Kamis, 24 Oktober 2019


Buruh Ketapang Ancam Serbu Pemda

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 1120
Buruh Ketapang Ancam Serbu Pemda

ilustrasi

KETAPANG, SP – Ratusan buruh di Kabupaten Ketapang menyambangi gedung DPRD Ketapang, Selasa (2/5). Kedatangan mereka bertujuan untuk menggelar audiensi bersama wakil rakyat, terkait tuntutan hak-hak buruh di hari buruh sedunia 2017.

"Karena di Ketapang masih banyak kasus-kasus buruh yang belum terselesaikan sampai saat ini," ungkap Ketua Serikat Buruh Tingkat Perusahaan (SBTP) Kabupaten Ketapang, Lubuk Simanjuntak.


Selama ini, menurutnya Pemerintah Daerah (Pemda), khususnya intansi terkait yakni Disnakertrans dinilai lamban dan seolah melakukan pembiaran terhadap kasus-kasus yang ada.

"Contohnya saja kasus PT BIG yang sudah berjalan beberapa tahun, tapi sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Kemudian kasus PHK oleh PT Arrtu kepada karyawannya yang juga belum tuntas serta beberapa kasus lainnya. Artinya, di sini seolah ada pembiaran oleh pemerintah sebagai mediator," nilainya.

Untuk itu, kedatangan dirinya beserta perwakilan buruh lainnya secara damai ini, semata untuk meminta komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada khususnya mengenai 32 tuntutan para buruh terhadap pemerintah yang disampaikan melalui audiensi di Gedung DPRD.

"Jadi, hari ini kita minta komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan buruh yang ada serta memenuhi tuntutan kami mengenai hak-hak buruh. Kami tidak mau lagi ada alasan dinas terkait mengatakan mereka cuma satu orang, cuma dua orang sehingga persoalan terbengkalai, makanya kami meminta dalam tuntutan Pemda menambah tenaga mediator dan pengawas, mengingat kasus ketenagakerjaan banyak dan belum selesai," terangnya.

Jika tuntutan ini tidak ditanggapi, maka pihaknya menegaskan akan melakukan aksi dengan massa yang jauh lebih besara, agar pemerintah membuka mata dan peduli dengan nasib para buruh.

"Harapan kami, apa yang disampaikan ini dapat diselesaikan. Kalau tidak, maka kami tidak akan kompromi lagi, kami akan turun dengan massa yang lebih besar," tegasnya.
Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus mengaku, terkait apa saja yang disampaikan kawan-kawan serikat buruh, pihak DPRD Ketapang sendiri mendukung agar tuntutan-tuntutan itu dapat terpenuhi dan diselesaikan.

"Harapan kami, Pemda dapat memberikan solusi dari apa yang menjadi persoalan yang dituntut oleh para buruh, karena Pemda wajib membantu penyelesaian persoalan buruh termasuk dengan pihak perusahaan," jelasnya.

Ia menegaskan, terkait persoalan-persoalan seperti PHK, pembayaran pesangon serta upah minimum, maka pemberi kerja harus menaati aturan yang ada dengan memberikan hak-hak pekerja sesuai undang-undang ketenagakerjaan. (teo/bob)