Kades Ingin Hadap Menteri Kehutanan

Kapuas Hulu

Editor elgiants Dibaca : 106

Kades Ingin Hadap Menteri Kehutanan
Kunjungan Kerja Pelaksanaan kunjungan kerja Bupati Melawi di Kecamatan Ella Hilir yang dihadiri ratusan tamu undangan. Persoalan desa masuk kawasan hutan, banyak disampaikan oleh kepala desa.
Nanga Pinoh, SP – Persoalan kawasan hutan yang menaungi sebagian besar desa di Kecamatan Ella Hilir, kembali dikeluhkan para kepala desa. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja Bupati Melawi, Panji ke kecamatan tersebut, Selasa (12/3) kemarin.  

Bahkan, bila tak ada jalan keluar dari Pemkab Melawi, para kades ini ingin mendatangi langsung Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencari solusi atas persoalan ini.  

Kades Penyuguk, Heriyanto dalam pertemuan kunker tersebut mengungkapkan, ia dan warganya sudah lama berdiam di wilayah yang kini disebut kawasan hutan. Sementara peta penetapan kawasan hutan tersebut, baru terbit pada 1984.  

“Padahal kami sudah tinggal berabad-abad atau turun temurun di daerah ini. Kami minta keadilan pembangunan dari pemerintah, karena kami juga warga Indonesia dan NKRI harga mati,” katanya.  

Begitu pula disampaikan Kades Bemban Permai, Dasin. Ia menegaskan, bila memang Pemkab Melawi tak bisa memberikan penyelesaian secepatnya, masyarakat yang terkena kawasan hutan di wilayah Ella Hilir, akan mendatangi langsung pemerintah pusat untuk mencarikan solusi, sehingga desa-desa mereka bisa merasakan pembangunan.  

“Kami ingin menghadap langsung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum Pemilu 17 April mendatang,” ucapnya.   Bupati Melawi, Panji dalam kunker tersebut mengatakan pembangunan di tiga kecamatan, seperti Ella Hilir, Tanah Pinoh Barat serta Kecamatan Belimbing memang sulit dilakukan oleh pemerintah.  

Alasannya, sejumlah desa di kecamatan ini masuk dalam kawasan hutan yang sudah ditetapkan pemerintah. Seperti di Ella Hilir, untuk Desa Penyuguk, Jabai dan Kerangan Kota, termasuk di Belimbing, seperti Desa Balai Agas, pembangunan ini terbentur atau terhambat oleh kawasan hutan.  

“Utamanya karena masuk dalam Hutan Lindung,” jelasnya. Atas persoalan ini, Panji mengatakan, dirinya akan melakukan koordinasi pada Kapolres Melawi, termasuk sejumlah pihak terkait lainnya. Koordinasi ini penting agar pemerintah tak salah, bila melaksanakan pembangunan di daerah-daerah tersebut.  

“Karena sebenarnya bukan bupati atau pemerintah tidak mau membangun. Tapi kita terbentur dengan status kawasan hutan. Sehingga perlu dilakukan langkah koordinasi, sebelum membangun di desa-desa dalam kawasan ini,” ujarnya.  

Kunjungan kerja bupati ini, juga sekaligus meresmikan pembangunan MCK, serta peresmian peningkatan pembangunan Aula Kantor Camat Ella Hilir, sekaligus pelaksanaan Rakor PKK se-Kecamatan Ella Hilir. (eko/lis)  

13 Desa Masuk Kawasan Hutan 

Camat Ella Hilir, Syaripudin mengungkapkan, ada 13 desa di wilayahnya yang masuk dalam Kawasan Hutan, baik Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, hingga Hutan Lindung (HL).   

“Yang masuk khusus kawasan HL yakni, Desa Penyuguk, Jabai, Kerangan Kora, Nanga Kempangai, Kahiya, Bemban Permai, Perembang Nyuruh dan Sungai Labuk,” ujarnya.  

Syaripudin pun berharap desa-desa yang masuk dalam kawasan hutan ini, diharapkan bisa diberikan solusi oleh pemerintah daerah, sehingga di desa mereka bisa mendapatkan kue pembangunan.  

Apalagi saat ini, desa-desa tersebut juga menghadapi persoalan dasar, seperti kondisi infrastruktur yang masih rusak berat. Baik jalan dan jembatan yang rusak, rumah dinas guru, hingga masalah kekurangan guru, sarana prasarana pendidikan yang belum memadai, hingga kekurangan tenaga kesehatan.  

“Jalan, kita masih banyak mengandalkan jalan perkebunan sawit masyarakat maupun perkebunan,” katanya.   Dalam kunker bupati ini, Syaripudin juga menyampaikan sejumlah hal, di antaranya persoalan tapal batas kecamatan yang belum memiliki patok batas, termasuk usulan perbaikan infrastruktur di kantor camat, serta persoalan sinyal internet hingga listrik yang belum menjangkau desa-desa di Ella HIlir. (eko/lis)

Komentar