Minggu, 17 November 2019


Konflik Batas Wilayah Hambat Pembangunan

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 148
Konflik Batas Wilayah Hambat Pembangunan

Ilustrasi

SUKADANA, SP – Penyelesaian batas daerah antara Kayong Utara dan Ketapang yang difasilitasi Pemprov Kalbar, masih menunggu hasil keputusan dari Kementerian Dalam Negeri.

Akibat lambatnya penyelesaian, beberapa pembangunan infrastruktur dan kebijakan pemerintah terkait kebijakan pembangunan dasar masyarakat terhambat.

Salah satu wilayah yang mengalami dampak adalah Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir. Kepala desa setempat, Ibnu mengatakan, pengajuan perbaikan sekolah di daerah Perawas, yang menurutnya masuk wilayah administratif Desa Lubuk Batu menjadi terhambat.

“Padahal sekolah tersebut jumlah siswanya ada 60 orang dan pengajar di sana ditempatkan oleh Pemkab Kayong Utara,” katanya Minggu (11/8).

Menurut Ibnu, pada 2017, Pemkab Kayong Utara mengurangi bantuan pendidikan dan fasilitas umum di wilayah Perawas.

“Padahal secara administrasi, di Kampung Perawas, 70 persen penduduknya secara administratif masuk warga Kayong Utara,” jelas Ibnu.

Sementara Kepala Desa Batu Barat, Ibnu Hajan mengatakan, banyak aktivitas masyarakat yang melakukan pembukaan lahan perkebunan di wilayah perbatasan. Masyarakat umumny belum mengerti antara hak milik dan wilayah administrasi.

“Repotnya ketika mereka membuka lahan, mereka menganggap lahan tersebut harus masuk dalam administrasi, sesuai KTP pemilik,” kata Hajan.

Penjabat Kepala Desa Matan Jaya, Raden Salimin mengutarakan, di desanya, banyak wilayah yang berbatasan langsung dengan Ketapang dan di sana, banyak perusahaan yang beroperasi.

“Persoalan batas ini diharapkan dapat selesai, apalagi banyak perusahaan yang beroperasi di Desa Matan Jaya, kita khawatir ini mempengaruhi perekonomian masyarakat,” jelas Raden.

Di tempat terpisah, Kepala Desa Durian Sebatang, Kecamatan Seponti, Sucipto mengatakan, masyarakat banyak yang masih bingung mengenai batas wilayah. Karena posisi batas yang dibuat di kawasan hutan lindung dan sungai, yang menjadi acuan beraliran sangat sempit.

Kondisi ini juga kerap menjadikan konflik dan saling klaim dari masyarakat di perbatasan yang membuka lahan. 

“Kita mohon kepada Tim Penegasan Batas untuk dapat menunjukan batas yang jelas di lapangan kepada kami,” harap Cipto.

Pembahasan segmen batas sudah dimulai sejak 2008 hingga 2017. Fasilitasi terakhir penyelesaian penegasan batas daerah segmen Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara Nomor 37/Pemb-B/2017 Tanggal 12 Desember 2017 menyepakati, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemkab Kayong Utara, dan Pemkab Ketapang menyerahkan rekomendasi penarikan garis kepada Tim Penegasan Batas Daerah Nasional (TPBD) yang diketuai Menteri Dalam Negeri. (ble/jee)