Selasa, 24 September 2019


Menyejahterakan Warga Melalui Hutan Desa

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 504
Menyejahterakan Warga Melalui Hutan Desa

Grafis (Suara Pemred / Koko)

Burhan, Anggota DPRD KKU
"Sedikit-sedikit, masyarakat hanya sekedar mengambil kayu bakar, kena pasal. Kita harus menyelesaikan secepat mungkin,"

Anton P Wijaya, Direktur Eksekutif Walhi Kalbar
“Bagi kita yang terjadi sesungguhnya bukan lah desa dalam kawasan hutan, tetapi penetapan-penetapan kawasan hutan yang mengokupasi wilayah kampung dan desa,”  

KAYONG UTARA, SP – Warga di sepanjang pinggiran hutan lindung atau konservasi berharap dari pemerintah, mereka bisa memanfaatkan hutan untuk kehidupan, namun tidak merusak keberadaan hutan itu sendiri.

Keluarnya Perpres nomer 88 tahun 2017, Burhan selaku Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara (KKU) melihat ada sebuah harapan dari masyarakat, khususnya desa di Kecamatan Sukadana, yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan Taman Nasional Gunung Palung (TNGP), penyelesaian yang selama ini menjadi persoalan. 

Namun, dirinya belum mengetahui secara pasti penyelesaian seperti apa, karena belum secara dalam membaca, serta memahami Perpres tersebut.

"Apakah kawasan yang masuk ke dalam TNGP, yang sebelumnya menjadi hak masyarakat, dikembalikan atau tukar guling, atau kompensasi. Itu yang perlu kita perdalam," kata Burhan, saat ditemui di Sukadana, Minggu (26/11).

Dirinya berpikir, semua stakeholder harus terlibat demi menyelamatkan masyarakat, sehingga tidak terjebak ke persoalan hukum berkaitan dengan TNGP.

"Sedikit-sedikit, masyarakat hanya sekedar mengambil kayu bakar, kena pasal. Kita harus menyelesaikan secepat mungkin," ujarnya.

Selain itu, dirinya juga mempertanyakan tapal batas antara kawasan pemukiman dan TNGP yang selama ini masih menjadi persoalan krusial. Balai TNGP kurang sosialisasi kepada masyarakat, menyangkut tapal batas. 

Persoalan yang menyangkut hutan, menjadi ruang lingkup Komisi II, dimana dirinya bernaung, akan mengagendakan segera memanggil pihak-pihak yang berkompeten. 

Diinformasikannya, Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, masyarakatnya juga sudah pernah mengirimkan surat untuk melakukan audiensi terkait permasalahan kawasan TNGP.

Namun, ini belum bisa diakomodir olehnya, disebabkan DPRD KKU sekarang ini sedang intens rapat anggaran pembahasan RAPBD 2018.

"Mudah-mudahan ada sela waktu untuk melakukan rapat dengar pendapat dari masyarakat Desa Pangkalan Buton. Namun, tentunya mesti berkoordinasi terlebih dahulu dengan Ketua DPRD KKU," kata Burhan yang merupakan Anggota DPRD KKU dari Partai Hanura.

Audiensi yang diinginkan masyarakat Desa Pangkalan Buton tersebut, terkait persoalan ada beberapa warga masyarakat yang saat ini masih ditahan kepolisian, menyangkut pengambilan kayu lokal jenis durian di dalam kawasan TNGP.

"Tidak sedikit, saya pikir, masyarakat, khususnya Kecamatan Sukadana yang menjadi korban dari TNGP. Padahal ini lahan milik nenek moyang mereka pada awalnya," tutur Burhan. 

Hutan Desa


Salah satu cara mendekatkan warga dengan keberadaan hutan adalah melalui hutan desa. Aktivis Sosial dan Lingkungan, Pietsau Amafnini menjelaskan, hutan desa pada prinsipnya adalah hutan negara yang dikelola oleh masyarakat, dalam organisasi administratif pedesaan yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. 

Artinya, hutan desa itu bermaksud untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat, melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari.

