Senin, 23 September 2019


BNN Yakin Kratom Berbahaya

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 366
BNN Yakin Kratom Berbahaya

Grafis Koko

PUTUSSIBAU, SP – Badan Narkotika Nasional (BNN) meminta Kementerian Kesehatan memasukkan daun kratom dalam daftar narkotika golongan I. Alasannya, BNN menilai daun itu punya efek psikotropika yang bisa mempengaruhi mental dan perilaku penyalahgunanya. 

Upaya BNN mendapat penolakan para petani dan asosiasi kratom di Provinsi Kalimantan Barat. Sebagaimana diketahui, kratom banyak dibudidayakan di Kabupaten Kapuas Hulu. 

Permintaan BNN itu menambah gegar, sebelumnya dipicu beredarnya surat hasil rapat koordinasi Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian nomor 10639/N.020/K.4/06/2019 tertanggal 17 Juni 2019, yang isinya, mengisyaratkan tanaman bernama latin Mytragina spinosa itu akan dilarang.

Petani kratom Putussibau, Kapuas Hulu, Yudi meminta BNN mengkaji ulang permintaan ke Kementerian Kesehatan tersebut. Pasalnya, mayoritas masyarakat Bumi Uncak Kapuas—julukan Kapuas Hulu—menggantungkan hidup dari bertani kratom.

“Permintaan itu sama saja artinya mematikan usaha kami, lalu nanti kalau sudah setop kami mau kerja apa,” tanyanya, Jumat (26/7).

Jika pun dilarang, harus ada solusi bagi masyarakat. Semua agar petani tidak resah dan susah.  Apalagi saat ini kebutuhan semakin meningkat, sementara pendapatan makin menurun.

"Harus kita pikirkan juga semakin sempit lapangan pekerjaan akan semakin meningkatkan angka kriminalitas, masyarakat harus diberdayakan dan dibina oleh pemerintah," katanya.

Dalam beberapa bulan terakhir, Yudi mengaku sempat bingung dan syok lantaran isu larangan kratom kian gencar diembuskan. 
"Ada ketakutan akan rugi jika usaha ini dihentikan, sementara di sisi lain tenaga biaya sudah dikeluarkan untuk membangun usaha ini, " katanya.

Petani lainnya Zainal, menyampaikan berdasarkan imformasi yang diterimanya dari pengepul akhir-akhir ini, penjualan kratom keluar Kapuas Hulu mengalami kendala. Sejumlah pembayaran pun masih ditahan.

"Barang yang sudah dikirim belum dibayar. Saya dengar penyaluran keluar negeri juga terkendala pembayarannya," katanya.

Biasanya, para pengepul menggunakan uang pribadi untuk beli kratom dari petani. Ketika barang sampai di tangan kedua di Pontianak, modal mereka baru dibayarkan.

"Semoga saja kondisi ini segera membaik agar petani tenang dan tersejahterakan," harapnya.

Sementara Asosiasi Kratom Indonesia (AKI) Kalbar mengatakan sah-sah saja jika BNN mengirim usulan ke Kemenkes. Namun dengan catatan harus melalui uji laboratorium dan perlu pembuktian bahwa tanaman tersebut berbahaya bagi masyarakat. 

"Perlu pembuktian dulu kalau kratom memang berbahaya dan ada bukti kasusnya. Jadi tidak bisa tanpa dasar," ujar Ketua AKI Kalbar, Wawan Nopianto.

Tak hanya itu, dia menolak kratom murni disebut berbahaya jika penggunaannya masih sesuai prosedur. Sama hal bila mengonsumsi obat-obatan farmasi, seperti analsik, DNP, dan Diazepam. 

"Obat-obat farmasi ini jika dipakai secara berlebihan akan berbahaya bagi yang konsumsinya. Kratom juga seperti itu jika digunakan sesuai dosis dan fungsinya maka bermanfaat bagi penggunanya," ujarnya. 

BNN diminta bijak, apalagi kratom sudah menjadi mata pencaharian masyarakat Kalbar. Artinya, jika benar dimasukkan ke dalam narkotika golongan 1, maka barang tentu hal tersebut akan berdampak pada perekonomian masyarakat yang membudidayakannya. 

Menurut dia, jikapun harus diatur dalam undang-undang atau peraturan, sebaiknya dimasukkan ke dalam undang-undang penyalahgunaan saja. Sehingga bisa dikontrol oleh pemerintah melalui pelaku usaha dan petani yang sudah memiliki badan hukum. 

Dia mengakui kasus kematian pengguna kratom ada, namun kematian tersebut bukan murni karena penggunaan kratom. Konsumennya meninggal karena ada penyalahgunaan kratom yang dicampur dengan zat-zat kimia lainnya. 
"Jika kasus kematian karena kratom sendiri hingga saat ini belum ada," ungkapnya. 

