Bandara Internasional di Kayong Utara

Kayong Utara

Editor elgiants Dibaca : 1712

Bandara Internasional di Kayong Utara
Grafis Citra Duani Boeing
KAYONG UTARA, SP – Bandar udara (bandara) Kayong Utara akan dibangun tahun depan. Lokasinya di Desa Riam Berasap Jaya, Kecamatan Sukadana. Bandara pengganti lapangan terbang di Kabupaten Ketapang itu, direncanakan memiliki landasan pacu sepanjang 1.600 meter.

Sebelumnya, banyak pihak tak menyangka tanah bertuah seluas 4.568, 26 Km2 yang mekar 2 Januari 2007 akan memiliki bandara. Namun kini semua itu di depan mata.

Bupati pertama Kayong Utara, Hildi Hamid mengatakan kabupaten tersebut memang membutuhkan bandara. Perhatian pemerintah untuk pembangunan daerah pun terlihat dari kedatangan Presiden Jokowi saat Sail Karimata 2016. Termasuk peran Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Oesman Sapta Odang (OSO) bagi kampung halamannya tersebut.

Belum usai cerita berdirinya hotel bintang tiga dan Masjid Agung Oesman Khair di tepi laut Sukadana. Kini, muncul rencana pembangunan lapangan terbang. Keindahan di samping kekayaan hasil laut serta hutan alam yang asri, serta tambang yang masih tersimpan. 

“Kini muncul rencana besar akan dibangunnya terminal penumpang dan embarkasi haji bandar udara bertaraf internasional di Kayong Utara. Dan ini bukan sekadar wacana, karena Menteri Perhubungan sudah datang dan disambut Bupati Citra Duani sebagai simbol keseriusan pembangunan tersebut,” terangnya, Minggu (9/6).

Hal itu pun didukung pemerintah provinsi. 

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Barat, Manto Saidi mengungkapkan pihaknya telah mengeluarkan surat rekomendasi rencana pembangunan bandara di Kabupaten Kayong Utara di akhir 2018. Kini, Pemkab Kayong Utara sedang dalam tahap mendapatkan persetujuan penetapan lokasi dari Menteri.

"Salah satu persyaratan yang belum terpenuhi adalah pembebasan lahan calon bandara itu," jelasnya. 

Proses pembebasan lahan mempunyai prosedur untuk kepentingan umum. Proses itu, tidak berada di Dinas Perhubungan. Namun pihaknya akan memfasilitasi atau paling tidak mendampingi untuk syarat kelengkapan lain. 

"Pemerintah provinsi sebetulnya sudah selesai urusannya. Nanti setelah dibangun bandara, baru ada campur tangan provinsi. Karena bandara itu nanti, area penerbangan melibatkan Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang," tuturnya. 

Saat ini, proses masih berjalan masih tanggung jawab kabupaten, yaitu pembebas lahan. Sebelumnya, studi kelayakan sudah dilakukan Pemkab berkonsultasi dengan provinsi. Mereka memperhatikan perencanaan, tataran tranportasi wilayah, dan sebagainya. 

"Itu sudah tercantum di RPJMD dan tata ruang provinsi. Jadi studi kelayakan tidak ada masalah, karena di provinsi sudah selesai," tuturnya.

Dari segi lain, misalnya sisi tanah, sudah dilakukan studi, baik dari kedalaman maupun lainnya. 

"Sudah dikonsultasikan ke pemerintah pusat hasil kajian tersebut. Menurut pemerintah pusat itu sudah standard atau memenuhi syarat," jelasnya. 

Yang tidak kalah penting, wilayah pembangunan bandara sesuai dengan perencanaan Pemkab. Di mana kabupaten membuat tata ruang sesuai dengan peruntukannya untuk bandara.

"Target Pemkab itu tahun 2019 mestinya sudah selesai penetapan lokasi yang artinya pembebasan lahan sudah selesai. Karena jika itu sudah keluar, akan keluar dana dari Kementerian Perhubungan untuk memulai tahapan pembangunan," pungkasnya. 

Sebelumnya, Bupati Kayong Utara, Citra Duani mengatakan perihal pembebasan lahan bakal dikoordinasikan dengan Pemprov Kalbar. Pasalnya, luasnya di atas lima hektar dan hal itu menjadi kewenangan provinsi.

"Sudah 95 persen, Menteri Perhubungan mengatakan, bandara di Sukadana bisa dibangun. Menteri meminta kepada Pemkab agar segera melengkapi persyaratan yang masih kurang, termasuk yang berkaitan dengan pembebasan lahan," tutur Bupati. 

Pemkab sudah membentuk Tim Lintas Sektor untuk mengurus pembangunan bandara. Segala sesuatunya memang sudah dipersiapkan, baik pada saat pemerintahan Bupati sebelumnya, Hildi Hamid, hingga pemerintahan sekarang. Termasuk koordinasi dengan pihak legislatif Kabupaten Kayong Utara. 

