Sutarmidji Dorong Kratom Jadi Bahan Baku Obat

Kapuas Hulu

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 3458

Sutarmidji Dorong Kratom Jadi Bahan Baku Obat
Grafis Suara Pemred (Koko)
Gubernur Kalbar, Sutarmidji
"Ini jangan dimatikan, harus dicarikan solusi. Saya minta dari Kementerian Kesehatan untuk meneliti."

Ketua Pekrindo, Suhairi
"Semestinya pemerintah turun tangan. Harus ada regulasi untuk kepastian bisnis."

KAPUAS HULU, SP – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mendorong daun kratom jadi bahan baku obat. Dia akan meminta Kementerian Kesehatan menerjunkan tim untuk meneliti komoditas yang jadi bisnis molek di Kalbar tersebut. 

Dalam beberapa tahun terakhir, daun kratom atau purik, jadi sandaran hidup para petani karet di Kapuas Hulu yang merugi lantaran harga anjlok. Permintaan kratom di luar negeri sangat besar. Sayang, berdasarkan aturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), kratom hanya boleh dijual mentah.

Petani kratom Kecamatan Bunut Hilir, Kapuas Hulu, Sukur mengatakan, tanaman kratom sangat cepat mendatangkan hasil. Dalam enam bulan, panen bisa dilakukan. Peminatnya pun bejibun.

“Kami biasa jualnya dalam bentuk daun basah, kering dan ada juga yang jual dalam bentuk bubuk," terangnya Minggu (20/1).

Kratom dalam bentuk bubuk dihargai lebih mahal, kisaran Rp30 ribu per kilogram. Jika berbentuk daun, harganya Rp6-10 ribu per kilogram. Namun demikian, harga itu dapat berubah-ubah.

Meski punya rupiah menggiurkan, para petani masih kewalahan perkara pemasaran dan pembibitan. Kebanyakan menjual pada pengepul. Selama ini, mereka bergerak sendiri, tanpa ada pembinaan atau bantuan apa pun dari pemerintah. Padahal, kratom bisa jadi komoditas andalan dan sumber pendapatan besar Kalbar.

"Kalau bisa kita jual keluar dalam bentuk yang sudah jadi kapsul, harganya lebih tinggi, pasaran purik itu sampai keluar negeri," ungkap petani lain, Ali.

Selain itu, para petani meminta pemerintah memberikan kepastian hukum. Pasalnya, belum ada aturan jelas soal kratom. Sektor mana di pemerintahan yang membidanginya pun, tak tahu. Di sisi lain, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa digali jika tanaman ini dikembangkan dengan baik. 

"Kratom bisa dijadikan salah satu produk unggulan Kapuas Hulu," ucapnya.

Saking menjanjikannya bisnis ini, Angga (46) warga Kota Baru, Pontianak kini sejahtera. Dari yang tinggal di rumah kontrakan, kini rumah pribadi. Sebuah mobil keluarga dan pikap pun terparkir di garasi. Bisnis ini ditekuninya pertengahan 2015.

Dulunya dia juru parkir di Taman Akcaya, Pontianak Tenggara. Semalam paling banyak bawa pulang Rp80-90 ribu. Itu pun jika akhir pekan.  

Dikenalkan seorang teman, dia ikut bermain kratom. Kratom dipasok dari Kapuas Hulu dan Kalimantan Timur. Awalnya dari sekilo-dua kilo, sambil tetap jadi tukang parkir. Merasa hasil lumayan, dia makin gencar di media sosial, seperti Facebook dan Instagram. Juru parkir dia tinggal, sekarang lebih sering interaksi dengan pembeli dari Brazil, Amerika Serikat, Swedia, Spanyol dan Ukraina.

“Paling besar (pembeli) dari Amerika," ujarnya. 

Tidak serta-merta, sebelum bertransaksi, pendekatan dengan pembeli jadi penting. Mereka saling balas pesan tentang identitas diri, hingga mengirim sampel kratom. Bisnis ini membutuhkan kepercayaan, pasalnya tak jarang pembelian dalam jumlah besar. Pembeli pun ingin memastikan barangnya berkualitas.

Jika sepakat, paket dikirim. Biasanya ada dua sistem pengiriman. Pertama, pembeli mentransfer uang 40 atau 60 persen dari kesepakatan sebagai tanda jadi, baru barang dikirim. Sisanya dibayar ketika paket sampai. 

