Jumat, 06 Desember 2019


Anggota Dewan Kesal Serapan Anggaran Pemkab Ketapang Rendah

Editor:

sutan

    |     Pembaca: 934
Anggota Dewan Kesal Serapan Anggaran Pemkab Ketapang Rendah

ILUSTRASI DAU (republika.co.id)

KETAPANG, SP - Penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp164 miliar ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang sejak September hingga Desember 2016 menimbulkan polemik baru.

Sikap Pemkab Ketapang yang akan menunda proyek-proyek pembangunan di Ketapang mendapat kecaman dari anggota DPRD Kabupaten Ketapang.

Satu di antara anggota DPRD Kabupaten Ketapang, Abdul Sani menilai, besarnya penundaan sebagian DAU di Ketapang terjadi akibat masih banyak dana yang belum terserap, sehingga ketika Menteri Keuangan RI mengecek serapan anggaran Pemkab Ketapang, dinilai seolah tidak bisa menggunakan dana tersebut.

"Kasarnya, ini sanksi dari pemerintah pusat ke Pemkab yang tidak dengan cepat melaksanakan serapan anggaran," nilainya, Kamis (8/9).

Sani mengaku kesal setelah mengetahui bahwa serapan anggaran sampai dengan September masih sangat rendah.
Setelah dicermati, penyebabnya adalah karena kebanyakan SKPD melakukan perjalanan dinas, sehingga anggaran yang sudah diketuk palu oleh DPRD Kabupaten Ketapang pada Desember 2015 lalu terbengkalai.

"Bayangkan saja ketuk palu anggaran Desember 2015. Seharusnya bulan Februari dan Maret sudah survei, bulan Mei sudah dilaksanakan kontrak kerja, namun faktanya sampai bulan Mei-Juni kontrak belum dikerjakan. Bahkan sampai sekarang banyak proyek yang belum kontrak apalagi dilaksanakan, baik proyek lelang maupun penunjukan langsung," ungkap Sani.

Menjelang akhir tahun, kata Sani, baru mau dikerjakan. Alasannya karena Bupati Ketapang belum mengeluarkan surat-surat hibah. “Padahal dana yang ada tidak hanya persoalan hibah tetapi banyak persoalan lain," kata Sani.

Dampak dari penundaan penyaluran sebagian DAU, kata Sani, juga mengganggu pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang sudah direncakan dengan baik lewat musrenbang demi kepentingan masyarakat.

Untuk itu, Sani sangat tidak setuju jika Pemkab Ketapang yang lebih memilih menunda pembangunan di Ketapang. Terlebih, penundaan tersebut tidak ada dasar jutlak maupun juknisnya.

"Dari pada memotong belanja modal untuk pembangunan, lebih baik memotong biaya perjalanan dinas, perawatan kendaraan dan minyak kendaraan, operasional seperti pembelian ATK dan lainnya," kata Sani.

Sani membeberkan bahwa dari catatan yang dilihatnya, biaya perjalanan dinas selama setahun mencapai Rp90 miliar. Padahal perjalanan dinas yang dilakukan SKPD sama sekali minim manfaat.
Kemudian perawatan kendaraan dan minyak kendaraan sangat luar biasa boros.

Belum lagi operasional 29 SKPD yang ada rata-rata sekitar Rp3 miliar di luar operasional Sekretariatan Daerah mencapai Rp7 miliar-Rp8 miliar per tahunnya yang tidak pernah dipertanggung jawabkan.

"Kalau perjalanan dinas dan operasional SKPD dikurangi tentu sedikit banyak dapat membantu menutupi penundaan DAU yang banyak akibat kesalahan Pemda sendiri, sehingga tidak menunda proyek pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat," tegas Sani.

Sebab, lanjut Sani, jika yang dipangkas atau ditunda proyek pembangunan, maka pembangunan di Ketapang akan mandek.
“Jujur, saja, akibat penundaan dana DAU sangat berdampak pada keuangan daerah. Apalagi Pendapatan Asli Daerah hanya sekitar Rp85 miliar. Kalau pemda ini perusahaan mungkin sudah kolaps (bangkrut)," ungkap Sani.

Sani menerangkan bahwa dinas-dinas yang mendapatkan anggaran besar antara lain Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan.

 Namun, besarnya anggaran tidak sejalan dengan serapan dan Dinas PU adalah dinas yang sangat minim menyerap anggaran.
"Jadi jangan kesalahan dinas kemudian belanja publik berupa pembangunan yang ditunda. Sekarang saya tanya kenapa pembangunan proyek yang kecil-kecil senilai Rp50 juta untuk pembangunan masyarakat tidak dikerjakan? Itu salah siapa? Salah kepala dinas yang bengal. Hal sepele tidak dikerjakan, kemudian kepentingan masyarakat mau dikorbankan," kesal Sani.

Seorang warga Ketapang, Dardiri mengatakan, boleh jadi penundaan DAU akibat dari buruknya pemerintah daerah menyerap anggaran. “Maka pemerintah pusat memasukkan Ketapang sebagai daftar daerah yang ditunda penyaluran DAU. Saya kira pemerintah daerah harus introspeksi. Itu lebih baik ketimbang menyangkal,” kata Dardiri.

Kebijakan Nasional Murni
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Ketapang, Donatus menilai masuknya Ketapang menjadi salah satu daerah yang sebagian dana DAU ditunda bukan karena persoalan tinggi rendahnya serapan anggaran instansi terkait termasuk PU, melainkan merupakan kebijakan nasional.

"Tidak ada sangkut pautnya dengan serapan anggaran. Penundaan ini karena kebijakan nasional, pencapaian pendapatan negara tidak tercapai," kata Donatus.

Donatus mengaku pihaknya sendiri terus berusaha mempercepat serapan anggaran, meskipun diakuinya start pekerjaan di dinasnya memang terlambat karena adanya pemotongan anggaran mulai dari DAK dan DAU.

"Jadi ini murni kebijakan pusat, bukan sanksi karena serapan rendah. Sebab masih ada di daerah lain serapan anggaran dinas PU jauh lebih rendah dibanding Dinas PU Ketapang, tetapi tidak masuk dalam penundaan DAU," jelas Donatus. (teo/bah/sut)