Masalah Hak Pilih Pilkada Kayong Utara

Kayong Utara

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 426

Masalah Hak Pilih Pilkada Kayong Utara
SUKET – Seroang warga menunjukkan surat keterangan atau Suket pengganti e-KTP yang dikeluarkan Disdukcapil Kayong Utara, kemarin. Suket dinyatakan juga berlaku sebagai syarat hak pilih bagi warga di Pilkada 2018. (SP/Syaharbanu)

Belum Punya E-KTP, Warga Diimbau Urus Surat Keterangan  


Warga Kayong Utara yang belum mendapat e-KTP kendati telah melakukan perekaman jangan khawatir tidak bisa memberikan hak suara dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2018 ini. Pasalnya, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pemilih juga dapat menunjukkan surat keterangan (Suket) yang dikeluarkan Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat.

SP - Kepala Disdukcapil Kayong Utara Ronny Iswandi mengatakan, surat keterangan yang diberikan kepada warga yang sudah melakukan perekaman itu juga berfungsi sebagai KTP sementara. 

“Tentu saja fungsinya sama dengan KTP. Salah satunya untuk memiliki hak pilih dalam Pilkada. Jadi masyarakat tak perlu khawatir,” kata Ronny, Kamis (4/1).

Namun surat keterangan hanya diberikan kepada warga yang telah melakukan perekaman. Sebelumnya, Disdukcapil pernah menemukan warga yang membawa surat keterangan, tetapi dia belum melakukan perekaman.

Menurut Ronny, cara membedekannya adalah dengan melihat tampilan foto di surat keterangan tersebut, apakah tempelan atau menyatu dengan surat.

“Suket yang dikeluarkan Disdukcapil, foto diri pemohon adalah cetakan langsung, bukan foto yang ditempel, serta memiliki barcode," tegasnya.

Penggunaan Suket dalam hak pilih Pilkada juga telah dikonfirmasi Ketua KPU Kayong Utara Dedy Effendy. Menurut Deddy, hasil koordinasi dengan Disdukcapil Kayong Utara, diketahui warga yang sudah memiliki e-KTP baru sekitar 60 persen.   

Untuk itu, dia berharap peran media dapat memberikan informasi kepada masyarakat, agar segera melakukan pembuatan e-KTP.  Kalaupun, ketersediaan blanko masih sangat terbatas, maka warga yang bisa menggunakan surat keterangan. 

"Kita akan gencar melakukan imbauan dan sosialisasi ke masyarakat. Dalam Peraturan KPU, surat keterangan (Suket) berlaku untuk data pemilih. Jadi kalau mereka sudah melakukan perekaman, maka akan dikeluarkan surat keterangan itu," tambahnya.    

Selain itu, tahapan awal juga telah dilakukan KPU Kayong Utara, yakni Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dilakukan pada 15 Juni 2017 lalu. Bahkan, diakuinya penandatanganan NPHD penyelenggaran Pilkada Kabupaten Kayong Utara lebih awal dari kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Barat.   

"Persiapan atau proses tahapan yang kita lakukan ada dua, yakni tahapan persiapan dan penyelenggaraan," terangnya.   

Saat ini beberapa produk dari Peraturan KPU sudah ditetapkan, atau diterbitkan sehingga sudah ada petunjuk teknis Peraturan KPU dalam Pilkada ke depan.  "Sudah ada lima PKPU yang terbit," tutupnya. (syaharbanu/ang)