Kedua, paket langsung dikirim dan pembayaran dilakukan ketika sampai. Cara ini hanya untuk paket kecil dan pembeli yang sudah terpercaya.

Untuk pengiriman, Angga sebelumnya menggunakan Kantor Pos Indonesia. Paket lewat jasa logistik pelat merah ini sampai paling lama empat hari. Namun, lantaran belakangan layanan itu dihapuskan, dia beralih ke DHL.

Akan tetapi, ongkos kirim DHL lebih mahal dan waktu sampai lebih panjang. Selain itu, bisa saja paket ditahan Bea Cukai.

“Dulukan lewat Pos, dokumen kita real. Kita pakai dokumen mitra gina, sekarang pakai DHL sering bermasalah di lapangan. Di tahan Bea Cukai, disita Bea Cukai," ungkapnya. 

Angga menjual kratom dalam bentuk giling. Sementara harga stabil. Untuk kratom Kapuas Hulu, dia keluar modal Rp46-47 ribu per kilogram. Barang dari Kaltim lebih murah, hanya Rp37 ribu per kilogram. 

Sampai di pasar luar negeri harganya melejit dan tergantung jasa pengiriman yang dipakai. Jika menggunakan layanan DHL, berkisar $80. Lewat jasa Kantor Pos, lebih murah $10 dari DHL.

Ketua Pengusaha Kratom Indonesia (Pekrindo), Suhairi menjelaskan bisnis kratom merupakan bisnis unik. Letak keunikan bermula dari proses transaksi yang menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Oleh karenanya, bisnis ini menerapkan sistem kepercayaan. 

Terkecuali pelaku usaha tersebut sudah berbisnis skala besar. Komunikasi antara penjual dan pembeli via email dan dikenal sistem pre order (PO). Lantaran mengedepankan kepercayaan, kecurangan kadang terjadi. Misalnya  ketika penjual sudah mengirim barang, uang tak kunjung ditransfer. Begitu juga sebaliknya.

Ada tiga jenis kratom yang diperjualbelikan, yakni kratom tulang merah, kratom tulang putih dan kratom tulang hijau. Semua pengusaha kratom dalam asosiasinya, menjual dalam bentuk mentah. Pasalnya, BPOM melarang dijual dalam bentuk ekstrak.

Selain itu, tak ada regulasi lain soal kratom. Baik dari Kementerian Kesehatan, Badan Narkotika Nasional, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ataupun pemerintah sendiri. 

"Soal regulasi, sampai sekarang belum,” katanya. 

Akibatnya, pembinaan dari pemerintah yang dibutuhkan pelaku usaha tidak didapat. Beberapa anggota asosiasinya pernah diundang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalbar, namun hanya untuk sosialisasi regulasi ekspor.
 
Lantaran dibiarkan sendiri, Pekrindo berusaha mandiri. Mereka melakukan pengembangan kapasitas mulai dari petani. Mulai dari pemasaran, investasi kratom, meminimalisir pencemaran kratom, hingga pengolahan pascapanen.

Besarnya pasar dan potensi PAD yang dapat digarap, semestinya pemerintah turun tangan. Harus ada regulasi untuk kepastian bisnis. Terlebih sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sempat memberikan bantuan bibit kratom untuk petani di 33 desa untuk ditanam di Hutan Tanaman Rakyat (HTR).
 
Campur tangan pemerintah lainnya yang diharap adalah peningkatan kualitas kratom dan kejelasan regulasi ekspor impor kratom. Dia merasa pajak selalu dikejar, tapi status masing-masing klasifikasi kratom belum ditentukan.

“Dinas Kehutanan saja hingga sekarang belum menentukan. Dibilang jenis kayu bukan kayu. Itu harus ada kejelasan itu, sehingga jelas pajaknya berapa. Saya cuma minta identitas saja," tutupnya.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji mendukung pengembangan kratom. Dia menegaskan di beberapa negara tanaman ini dicari, artinya tak ada larangan. Kratom punya khasiat kesehatan.

“Itu bagus obat tradisional, harusnya kita bukan bicara kratom ini boleh atau tak boleh. Yang perlu kita bicarakan sekarang ini perusahaan farmasi harus melakukan penelitian untuk menggunakan kratom ini menjadi bahan baku obat," jelas dia.

