Bawaslu Kapuas Hulu Rilis Kinerja, Ini Hasilnya

Kapuas Hulu

Editor Admin Dibaca : 198

Bawaslu Kapuas Hulu Rilis Kinerja,  Ini Hasilnya
RILIS - Bawaslu Kapuas Hulu merilis hasil pengawasan.
PUTUSSIBAU, SP - Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu merilis hasil pengawasan, Senin (31/12). 

Ketua Bawaslu Kapuas Hulu, Mustaan menyampaikan, pihaknya telah melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di Kapuas Hulu.

"Rinciannya, di Kecamatan Bunut Hulu sebanyak 1 APK, Kalis 2 APK, Putussibau Selatan 38 APK, Putussibau Utara 21 APK, Seberuang 2 APK, Suhaid 1 APK dan Semitau 2 APK," ungkapnya.

Untuk APK yang ditertibkan di Kecamatan Putussibau Selatan dan Putussibau Utara, khususnya yang terpasang di jalan protokol yang tidak sesuai dengan keputusan KPU 114.

"Penurunan APK ini juga berdasarkan Perbawaslu 33 tentang Pengawasan Kampanye," tuturnya.

Mustaan menyampaikan, terkait penanganan pelanggaran berdasarkan sumber informasi kasus sebanyak 1 laporan, berdasarkan jenis pelanggaran pidana pemilu 1 laporan, berdasarkan subjek pelanggaran peserta pemilu 1 laporan. 

"Untuk rekap pengawas yang mengandung indikasi pelanggaran Putussibau Utara sebanyak 4 laporan, Putussibau Selatan 3 laporan, Kalis 4 laporan, Bunut Hulu 1 laporan, Selimbau 1 laporan, Suhaid 1 laporan dan Hulu Gurung 4 laporan," paparnya.

Dijelaskannya, untuk yang terindikasi melakukan pelanggaran ini sudah langsung dicegah melalui pemanggilan, dengan tujuan memberitahukan seperti apa pelanggaran yang dilakukan dan ancaman pidananya.

"Perlu diketahui Bawaslu akan membubarkan jika ada kegiatan kampanye yang tidak mengantongi STTP," tegas Mustaan.

Sejauh ini, kata dia, masih banyak Caleg yang belum paham dalam mengurus STTP. Terkait sosialisasi pengawasan, pihaknya telah banyak melakukan pengawasan, bahkan tidak hanya Perbawaslu saja, melainkan PKPU pun di sosialsasikan. Termasuk keputusan KPU 114.

"Sesama penyelenggara Pemilu kami selalu bersinergi dengan KPU Kapuas Hulu," katanya.

Selain itu, Mustaan juga mengingatkan kepada anggota dewan yang kembali maju dalam Pileg 2019, agar saat melakukan reses tidak menyelipkan kampanye, mengingat tidak boleh berkampanye menggunakan fasilitas negara.

"Jika itu mereka lakukan akan ada sanksi pidananya," tegasnya. (sap)