Rabu, 11 Desember 2019


Pemkab Kayong Utara Gelar Bimtek LPPDA

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 151
Pemkab Kayong Utara Gelar Bimtek LPPDA

BIMTEK – Bupati Kayong Utara, Citra Duani saat membuka bimbingan teknis (Bimtek) dan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2018, Kamis (18/7).

Pemkab Kayong Utara menggelar bimbingan teknis (Bimtek) dan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2018, Kamis (18/7). Bimtek dimaksudkan agar penyusunan LPPD untuk bahan evaluasi kinerja dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat berjalan baik.

Bupati Kayong Utara, Citra Duani dalam pembukaan Bimtek mengatakan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mewajibkan pemerintah daerah menyusun dan menyampaikan LPPD.

LPPD nantinya juga merupakan sumber informasi utama dalam proses evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

“Dan yang terbaru PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemda," terang Citra.

Menurut Citra masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas data kinerja yang tertuang dalam LPPD.

Di antaranya belum terbangunnya mindset pendokumentasian data OPD, adanya perbedaan capaian kinerja indikator kinerja kunci antara LPPD dengan dokumen pendukungnya setelah dilakukan evaluasi dan belum dilakukan evaluasi kinerja mandiri oleh pemerintah daerah sehingga kualitas data LPPD kurang optimal.

"Untuk itu saya mengimbau seluruh OPD segera mengirim data kegiatan penyelenggaraan yang saat ini belum akurat, atau masih belum memvalidasi data yang ada," imbau Citra.

Jika data tersebut tidak divalidasi setelah diserahkan ke Inspektorat, maka skor pemerintah daerah tidak ada peningkatan dan tata kelola pemerintahan mendapat dinilai buruk.

Kepala Bagian Pemerintahan (Kabagpem) Sekretariat Daerah Kayong Utara, Andri Candra menyebutkan Bimtek LPPD bagian kegiatan peningkatan kinerja selain  untuk memantapkan pemahaman mengenai LPPD.

"Agar hasil laporan menjadi lebih terstruktur dan dapat menyajikan data yang dapat dijadikan ukuran kinerja pemerintah daerah," terang Andri. (ble/jee)