mempertimbangkan pelestariannya," paparnya.

Akibat penangkapan berlebihan dengan jermal itu, bibit dan induk ikan ikut diangkat dari sungai. Masyarakat memanfaatkannya untuk umpan ikan toman. 

"Kalau 20 tahun tetap seperti ini terus, jumlah ikan yang punah akan semakin banyak," katanya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat, Herti Herawati mengamini hal tersebut. Populasi belida di sungai Kalimantan tak lagi banyak. Namun, dia tidak bisa memberikan data pasti. Alasannya, pengawasannya berada di Dinas Kehutanan. 

“Saya juga lagi minta list, kalau satwa laut atau satwa air langka itu yang di bawah dinas kita apa saja. Kayak arwana kan, walau pun ikan, tapi masuk pengawasan kehutanan,” lanjutnya.

Perkara budidaya sendiri memang kewenangan dinas yang dia pimpin. Hanya hingga kini pihaknya belum punya data, terkait hasil keramba ikan belida. Ikan yang selama ini digunakan untuk bahan baku kerupuk itu, diambil langsung dari alam bebas.

“Karena memang tidak ada bahwa belida itu hasil budidaya, teknologinya belum ada, selama ini murni hasil tangkapan dari alam,” katanya.

Dia bercerita, belakangan kerupuk belida yang beredar di pasaran belum tentu asli belida. Dia pernah menelusuri salah satu kerupuk merek ikan belida di daerah Jungkat, Mempawah. Hasilnya, kerupuk tersebut terbuat dari daging hiu, namun dilabeli kerupuk belida.

“Dulu saya sering ngorek-ngorek yang di daerah Kakap, mereka memakai daging hiu tapi cap belida,” sebutnya.

Atur Tangkapan

Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir mengingatkan para nelayan untuk memikirkan keberlangsungan ekosistem sungai dan danau. Dia tidak ingin gerak terlambat, baru ramai ketika semuanya punah.

Dia menyebut sudah ada status pelindungan terhadap danau. Aturan alat tangkap dan ukuran ikan yang bisa diambil oleh nelayan juga ditentukan.

"Termasuk sanksi bagi pelaku pelanggaran juga diatur di sana," katanya.

Dia menjelaskan, para nelayan kerap mengambil telur dan induk belida. Akibatnya polulasi terus berkurang. 

"Saya minta kalau ikan yang masih bertelur dan masih kecil agar dilepaskan jangan diambil juga," katanya.

Ketua DPRD Kapuas Hulu, Rajuliansyah mengatakan, Bumi Uncak Kapuas dulunya wilayah penghasil ikan air tawar terbanyak. Namun, kondisi kini justru bertolak belakang. Masalahnya ada eksploitasi berlebih terhadap hasil ikan air tawar tersebut. Masyarakat minim kesadaran menjaga keberlangsungan ekosistem sungai dan danau.

"Dulu dalam sehari nelayan mampu menangkap ikan sampai puluhan kilogram bahkan ratusan kilo, namun sekarang mencari untuk konsumsi pribadi saja sudah susah," katanya.

Kapuas Hulu sudah memiliki peraturan daerah terkait pengaturan alat tangkap ikan. Tujuannya, agar nelayan tidak menangkap ikan yang berukuran kecil, sehingga ikan itu bisa berkembang biak menjadi besar.

Harus Budidaya

Direktur Aliansi Kalimantan Animal Rescue (AKAR), Rangga menyebut, meski termasuk ikan dilindungi, belida tetap bisa diperjualbelikan. Namun ikan tersebut harus merupakan hasil budidaya.

"Inikan sama juga dengan arwana, meskipun dalam status dilindungi, dalam peraturan yang baru, masyarakat dapat mengajukan izin untuk budidaya," ucapnya. 

Dijelaskannya, khususnya ikan belida atau arwana yang dapat diperjualbelikan harus sudah berstatus F3, yang berarti anakan. Jika masih status F1 atau F2, yang didapatkan dari alam atau masih indukan, memang tidak boleh diperdagangkan. 

"Yang tidak boleh itukan F1, kalau dia (belida) sudah anakan boleh diperdagangkan, namun harus dikontrol juga, biar kelestariannya tetap terjaga," tambahnya.
 
Dia menilai munculnya status dilindungi itu sudah melalui berbagai riset, baik itu terkait ancaman, jumlah populasi dan soal perkembanganbiakannya. 

“Jadi sudah sangat bagus ketika hewan itu berstatus dilindungi,” sebutnya. 

Namun yang harus jadi perhatian adalah, ketika hewan tersebut dalam status dilindungi, tapi masyarakat masih bisa memperjualbelikannya melalui izin budidaya, pengawasan dinas terkait harus optimal.

“Jangan sampai justru pembudidayaan yang belum mendapatkan izin, jumlahnya lebih banyak dibanding yang sudah berizin," sambungnya. (nak/sap/sms/bls)

Upaya Konservasi

Pengajar Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, Sulistiono menjelaskan agar ikan endemik bisa terus bertahan dan populasinya meningkat lagi, perlu dilaksanakan konservasi sumberdaya ikan yang ada di perairan daratan. Semua sudah dijelaskan dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

“Dalam UU tersebut diatur tentang konservasi sumber daya ikan yang dilakukan melalui konservasi ekosistem, konservasi jenis dan konservasi genetik,” jelasnya, Rabu (26/12).

Dalam melaksanakan konservasi sumber daya ikan, prosesnya tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara keseluruhan. Selain dalam UU, konservasi juga diatur lebih rinci di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang di dalamnya diatur tentang pengelolaan konservasi atau habitat ikan.

“Termasuk di dalamnya adalah pengembangan kawasan konservasi perairan sebagai bagian dari konservasi ekosistem,” ujar dia.

Selain mengatur tentang konservasi, dalam PP disebutkan juga aturan tentang pemanfaatan berkelanjutan dari jenis-jenis ikan serta terpeliharanya keanekaragaman genetik ikan. Menurutnya banyak pendapat dari para ahli tentang batasan konservasi. Namun semua tergantung dari waktu, keahlian, dan pandangan terhadap alam beserta dinamikanya.

“Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengertian konservasi tidak ada yang berdiri sendiri, tetapi selalu dikaitkan dengan objek pengaturan hukumnya,” jelas dia.

Dengan adanya konservasi, upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk di dalamnya adalah ekosistem, jenis, dan genetika bisa menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.

Alasan kenapa beberapa jenis ikan perlu diberikan tindakan konservasi, adalah karena mereka mengandung nilai ekonomi, nilai sosial, nilai ekologi, nilai budaya, nilai religi, nilai estetika, dan adanya ancaman kepunahan. (mgb/bls)