Ruas Jalan Siduk-Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Rusak Parah

Ketapang

Editor sutan Dibaca : 3576

Ruas  Jalan Siduk-Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Rusak Parah
Satu unit truk amblas di jalan Siduk-Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Kalbar. (ist)
KETAPANG, SP – Para supir muatan berat dipusingkan dengan olah aksi miting di sejumlah ruas jalan rusak di Jalan Siduk-Nanga Tayap, Ketapang. Bagaimana tidak, untuk satu kali melintas saja, oknum warga setempat justru memasang tarif besar.

Para supir harus keluar uang Rp 50-150 ribu. Alasan oknum tersebut sederhana, dana itu untuk memperbaiki jalan rusak. “Biayanya berbeda-beda, kalau truk bermuatan Rp 150 ribu, kalau truk kosong dan mobil kecil hanya Rp 50 ribu," tutur warga pemilik halaman yang enggan menyebutkan nama.

Perlu diketahui, sebelumnya, Pemkab Ketapang pernah menyerukan agar tidak lagi ada Pungutan Liar (Pungli) dari tiap meting yang dibuat warga, dengan sasaran tembak, adalah pemilik kendaraan yang melintas di jalan rusak.
Anehnya, imbauan tersebut justru diabaikan oleh oknum warga.

Bahkan pantauan Suara Pemred, salah satu ruas jalan rusak di Desa Kecurap, Kecamatan Matan Hilir Utara, para pengendara justru dipalak. Meski begitu, aksi oknum warga tersebut tidak bisa disalahkan. Pemkab yang abai memperbaiki jalan rusak menjadi celah bagi oknum warga untuk mencari keuntungan.

Dampaknya, bisa dilihat. Pada Selasa (10/5) sebuah truk tangki terbenam di kawasan tersebut. Bahkan hingga Kamis (12/5), sejumlah truk juga ikutan amblas.

Seorang warga setempat menyebutkan, kondisi tersebut sudah lama terjadi bahkan tidak ada pengendara yang protes. Burhan (25) satu di antara supir perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Nanga Tayap, mengaku tidak ada pilihan, selain harus membayar, daripada harus memutar arah atau memaksa melewati jalan rusak parah tersebut.

"Mau tidak mau, jadi kalau pas ngantar bos yang bayar bos, kalau sendirian pakai uang sendiri namun ada kuitansinya, jadi bisa minta ganti ke kantor," katanya.

Ia pun tidak menyalahkan warga yang memungut biaya bagi pengendara yang melintasi halaman rumahnya, tetapi kesalahan pada pemerintah yang seolah tidak respons dalam menangani persoalan jalan rusak yang ada di Ketapang.

"Warganya tidak memaksa harus lewat, karena metingnya di halaman rumah mereka bukan dijalan pemerintah, Jika ingin lewat, ya harus bayar, karena halaman rumah mereka menjadi rusak,” tuturnya.

Eman supir truk pengangkut CPO berpendapat lain. Ia malah rela antre dan menginap bersama puluhan supir truk lainnya.

"Perusahaan tidak mau, ya kita nekat saja lewat, karena kalau harus membayar Rp 150 ribu tapi tidak diganti yang rugi kita," katanya.

Ia pun mengaku tidur dan menginap sudah beberapa hari di tepi jalan sambil menunggu truk yang amblas dapat ditarik keluar.

"Kami sengsara seperti ini, makanya kita berharap jalan dapat segera diperbaiki," tuturnya.


Bentuk Forum CSR

Bupati Ketapang Martin Rantan menyebutkan, saat ini pemkab  sedang   melakukan pemberdayaan program CSR dari pihak perusahaan, baik bidang sosial kemasyarakatan,  ekonomi kerakyatan, maupun infrastruktur pembangunan, seperti jalan dan jembatan.
Untuk saat ini,  Bupati telah menginstruksikan pihak perusahaan agar melakukan pemeliharaan terhadap ruas jalan yang rusak, seperti poros jalan pelang Batu Tajam, Pengatapan Pemahan.

Sedangkan ke depannya Bupati akan membentuk forum CSR terhadap para pengusaha pertambangan, perkebunan kehutanan dan lainnya. Tujuannya agar pelaksanaan program CSR bisa tepat guna dan tepat sasaran yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Bupati pun meminta kepada perusahaan yang akan melaksanakan program CSR agar melaporkan terlebih program yang dilaksanakan melalui Bapeda, dengan demikian program CSR bisa disinergiskan dengan program pemerintah.

Hal tersebut, bertujuan agar tidak ada lagi terjadi tumpang-tindih pembiayaan, baik melalui ADD dan DD desa setempat, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN. (teo/loh/sut)


 (teo/loh/sut)