“Tujuannya adalah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Semua aturan atau kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat terkait pengelolaan sektor kehutanan tentu berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lampau,” ujarnya.

Yang perlu diketahui secara tegas adalah, bahwa hutan desa itu merupakan hutan negara yang dikelola oleh masyarakat lembaga desa. Sehingga untuk menerapkan pengelolaan hutan desa, harus berlandaskan aturan hukum negara dan atau kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah. 

Oleh karena itu, hutan desa memiliki beberapa kriteria. Diantaranya, pertama, kawasan hutan desa berada dalam kawasan hutan negara seperti hutan lindung dan hutan produksi. Kedua, belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan untuk bentuk pengelolaan lain. Ketiga, kawasan hutan berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan. 


Perlu Keakuratan


Anton P Wijaya, Direktur Eksekutif Walhi Kalbar mengatakan, wilayah kelola masyarakat, bahkan kampung dan desa yang berada dalam kawasan hutan, adalah persoalan utama tata kewilayahan dan agraria di Kalbar. Untuk memberi kepastian hukum, persoalan ini harus menjadi prioritas untuk diselesaikan pemerintah.

Pertanyaannya, apakah Perpres Nomor 88 Tahun 2017, bisa menyelesaikan masalah? Ini kembali kepada niat baik, kapasitas dan kemampuan pemerintah di level daerah. 

“Bagi kita yang terjadi sesungguhnya bukan lah desa dalam kawasan hutan, tetapi penetapan-penetapan kawasan hutan yang mengokupasi wilayah kampung dan desa,” ujarnya. 

Hal ini terjadi karena tidak akuratnya data dan cara penetapan suatu kawasan. Yang lebih banyak mengandalkan data di atas meja.

Karena itu, pemerintah harus bertanggungjawab penuh untuk melakukan pengecekan dan mengeluarkan areal budidaya rakyat, bahkan desa dan perkampungan yang lebih dulu ada daripada penetapan kawasan hutan dilakukan.

Masyarakat Akses Kelola Hutan


Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah, Sri Suwanto memastikan sekarang ini masyarakat telah memiliki akses untuk mengelola hutan pasca adanya program Perhutanan Sosial dan Program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).

Apabila masyarakat sebelumnya hanya bisa melihat potensi perhutanan maka sekarang ini berbeda karena telah memiliki akses sesuai aturan dari Pemerintah Pusat, kata Suwanto di Palangka Raya, kemarin.

"Skema pengelolaan hutan tersebut dapat melalui Pengelolaan Hutan Bersama (PHB), hutan kemasyarakatan, hutan adat dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), serta hutan kemiteraan," tambahnya.

Jika Perhutanan Sosial masyarakat diberi akses untuk mengelola kawasan hutan, maka TORA lebih kepada aset pengelolaan. Nantinya akses pengelolaan hutan ini akan dibuka oleh masyarakat dengan dukungan kelompok kerja percepatan Perhutanan Sosial.

Suwanto mengatakan aset dalam program TORA yang dimaksud berupa pengakuaan kawasan dengan sertifikat. Kawasan hutan yang sebelumnya sudah lama digunakan masyarakat tinggal diajukan saja melalui Program TORA untuk mendapat sertfikat kepemilikan.

"Melalui TORA ini ajukan saja kawasannya. Nantinya kawasan yang ditunjuk tanpa melalui skema pelepasan dan langsung menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) selanjutnya mendapat sertifikat," bebernya.

Kepala Dishut Kalteng ini mengingatkan untuk mendapatkan pengelolaan tidak asal mengajukan. Masyarakat harus mengajukan melalui kepala desa atau camat setempat, seterus dilanjutkan bupati hingga ke gubernur. Setelah semua tahapan ini dilalui maka selanjutnya keputusan bisa langsung dikeluarkan.

"Kalau usulannya sudah sampai ke provinsi, maka akan kita cek dulu, benar atau tidak yang diusulkan itu milik masyarakat. Karena TORA ini tidak boleh milik korporasi, tapi murni punya masyarakat," demikian Suwanto. (ble/umr/ant/lis)