Sementara itu, Kepala BNN Kalimantan Barat, Brigjen Pol Suyatmo mengatakan belum bisa memberikan keterangan dengan alasan ada kegiatan. 

“Saya lagi ada kegiatan. Di atas jam 22.00 WIB baru selesai,” kata Suyatmo kepada Suara Pemred melalui WhatsApp. 

Dukungan Pemanfaatan

Permintaan BNN kepada Kemenkes tersebut sejatinya bertentangan dengan pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono saat menghadiri Semiloka Penguatan Peran KPH dalam Mendukung Pencapaian Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Barat di Hotel Mercure, Senin (1/7) lalu. Kala itu, Bambang mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan lembaga Kementerian lainnya terkait pemanfaatan kratom, termasuk dari Kementerian Pertanian. 

“Kami akan mengusahakan niat baik masyarakat, terutama di Kalbar dalam membudidayakan jenis tanaman ini. Tentunya segala potensi hutan yang berbasis kearifan lokal akan tetap dijaga oleh kita," ungkapnya. 

Tak hanya itu, dalam koordinasi itu dia mengatakan akan membahas pengawasan pemanfaatan bahan baku kratom tersebut. 
"Jadi koordinasi yang baik insyallah akan menghasilkan kebijakan yang berbasis masyarakat," katanya. 

Di tempat sama, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menjelaskan pemerintah provinsi Kalbar tengah berupaya untuk mengeliminir larangan ekspor-impor kratom. Namun meskipun begitu, pengendalian terhadap pemanfaatan kratom harus menjadi konsentrasi semua pihak. Terutama dalam pengemasan, akses pemasaran dan lainnya. 

Apalagi kratom selama ini selalu diekspor ke luar negara, yang hasilnya justru dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
"Kalau semua untuk ekspor kenapa harus dilarang (kratom). Kita ributkan inikan akhirnya jadi sebuah promosi untuk kratom sendiri," ujarnya. 

Dia mengatakan kabar-kabar menyebut kratom akan dilarang tidak sepenuhnya benar. Sebab hal ini masih dalam pembahasan oleh pihak-pihak terkait. Apalagi beberapa waktu lalu persoalan ini sudah dibahas di Komisi IV DPR RI. 

"Kemarin sempat dibahas di Komisi IV tapi tidak masuk dalam kesimpulan untuk dilarang, masih fokus untuk dikaji, masih terus dibina, masih diatur modelnya. Kenapa? Kalau saya kratom jangan dilarang, tapi ini jadikan satu jenis tanaman obat. Dilakukan kajian," tegasnya. 

Pemprov akan berupaya kratom tak dilarang. Hanya perlu dikendalikan terlebih hingga kini belum ada kepastian larangan.
Usulan Pusat

Keresahan baru ini berawal dari Badan Narkotika Nasional yang meminta Kementerian Kesehatan memasukkan daun kratom dalam daftar narkotika golongan I. Permintaan itu dilontarkan karena BNN menilai daun itu punya efek psikotropika yang bisa mempengaruhi mental dan perilaku penyalahgunanya. 

Selain itu, daun kratom dianggap memberikan efek keras kepada orang yang mengkonsumsinya. 

“Saat ini kami sedang meminta Kemenkes untuk memasukkannya ke golongan I. Bahayanya 10 kali lipat dari kokain atau ganja,” kata Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Yunis Farida Oktoris Triana, di Denpasar, Kamis (25/7).

Narkotika masuk dalam golongan I jika dianggap punya potensi tinggi menimbulkan kecanduan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat yang masuk dalam golongan itu adalah opium, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroin, metamfetamina, dan tanaman ganja. Hukuman untuk penyalahguna narkotika ini bisa mencapai 20 tahun penjara.

Yunis mengatakan, saat ini ada diskusi alot untuk memasukkan tanaman itu dalam golongan narkotika golongan I. Pasalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah memasukkan kratom sebagai tanaman endemik.

“Kebetulan kami mengikuti diskusi dengan Kemenkes terkait tanaman kratom. Ini membahayakan bilamana disalahgunakan. Namun bahasan kemarin, kratom merupakan tanaman endemik di Kalbar untuk menahan abrasi sungai, yang mana sudah ditentukan KLH. Ini bahasannya masih dalam proses,” katanya.

Yunis mengaku belum mendapatkan laporan mengenai penyalahgunaan daun ini. Hanya menurut dia, Indonesia patut waspada akan dampaknya. 

“Kita siaga karena BNN menjadi focal point untuk penyalahgunaan. Jangan sampai sekian tahun mendatang kita terbelenggu dengan kratom, seperti saat ini kita terbelenggu dengan ganja,” ujarnya. (sap/sms/kum/bls)