Senin, 23 September 2019


Kepala BKD Kalbar, Kartius Minta PNS Kayong Utamakan Disiplin

Editor:

sutan

    |     Pembaca: 1266
Kepala BKD Kalbar, Kartius Minta PNS Kayong Utamakan Disiplin

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalbar, Kartius (ist)

SUKADANA, SP – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalbar, Kartius mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara agar selalu mengutamakan disiplin selama menjalankan tugas.

Menurut Kartius, disiplin PNS ini sangat penting. Karena sekarang sedang, kinerja PNS justru banyak mendapat sorotan negatif dari masyarakat, terutama dalam hal sikap disiplin yang mulai kendur.

“Jabatan PNS di Indonesia ini sangat strategis. Karena sehebat apapun suatu perusahaan atau badan wirausaha, bila mereka ingin menanamkan investasinya di suatu daerah, tetap dilayani oleh PNS yang tidak disiplin, hasilnya tentu tidak baik,” tuturnya.  

Tak heran, dalam arahan singkat Kartius, menekankan PNS agar bisa membangun negeri ini dengan baik. Terutama dalam rangka menjalankan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.


“Saya berpesan kepada para kepala daerah untuk betul-betul membina dan memperhatikan PNS. Karena sehebat apapun seorang pimpinan, tanpa didukung oleh birokrasi, tidak akan ada apa-apa,”terang Kartius.

Sejauh ini, BKD Kalbar telah memberikan penghargaan kepada PNS yang berhasil menerapkan kerja disiplin setiap harinya. Biasanya penghargaan tersebut diberikan setiap HUT KORPRI “Lencana Emas Korpri.”
Termasuk pula penghargaan kepada para pejabat yang berprestasi. Dan setiap  kali peringatan 17 Agustus, BKD memberikan Satya Lencana Pengabdian 10-20 tahun dan 30 tahun.

“Sayangnya sekarang itu, pemberian penghargaan itu tidak dibarengi dalam bentuk materi atau uang, hanya sebatas simbol saja,” tuturnya.


Selain penghargaan, BKD juga rutin memberikan sanksi kedisiplinan, sesuai dengan pelanggarannya. Mulai dari hukuman, ringan, sedang dan berat. Bahkan sampai ada yang diberhentikan.

Pelanggaran itu diberikan kepada PNS yang  tidak masuk kantor, tidak masuk kerja, narkoba, selingkuh, penyalahgunaan kewenangan dana lainnya. (ble/loh)




  •