Sutarmidji sudah pernah meminta penjelasan ke BPOM. Apabila bicara candu, menurutnya kopi dan rokok pun sama. Tinggal diteliti lebih lanjut mana yang membahayakan dan tidak. 

“Barang ini harus diteliti di laboratorium. Saya sudah melakukan itu dan tahu unsur apa, kegunaannya apa, dan ini sangat bagus untuk obat," paparnya.

Jika kratom bisa diolah di pabrik, potensinya akan luar biasa. Semestinya, ada perusahaan obat yang mengambilnya. Sekarang saja, bisnis ini sampai ke luar negeri dan tak ada persoalan.

“Artinya apa, ini jangan dimatikan, harus dicarikan solusi. Saya minta dari Kementerian Kesehatan untuk meneliti," jelas dia.

Secara khusus, dia enggan membicarakan potensi PAD dari kratom. Menurutnya, pemerintah tidak hanya memikirkan pendapatan daerah. Kesejahteraan masyarakat jauh lebih penting.

“Kalau semua kegiatan masyarakat mau kita ambil jadi pendapatan daerah, kapan dia maju. Harus pemerintah yang buat dia maju, kasih modal dan kelengkapan," tutur Midji.

Bukan Narkotika

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalbar, Suyatmo mengatakan sampai sekarang belum ada aturan yang menyatakan bahwa kratom masuk dalam jenis narkotika. Begitu juga terkait dengan regulasi atau aturan dari Kemenkes. 

Hanya saja, Suyatmo mengatakan kratom dilarang diproduksi sebagai bahan obat tradisional dan suplemen, sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh BPOM RI. Pihaknya pun belum pernah menangkap penjual kratom, baik petani maupun pebisnis yang menjual ke luar negeri. 

“Kami tidak pernah melakukan penangkapan terhadap mereka (pebisnis kratom)," ujarnya. (iat/sap/sms/bls)

Tunggu Legalitas

Sekda Kapuas Hulu, Muhammad Sukri mengatakan legalitas tanaman kratom sudah dibicarakan dengan pihak terkait. Sejauh tidak ada larangan hukum, masyarakat dipersilakan untuk bertani.

"Purik itu sudah diuji di Amerika katanya tidak bermasalah, jadi silakan untuk sementara jika masyarakat ingin bertani kratom," katanya.

Dia menjelaskan, pada dasarnya hampir semua tumbuhan mengandung alkohol seperti ubi dan jagung termasuk kratom. Namun jumlah kadar alkoholnya tidak terlalu banyak.

"Nanti jika sudah resmi tanaman ini tidak bertentangan dengan hukum, maka akan kita atur dalam aturan yang jelas, sehingga ada kontribusinya bagi pendapatan daerah," terangnya.

Pemda Kapuas Hulu dalam tahun ini masih melihat, apakah tanaman tersebut termasuk tumbuhan yang dilarang atau tidak. Jika tidak, maka akan diatur dalam suatu aturan yang jelas, sehingga dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat.

"Nanti kita atur sehingga ke depan akan ada perizinannya terkait masalah kratom tersebut," jelasnya.

Saat ini Kapuas Hulu jadi salah satu kabupaten penghasil kratom terbesar se Kalbar, oleh karena itu perlu pengkajian ke depan sebelum dibuatkan aturan.

"Kita lihat dulu kratom itu masuk dalam jenis tanaman hutan atau kebun, sebab berpengaruh terhadap retribusinya nanti," jelasnya.

Jika kratom masuk jenis tanaman hutan, maka yang mendapatkan retribusinya adalah Pemerintah Provinsi. Namun bila masuk dalam jenis tanaman kebun, Pemda Kapuas Hulu yang mendapatkan retribusinya.

"Jika sudah ada izinnya nanti, kemungkinan kratom akan dijual dari Kapuas Hulu sudah dalam bentuk produk jadi, selain itu kita akan menjadikan kratom sebagai produk unggulan daerah," terangnya. 

Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir menyebut  Pemkab selalu mendukung semua jenis usaha masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan aturan.

"Kita maunya semua usaha jalan baik itu karet maupun kratom berjalan," katanya.

Diakuinya, semenjak harga karet turun, masyarakat banyak yang beralih profesi menjadi petani kratom. Hal ini karena harganya yang lebih tinggi dibandingkan karet. 

"Jadi saya minta masyarakat jangan menebang karet dan menggantinya dengan kratom. Kratom dan karet harus sama-sama ditanam," jelasnya. (sap/bls)