Senin, 23 September 2019


Kantor Imigrasi Ketapang Belum Beroperasi

Editor:

sutan

    |     Pembaca: 1484
Kantor Imigrasi Ketapang Belum Beroperasi

Kondisi Kantor Imigrasi Ketapang yang mulai dikepung semak-belukar, Rabu (17/8). Kantor ini terletak di Kepalak Pulau, Kecamatan Delta Pawan. (Suarapemred/theobernadhi)

KETAPANG, SP - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang, Antoni Salim mendesak pihak berwenang  segera memfungsikan Kantor Imigrasi Ketapang. Bagaimana tidak, semak belukar nyaris mengepung kantor mengesankan diabaikan.

"Kantor Imigrasi sudah lama diresmikan tapi sampai sekarang tidak difungsikan. Petugasnya tidak ada. Jadi kita minta kepada imigrasi pusat untuk segera menempatkan petugas imigrasi di Kantor Imigrasi Ketapang," ungkapnya, kemarin.

Hal yang mendesak untuk segera berfungsi agar persoalan kedatangan Warga Negara Asing (WNA) di Ketapang dapat benar-benar terdata, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan terhadap para WNA yang masuk di Ketapang. Terlebih, Ketapang memiliki perusahaan yang banyak mempekerjakan WNA.

"Selain mempermudah masyarakat mengurus paspor, Imigrasi juga berfungsi mendata jumlah orang asing di Ketapang, apakah bekerja atau hanya berkunjung. Saat ini data pasti terkait jumlah WNA di ketapang tidak ada karena karena tak beroperasinya kantor imigrasi," ketusnya.

Antoni mengaku ingin mengetahui status para pekerja asing, terutama di Kendawangan yang banyak terdapat pekerja asing.
"Kita tidak tau apakah mereka itu legal atau ilegal karena jumlah orang asing yang keluar masuk Ketapang ribuan, tapi tidak pernah ada yang dideportasi karena tidak terdata dengan baik. Kalau ada pekerja ilegal, yang dirugikan adalah negara karena visa kunjungan dengan visa bekerja berbeda,” tegasnya.

Sementara Kabid Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans Kabupaten Ketapang, Firdaus SH MH mengatakan, pihaknya tidak memiliki kewenangan penuh mengurus soal WNA yang masuk ke Ketapang.

Menurut Firdaus,  pihaknya berkewajiban mendata para WNA yang menjadi Tenaga Kerja Asing (TKA) di wilayah Ketapang.

"Untuk TKA sendiri kalau di Ketapang ada di dua sektor yakni perkebunan dan pertambangan, yang paling banyak memang di sektor pertambangan, contoh di WHW yang mencapai ratusan TKA," ungkapnya.

Menurutnya, data-data TKA yang masuk di Ketapang merupakan data dari perusahaan atau pengusaha yang memperkerjakan TKA. Undang-undang mewajibkan pengusaha yang memperkerjakan TKA melaporkan ke dinas ketenagakerjaan terkait jumlah TKA yang bekerja di perusahaan itu.

"Tapi kami tidak serta merta hanya menerima laporan saja, kami juga sesekali turun ke lokasi seperti ke WNA untuk mengecek kebenaran data yang diterima," tegasnya.

Hanya saja, kewenangan pihaknya hanya sebatas mengecek dan mendata TKA yang ada di Ketapang dan mengeluarkan para TKA yang tidak memiliki Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) dari lokasi kerjanya.

"Sedangkan untuk mendeportasi TKA keluar dari Ketapang atau Indonesia itu bukan wewenang kami, melainkan wewenang imigrasi," jelasnya.

Namun, pihaknya pernah mengeluarkan 10 orang TKA di PT WHW pada 2015 lalu lantaran IMTA yang digunakannya tidak sesuai dengan lokasi kerja. IMTA 10 orang TKA berlokasi di Singkawang, tetapi mereka bekerja di Ketapang. “Maka kami keluarkan 10 orang TKA dari lokasi kerja,” pungkasnya. (teo/bah/sut)