Sabtu, 21 September 2019


Tim Saber Kayong OTT Pengelola Banana Boat

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 614
Tim Saber Kayong OTT Pengelola Banana Boat

WISATA - Ribuan warga Kayong Utara memanfaatkan libur panjang Iduladha untuk berwisata di Pantai Pulau Datok. Belum lama ini, Tim Saber Pungli KKU mengamankan oknum pengelola wahana permainan di objek wisata tersebut.

SUKADANA, SP - Tim Saber Pungli, Kayong Utara mengamankan oknum pengelola Banana Boat di Pantai Pulau Datok, kemarin.   Ketua Tim Saber Pungli KKU, Kompol O. Umbu Sairo mengatakan, adapun beberapa pihak terkait, hingga saat ini masih dalam tahap dimintai keterangan,  bahkan tim juga masih mengumpulkan data terkait pungli yang dilakukan.  

"Terkait hasil OTT yang kami lakukan beberapa hari lalu,  ini masih dalam tahap pemeriksaan.  Untuk yang bersangkutan masih kita panggil untuk dimintai keterangannya,  setelah pemeriksaan akan kita lakukan penindakan hukum," ujar Ketua Saber Pungli KKU, Kompol O. Umbu Sairo, Senin (4/9).  

Umbu menerangkan, oknum yang melakukan pungli ini diketahui telah menyalahgunakan kewenangan yang diberikan dinas.  


"Dugaan yang terjadi ini penyalahgunaan kewenangan dari orang-orang yang punya kewenangan di salah satu dinas. Sekarang, kami masih mengkonfirmasi dulu,  apakah benar Dinas tersebut mengelola atau tidak, dan sekarang masih dalam tahap penyelidikan," terangnya.  

Ditegaskannya, pungli ini ialah melakukan segala kegiatan di luar aturan yang sudah ditetapkan.  Terkait kasus pungli yang dilakukan oknum pengelola Banana Boat tersebut diduga menyalahi aturan yang sudah disahkan melalui Perda, karena di dalam aturan Perda Nomor 1 tahun 2015 biaya yang dikenakan hanya sebesar Rp10.000 untuk satu orang dengan waktu 20 menit,  namun yang bersangkutan memungut lebih dari ketentuan Perda.   

"Intinya di dalam pungli ini,  segala bentuk pungutan-pungutan di luar aturan, tidak ada di dalam aturan dibuat-buat. Kedua, di dalam aturan, sesuai Perda yang diatur,  misalnya pungutan Rp10 ribu,  namun dia pungut di atas itu, namanya pungli,  apapun alasannya," tegasnya.   Apapun alasan bersangkutan memungut lebih dari Perda yang diatur, maka mesti ada pembuktian dalam bentuk fakta. Karena Tim Saber Pungli bertindak sudah sesuai mekanisme dan atauran yang jelas, sehingga menepatkan yang bersangkutan melakukan pungli itu sah.   

"Kalau biayanya untuk operasional silakan dibuktikan dengan bukti ontentik.  Kita harus melaksanakan kegiatan berdasarkan bukti fakta,  tidak bisa dengan katanya atau kebijakan,  kita bicara aturan," lanjutnya.     

Tim Saber, diakuinya sudah melakukan segala tindakan sesuai tupoksi masing-masing atau telah bekerja sesuai SK Bupati.                                             
Berdasarkan informasi dan bukti yang dikumpulkan oleh Tim Saber Pungli di lapangan,  aktivitas pemungutan biaya wahana Banana Boat di luar ketentuan Perda sudah berlangsung cukup lama.   

"Intinya kami masih mengumpulkan bukti -bukti,  dan kami akan segera melakukan pemeriksaan baru. Nanti kami sampaikan juga status pihak yang diamankan ini, melalui bidang Pogja Yustisi, karena bidang ini yang menentukan apakah yang bersangkutan dilanjutkan ketindak pidana atau cukup sanksi administrasi," ungkapnya.  

Sementara itu, Kabid Pariwisata Kabupaten Kayong Utara, Nurlaela yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/9), mengatakan bahwa sejak lama penarikan wahana Banana Boat sebesar Rp20 ribu, namun yang menjadi pertanyaannya kenapa baru kali ini di permasalahkan.   

"Kalau di Bidang Pariwisata saya dengar,  kasus seperti ini (pungli) baru kali ini dengar. Tetapi sebelum saya di Pariwisata juga sudah seperti itu, nominalnya di atas Rp10 ribu,  berarti kalau mau dipermasalahkan sudah dari sejak lama,  kenapa baru kali ini dipermasalahkan," ungkap Nurlaela.   

Berdasarkan aturan yang tercantum di dalam Perda Nomor 1 tahun 2015 ialah sebesar Rp10 ribu untuk satu orang,  dalam waktu 20 menit. Namun, untuk menutupi biaya operasional yang tidak tertera di dalam Perda,  sehingga penarikan biaya kepada pengunjung bertambah menjadi Rp20 ribu per-orang.   

"Rp10 ribu sudah jelas ke pendapatan asli daerah, yang Rp10 ribu untuk operasional speed tapi tidak tertulis di dalam perda," tambahnya.
  saat ditanya awak media,  mengapa biaya operasional tidak dimasukan di dalam perda  Nurlaela mengaku saat itu dirinya belum menempati posisi Kabid Pariwisata.   

"Waktu pembuatan Perda saya belum ada d isini (Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata) memang yang lebih tahu ini mungkin Kepala Dinas sebelumnya," tuturnya. (ble/bob)