Terutama tentang pemilihan lahan tempat dibangunnya bandara, yang sebelumnya berada di Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, dan dipindahkan ke Riam Berasap, Kecamatan Sukadana. 

"Pembebasan lahan menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan bandara. Sehingga Menteri Perhubungan sendiri juga berpesan kepada Pemkab serta Pemerintah Desa, agar melihat pembebasan lahan yang dilakukan mesti lihat dampak ke depannya, yang merupakan untuk kepentingan umum,” katanya.

"Jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Penetapan harga pembebasan lahan ada mekanismenya, yakni ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan lokasi daerahnya," imbuhnya.

Masyarakat pun sudah diberi pemahaman melalui para Kepala Desa. Penetapan harga lahan akan disesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 

Sementara untuk urusan lain, seperti masalah izin lokasi setelah izin prinsip usai, sudah dilakukan. Misalnya, lokasi bandara harus bebas dari jaringan-jaringan PLN, termasuk sutet. Hal ini sudah dikoordinasikan dengan PLN.

Ketentuan lain, di antaranya, harus mendapat persetujuan dari TNI Angkatan Udara, dan rencana pembangunan bandara harus bebas dari kawasan taman nasional.

"Bandara ini bisa juga dikerjasamakan dengan pihak swasta. Jika ini memang memungkinkan, maka pihak swasta bisa melaksanakan pembangunan bandara ini," katanya.

Dibutuhkan Masyarakat

Anggota Komisi III DPRD Kayong Utara, Riduansyah mengatakan pembangunan bandara memang sangat diperlukan. Mengingat jarak dari Kayong Utara menuju bandara terdekat di Pontianak cukup jauh. Bandara ini pun mengganti bandara Ketapang yang tak bisa dikembangkan landasan pacunya.

Bandara di Kayong Utara, akan berdampak baik untuk perekonomian masyarakat dari sektor usaha kecil para pelaku bisnis.

"Dan juga bisa menghidupkan pedagang-pedagang kecil dan jasa tenaga kerja lainnya," ungkapnya.

Selain itu, dari segi dunia pariwisata, akan terbantu dengan pengenalan dan promosi yang kuat. Akses ke objek wisata makin mantap. Dengan adanya bandara tersebut, wisatawan dari luar tidak memikirkan kendala tentang transportasi untuk berkunjung ke tempat wisata yang ada di Kayong Utara.

"Jadi faktor ekonomi dan dunia pariwasata akan berdampak sangat besar dengan adanya pembangunan bandara. Saya berharap secepatnya hal ini bisa terwujud," katanya.

Ketua Konsolidasi DPD SBPP Kalbar wilayah Kabupaten Kayong Utara, Verry Liem mengatakan kalau bandara terealisasi, otomatis akan menyerap tenaga kerja. Sebab dengan adanya bandara akan membuka peluang usaha. 

Selain itu, dengan adanya bandara, tentu akan banyak kesempatan bagi putra-putri daerah. Baik tenaga kerja profesional, maupun tenaga kasar seperti buruh bandara, operator, dan lain-lainnya.

"Kita sangat berharap pembangunan bandara yang dialokasikan di KKU ini bisa segera terwujud, karena dengan adanya bandara akan memacu pembangunan daerah," katanya.

Investor pun lebih tertarik untuk masuk. Ekonomi akan makin maju.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi sudah meninjau lokasi bakal Bandara Kayong Utara, Selasa (19/2). Dia datang didampingi Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana B Pramesti, dan Direktur Bandar Udara, Pramintohadi Sukarno.

Menteri Budi mengatakan, saat ini di Kalimantan Barat, Kementerian Perhubungan telah mencanangkan pembangunan bandara di Singkawang dan Kayong Utara.

"(Bandara) Kayong Utara sendiri adalah menggantikan (Bandara) Ketapang yang tidak bisa diperpanjang lagi (landasan pacunya) karena rumah, karena obstacle, dan sebagainya," katanya.

Keberadaan bandara tersebut diharapkan dapat membuat Kayong Utara menjadi satu di antara destinasi wisata. Oleh karenanya, dia meminta semua stakeholder mendukung rencana tersebut.

"Kami akan jalankan sesuai dengan amanah Bapak Presiden, dan semua pihak kita harapkan mendukung kegiatan ini," harap Budi. 
Pembangunannya sendiri direncanakan mulai 2020. Infrastruktur itu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan konektivitas antar wilayah di seluruh Indonesia.

"Kemenhub adalah satu tangan dari pemerintah untuk melaksanakan konektivitas. Di situlah kami melakukan suatu rencana-rencana pembangunan bandara. Untuk Kalimantan Barat sendiri, kita merencanakan dua bandara. Satu di Singkawang, satu lagi di Kayong Utara," katanya.

Rencana pembangunan awal, lantaran persyaratan teknis yang sudah dipenuhi. 

"Probabilitas pembangunannya sudah tinggi karena syarat-syarat teknisnya sudah memenuhi di sini, obstacle, hamparan tanah, terus topografi semuanya sudah memenuhi. Tahun depan kita mulai bangun," katanya. (ble/iat/bls)