Hotel Kapuas Kayong Belum Kantongi IMB, Lanjutkan Pembangunan Tanpa Sepengetahuan Tata Ruang

Kayong Utara

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 405

Hotel Kapuas Kayong Belum Kantongi IMB, Lanjutkan Pembangunan Tanpa Sepengetahuan Tata Ruang
PEMBANGUNAN - Hotel Kapuas Kayong kembali melakukan pembangunan, padahal sudah dilarang oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kayong Utara, karena belom mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). (SP/Bule)
Kepala Bidang Penyidikan dan Penegakan Perda, Abdul Halim
"Kita bingung juga, kenapa pemilik hotel berani untuk melakukan pembangunan lagi tanpa izin. Kami tetap menindaklanjuti proses pembangunan itu. Insya Allah dalam waktu dekat, kita dengan OPD terkait, akan membuat surat pemberhentian pembangunan"

SUKADANA, SP - Hotel Kapuas Kayong kembali melakukan pembangunan, meskipun sudah dilarang oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kayong Utara, karena belom mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

Kepala Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kayong Utara, Dodik Muryanto mengatakan, Hotel Kapuas Kayong sebenarnya jangan bergerak dulu, bahkan untuk beroperasional pun jangan sampai dilakukan.

"Pada tahun 2017 lalu, pernah ada rapat antara Dinas PU dan Tata Ruang dengan Satpol PP serta pemilik hotel, yang dipimpin Kasatpol PP," ujarnya, Senin (21/5) kemarin. 

Dari rapat tersebut telah disepakati, bahwa tidak boleh dilakukan pembangunan lagi, sampai perizinannya dipenuhi. Namun kini pemilik hotel kembali melalukan pembangunan. Hal tersebut sebenarnya bisa saja dilakukan pembongkaran, tentunya melalui tahapan pemeriksaan, teguran lisan maupun tertulis. 

"Apakah berita acara ini sudah dilakukan Satpol PP? Kalau kami sudah jelas, dengan mengeluarkan surat untuk melakukan pemeriksaan. Kami beranggapan, pihak hotel melakukan pembangunan tidak pernah dilakukan pemeriksaan," ujar Dodik.

Tata Ruang, sambungnya, hanya melihat dari segi Tata Ruangnya saja. Dari segi penegakkan Perda dan penegakkan hukumnya , tidak bisa memberikan tindak Pidana. 

Sampai sekarang, Tata Ruang belum mendapatkan surat rekomendasi untuk pembangunan kembali hotel tersebut. Karena ada persoalan teknis yang berkaitan dengan kaidah-kaidah sempadan sungai dan jalan. 

"Surat terakhir yang kita berikan, dengan nomor surat : 600/008/DPU-TR/2017 perihal Pemberitahuan kepada Kasatpol PP Kabupaten Kayong Utara, agar melakukan pemeriksaan, hingga kini belum ada berita acaranya," jelasnya.

Sementara itu, Satpol PP melalui Kepala Bidang Penyidikan dan Penegakan Perda, Abdul Halim mengatkan, sebagai penegak Perda, sudah bertindak tegas, mendatangi pemilik hotel untuk menanyakan perizinan.

"Kami sudah pernah mengadakan pertemuan dengan dinas terkait di Dinas PU. Didapatlah kesepakatan bahwa pihak hotel tidak boleh mengembangkan pembangunan karena melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Ruang," terang Abdul.

Akhirnya, Bupati Kayong Utara memberikan rekomemdasi kepada Satpol PP agar menghentikan pembangunan hotel tersebut. Dari SK tersebut, Satpol PP mengundang OPD terkait untuk mengadakan rapat. Karena pemilik hotel juga tidak melanjutkan pembangunannya, akhirnya persoalan itu selesai. 

"Namun pada April hingga Mei 2018 ini, kami melihat hotel kembali mulai melakukan pembangunan. Satpol PP kembali lakukan konsultasi kepada Tata Ruang, apakah pemilik hotel sudah mengantongi izin," terangnya.

Dari pengakuan Tata Ruang, kata Abdul, pihak hotel sedang mengurus perizinan, tetapi masih terkendala beberapa hal yang tidak sesuai dengan Perda Tata Ruang Kayong Utara. 

"Kita bingung juga, kenapa pemilik hotel berani untuk melakukan pembangunan lagi tanpa izin. Kami tetap menindaklanjuti proses pembangunan itu. Insya Allah dalam waktu dekat, kita dengan OPD terkait, akan membuat surat pemberhentian pembangunan," jelasnya.

Jika memang bangunan itu menyalahi Perda Tata Ruang dan dari Dinas PU dan Tata Ruang memerintahkan untuk menertibkannya, Halim mengatakan Satpol PP siap melakukannya. 

"Dari SK Bupati sudah sangat jelas, untuk menghentikan pembangunan tersebut," pungkasnya. (ble/pul)

Pemda Mesti Carikan Solusi

TOKOH Pemuda Sukadana, Aspandi mengatakan, sebaiknya Pemda Kayong Utara bisa mencarikan solusi bagi pengusaha yang akan berinvestasi, jangan malah dipersulit.

"Untuk urusan IMB agar bisa dipermudah proses pembuatannya. Sehingga Kabupaten Kayong Utara bisa terbuka lebar bagi pengusaha yang ingin berinvestasi dengan mudah dan cepatnya proses administrasi," katanya, Selasa (22/5).

Inikan sebenarnya merupakan PR bagi Pemda, bagaimana memberikan solusi terbaik bagi perusahaan yang ingin berinvestasi, agar pengusaha mudah menjalankan bisnisnya di Kayong Utara, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dilanjutkannya, persoalan ini akan menjadi preseden buruk bagi Pemda maupun pelaku usaha dalam berbisnis di Kayong Utara. Pelaku usaha akan enggan menanamkan investasinya karena ketidakjelasan proses administrasi. Sedangkan Pemda akan sangat sulit mendapatkan PAD dari sektor pajak. 

"Saya berharap Tata Ruang dan Satpol PP bisa memberikan jalan terbaik bagi pemilik Hotel Kapuas Kayong. Dan juga pemilik hotel bisa mengikuti aturan sesuai prosedur yang telah digariskan oleh Pemda," pungkasnya. (ble/pul)