Kamis, 19 September 2019


KPU Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu 2019

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 92
KPU Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu 2019

EVALUASI - KPU Kapuas Hulu mengadakan Rapat Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu Tahun 2019, di aula Grand Banana Hotel Putussibau, Selasa (6/8). Ist

PUTUSSIBAU, SP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kapuas Hulu mengadakan Rapat Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu Tahun 2019, di aula Grand Banana Hotel Putussibau, Selasa (6/8).

Dalam kegiatan tersebut, dibahas beberapa permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg)  2019 lalu seperti  Alat Peraga Kampanye (APK),  politik uang, Surat Tanda Terima Pemberi,tahuan (STTP) Kampanye, dan lainnya.

Ketua KPU Kapuas Hulu,  Ahmad Yani menyampaikan, pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai upaya perbaikan ke depan, agar pelaksanaan Pemilukada serentak 2020 dapat berjalan sesuai harapan bersama.

"Perlu ada komitmen bersama, baik itu penyelenggara dan peserta Pemilu termasuk pihak terkait untuk pelaksanaan Pemilu yang lebih baik ke depannya," tuturnya.

Ia melanjutkan, KPU tidak bisa berjalan sendiri. Pihaknya membutuhkan dukungan dari Pemda, Polri, TNI, media, partai politik (parpol) dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas di Bumi Uncak Kapuas.

"Kemudian kami juga meminta partisipasi parpol untuk hadir pada saat diundang,  sebab kami ingin menyampaikan sesuatu informasi terbaru terkait tahapan Pemilu," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kapuas Hulu,  Mustaan mengatakan, terkait masalah politik uang pihaknya secara intensif telah melakukan langkah-langkah pencegahan sosialisasi, deklarasi, dan lain-lain.

"Politik uang itu seperti angin terasa, namun tidak bisa ditangkap," ucapnya.

Menurutnya, praktik politik uang bisa teratasi jika semua pihak bersinergi untuk berkomitmen dalam memberantas hal tersebut utamanya, seperti parpol dan partisipasi masyarakat agar berperan dalam mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran tersebut.

"Memang banyak selama ini desas-desus caleg bagi duit, namun setelah ditindaklanjuti, masyarakat tidak mau memberikan kesaksian, sehingga sulit mau melakukan penindakan," tuturnya. 

Sementara dalam penanganannya yang dilakukan pihaknya terkait pelanggaran-pelanggaran tersebut, kata dia, secara jelas diatur dan dibatasi undang-undang. 

"Bagi masyarakat yang hendak melapor, kami juga minta jangan sampai laporannya juga kedaluwarsa," pintanya. (sap/lha)