Penyaluran Tahap Pertama Program Keluarga Harapan

Kayong Utara

Editor Kiwi Dibaca : 498

Penyaluran Tahap Pertama Program Keluarga Harapan
Bupati Kayong Utara, Citra Duani
Bupati Kayong Utara, Citra Duani memastikan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama tahun ini sudah disalurkan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Besar bantuan yang disalurkan mencapai Rp6.127.025.000.

Penyaluranbantuan diberikan lewat mekanisme non tunai oleh Himpunan Bank Negara (Himbara), yang ditunjuk Bank BRI oleh Kementerian Sosial RI.

“Bantuan tersebut langsung masuk ke rekening KPM,” kata Citra. Berdasarkan data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa (SP3APMD) penerima program bantuan di Kayong Utara sebanyak 4.541 keluarga.

Penerima bantuan terbagi atas berbagai komponen, diantaranya ibu hamil 44 orang, balita 1.272 orang, anak pra sekolah 96 orang, pelajar sekolah dasar (SD) 3.619 orang, pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1.993 orang, pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) 1.435 orang, lanjut usia (Lansia) 691 orang dan disabilitas 23 orang.

"Sumber data penetapan sasaran berasal dari data terpadu program penanganan fakir miskin sesuai peraturan Menteri Sosial," jelas Citra.

Citra meminta penerima bantuan memanfaatkan dana bantuan yang diterima untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Sebab, dua unsur tersebut merupakan sasaran utama program.

"PKH ini bukan tujuan tapi alat mencapai tujuan agar mereka mandiri dan tidak lagi ketergantungan dengan dana ini," imbuh Citra. Pemberian dana bantuan sosial merupakan stimulan, karenanya pemberian dana juga diiringi dengan pendampingan untuk KPM.

"Datanya kita perkuat terkoneksi. Jadi tiga bulan sekali mereka akan update data," ujar Citra.


Citra Duani juga meminta pendamping PKH tidak menyalahgunakan dana bantuan sosial yang akan disalurkan ke masyarakat yang berhak. "Penyaluran dana bantuan ini sudah dikawal oleh pihak kepolisian, sehingga dana ini tidak bisa disalahgunakan," kata Citra.

Citra pun berharap kepala desa, kepala dusun, hingga RT bersinergi agar dana Bansos diterima oleh masyarakat yang berhak.

"PKH dilaksanakan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, sekaligus pengembangan kebijakan bidang perlindungan sosial," pungkasnya. (ble/jee)