Rabu, 20 November 2019


Kades Diminta Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 183
Kades Diminta Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Ilustrasi Dana Desa

PUTUSSIBAU, SP - Besarnya Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) yang dikucurkan Pemerintah Pusat ke desa, menarik perhatian banyak pihak. 

Lembaga legislatif Kapuas Hulu meminta, agar pengelolaan dana tersebut tepat sasaran sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ketua DPRD Kapuas Hulu, Rajuliansyah, berharap dana yang besar tersebut disalurkan secara tepat dan benar oleh para kepala desa, agar program dari pemerintah pusat dalam menyejahterakan masyarakat desa dapat terwujud.

"Pendamping desa kalau bisa harus lebih pintar dari Kades dan Sekdes. Jangan sampai justru pendamping desa yang dilatih oleh mereka, ini kan jelas terbalik," ungkapnya.

Menurut Rajuli, besarnya dana yang dikucurkan pemerintah pusat ke desa, dikarenakan pihak desa lebih mengetahui persoalan dan infrastruktur apa yang mereka butuhkan untuk menyejahterakan masyarakatnya.

"Konsep pembangunan harus mulai dari bawah, agar programnya berjalan sesuai harapan," tegasnya.
Rajuli menegaskan, kepala desa dan BPD harus menjalankan perannya masing-masing, mengabdi kepada masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan di desa demi terciptanya pemerintahan desa yang baik dan mampu menyejahterakan masyarakatnya.

"Intinya, pengelolaan dana di desa harus transparan dan mengedepankan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunannya," pintanya. (sap/lha)

Tidak Main-main dengan Anggaran

Anggota DPRD Kapuas Hulu, Fabianus Kasim mengingatkan, agar kades dan BPD tidak main-main dalam menggunakan anggaran yang ada. Mengingat, saat ini peraturan terkait pertanggungjawaban penggunaan anggaran sudah sangat jelas.

"Aparat Penegak Hukum saat ini, tidak akan main main menindak oknum yang berani main-main dalam menggunakan dana di desa. Jadi, harus wasada dalam menggunakan anggaran," katanya.

Kasim menerangkan, dengan besarnya dana yang dikucurkan ke desa, diharapkan pemerintah desa dapat melakukan pemerataan pembangunan di desa. Ke depan, diharapkan pemerintah desa menentukan perencanaan skala prioritas pembangunan di desa.

"Kita maunya, anggaran yang ada ini digunakan secara efektif dan tepat sasaran agar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat," tuturnya. (sap/lha)