Polres Ketapang Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi DAK Dinas Pendidikan

Ketapang

Editor sutan Dibaca : 2441

Polres Ketapang Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi DAK Dinas Pendidikan
ILUSTRASI- (merdeka.com)
KETAPANG, SP – Tokoh masyarakat Ketapang, Herman Wimpy menagih komitmen aparat penegak hukum agar serius menangani kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan (Disdik) Ketapang 2011. Herman beralasan, kasus lama ini, hingga sekarang belum ada kepastian hukum. Termasuk dalam hal penetapan tersangka.

“Jangan sampai masyarakat beropini kalau penegak hukum bermain dalam kasus ini, lantaran sudah bertahun-tahun tanpa kejelasan hukum,” tutur Herman, kemarin.

Perlu diketahui, kasus dugaan korupsi dana DAK ini mencuat pada saat anggota Polres Ketapang melakukan penggeledahan di ruangan Kadisdik, saat itu dijabat Mansyur. “Sejak penggeledahan dari polisi, kasus ini seolah menghilang," kata Herman.

Anehnya, kasus yang lama menghilang tersebut, kini dimunculkan lagi ke permukaan dan itu menjadi bahan pertanyaan dari masyarakat. “Apakah kasus ini akan tuntas atau akan menghilang perlahan seperti sebelumnya,” tuturnya.


Apalagi sekarang ini masyarakat dan dirinya masih tidak mengetahui siapa sebenarnya sosok yang benar dan salah. Wajar saja, hal tersebut menjadi opini publik yang berpikir ada permainan dalam kasus ini bila kembali tidak dituntaskan.

"Kita percayakan semua kepada proses hukum, tapi tentu harus ada komitmen sebab kasus ini sudah lama tidak ada kepastian hukum,” tuturnya.


Kapolres Ketapang, AKBP Hady Poerwanto, melalui Kasat Reskrim, AKP Belen Anggara Pratama menegaskan akan segera menetapkan para tersangka. Ia menjelaskan saat ini pihaknya tinggal menunggu ekspose dari BPKP terkait ada atau tidak kerugian negara dalam kasus ini.

"Akhir bulan ini rencana ekspose BPKP-nya," tegasnya.

Langkah selanjutnya, menunggu hasil kerugian negara dan bila terbukti,  maka pihaknya akan menetapkan siapa saja yang akan menjadi tersangkanya. Kemudian disusul melengkapi berkas berita acara alih fisik yang saat ini sudah mencapai 50 persen.

"Dokumen kontrak dari dinas pendidikan kepada pelaksana sudah kita lengkapi kemarin," jelasnya.

Belen menjelaskan, proyek dana DAK Disdik sendiri adalah penambahan ruang kelas di 97 Sekolah Dasar di Ketapang. DAK tersebut menelan dana Rp 8,9 miliar diduga berpotensi merugikan negara. Itu karena adanya dua ruang kelas yang fiktif ditambah enam ruang kelas rusak berat serta beberapa lainnya tidak sesuai spesifikasi.

"Yang bertanggung jawab sudah pasti kontraktornya karena ada pekerjaan fiktif, kemudian PPTK, PPK, KPA juga, karena apakah mereka menjalankan tugas dan fungsinya dalam proyek tersebut," tegasnya.

Ia pun mengaku sudah memanggil kembali Sekda Ketapang, Mansyur yang saat itu menjabat sebagai Kadisdik sebagai saksi dalam kasus ini.


Periksa 80 Saksi

Kasat Reskrim Polres Ketapang, AKP Belen Anggara Pratama menjelaskan, pada 2011, Pemkab Ketapang menerima DAK Rp 33,4 miliar. Dana ini lalu diterima Dinas Pendidikan (Disdik) Ketapang. Dalam perjalanannya berindikasi adanya penyimpangan. Sejumlah saksi pun telah diperiksa oleh penyidik. Balen menyebutkan jumlah saksi yang diperiksa sekitar 80-an lebih. Mulai dari Komite Sekolah, Kepala Sekolah, kontraktor pelaksana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Selain itu dari hasil pengecekan ke 97 sekolah yang masuk dalam daftar pekerjaan pembangunan penambahan ruang kelas ditegaskannya kalau terdapat penyimpangan.

Bahkan ada 6 sekolah dalam keadaan rusak berat serta beberapa sekolah lainnya rusak ringan. Anehnya, pengguna anggaran justru melakukan pembayaran 100 persen.
“Ini membuktikan kalau PPK maupun PPTK nya tidak pernah melakukan verifikasi atau mengecek kegiatan tersebut," terangnya. (teo/loh/sut)