DPMPTSP Bahas Peluang Investasi Industri Pengolahan Ubi Kayu

Kapuas Hulu

Editor Shella Rimang Dibaca : 129

DPMPTSP Bahas Peluang Investasi Industri Pengolahan Ubi Kayu
Rapat kerja bersama beberapa Organisasi Perangat Daerah (OPD) di ruang rapat kantor Bupati Kapuas Hulu, Selasa (30/4).
PUTUSSIBAU, SP - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kapuas Hulu menggelar rapat kerja bersama beberapa Organisasi Perangat Daerah (OPD) setempat di ruang rapat kantor Bupati Kapuas Hulu, Selasa (30/4).

Kadis DPMPTSP, Didik Widiyanto mengatakan, dalam kajian investasi BKPM telah menetapkan 18 kabupaten/kota secara nasional, salah satunya Kapuas Hulu. Untuk Kalimantan Barat, hanya Kapuas Hulu yang dilakukan kajian investasi.

"Tahun ini, BKPM membuat kajian peluang investasi untuk sektor industri pengolahan ubi kayu di Kapuas Hulu," paparnya.

Dari potensi yang ada di Kapuas Hulu, ada dua opsi pengolahan ubi kayu yang bisa dipilih, yakni pati dan tepung. Opsi ini yang dibahas bersama beberapa OPD terkait.

"Kita sama-sama tentukan arah produksinya mana yang lebih potensial," ujarnya.

Kajian dari BKPM ini berjalan satu tahun hingga Desember 2019. Dalam kajian itu, BKPM tentunya memerlukan data dari OPD-OPD Kapuas Hulu.

"Jadi, kita dari daerah memfasilitasi data dan informasi, kemudian melakukan Forum Group Discussion dengan stakeholder. Hasilnya nanti dokumen kajian dan seluruh biaya kegiatan kajian ini berasal dari BKPM," ucapnya.

Setelah mendapat dokumen hasil kajian peluang investasi, kata Didik, dokumen tersebut dapat menjadi bahan penawaran bagi para investor. Sebab, dalam menentukan investasi tentu butuh data-data yang akurat.

"Langkah promosi hasil kajian ini kemungkinan kita lakukan di tahun 2020," papar Didik.

Ia melanjutkan, di sisi lain dalam rapat tersebut, pihaknya juga menyosialisasikan tentang pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan dari Bupati ke DPMPTSP.

"Dulu kita hanya dilimpahkan wewenang 15 saja, sekarang jadi 61 izin. Penambahan ini sesuai dengan Perbup Nomor 77 Tahun 2018," tutur Didik.

Menurut Didik, sebanyak 61 kewenangan perizinan dan nonperizinan tersebut, kepengurusannya akan bersifat online, melalui aplikasi OSS. Dalam pemberian izin tersebut tidak terlepas dari peran OPD terkait.

"Pada mekanisme perizinan ini, OPD lain punya peran pembinaan teknis, sedangkan pembinaan administratif di DPMPTSP. OPD  mengeluarkan pertimbangan teknis, sedangkan kami sebatas persetujuan administratif," ujarnya.

Dalam pelimpahan wewenang perizinan dan nonperizinan terbaru ini, kata Didik, urusan kesehatan yang paling banyak. Ada 30 urusan kesehatan yang dilimpahkan Bupati ke DPMPTSP.

"Sedangkan urusan Pekerjaan Umum satu izin, Perindustrian enam izin, Reklame satu izin, Perhubungan satu izin, Perdagangan tujuh izin, Pendidikan dan Kebudayaan delapan izin, Koperasi dan UKM lima izin, terakhir Penanaman Modal dua izin," sebutnya.

Sementara itu, Pj Sekda Kapuas Hulu, Sarbani menuturkan, peluang investasi industri pengolahan ubi kayu sudah dibahas oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini BKPM.

"Sebelumnya, sudah rapat empat OPD dan ada beberapa usulan disepakati. Usulan itu sudah disampaikan ke BKPM dan mendapat respons tentang wacana pabrik pengolahan ubi kayu," tuturnya. 

BKPM sendiri akan melakukan kajian terkait peluang investasi tersebut. Untuk itu, diperlukan data-data dari pemerintah daerah setempat.

"Jad, instansi ini (BKPM) mau mengklopkan atau menghimpun data-data dari dinas-dinas terkait," ujar Sekda. 

Pertemuan rapat ini juga sekaligus sosialisasi pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan dari Bupati ke DPMPTSP, sebagaimana Perbup Nomor 77 tahun 2018. (sap)