Pemda Diminta Serius Kaji Pemekaran

Ketapang

Editor Kiwi Dibaca : 930

Pemda Diminta Serius Kaji Pemekaran
Peta Kabupaten Ketapang
KETAPANG, SP - Koordinator Forum Solidaritas Pemuda Pedalaman Ketapang (FS2P), Sabinus Andi meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) agar dapat melakukan langkah-langkah kongkrit dalam hal pemekaran wilayah Kabupaten Ketapang. Menurutnya, pemekaran Kabupaten Ketapang  dinilai penting dalam percepatan pembangunan.

"Karena wilayah Ketapang sangat luas, total ada 20 kecamatan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kurang lebih Rp2 triliun. Ini tentu tidak dapat mengakomodir semua wilayah yang ada. Kalau pun bisa dibagi, maka proses pembangunan akan lama," ungkapnya, Selasa (30/5).

Untuk itu, sangat diperlukan pemekaran terhadap Kabupaten Ketapang, terlebih Pemda Ketapang sudah pernah membentuk tim yang telah melakukan kajian beberapa waktu lalu, yang mana hal ini harus ditindaklanjuti sehingga tidak terkesan jalan di tempat.

"Kami dari FS2P Ketapang merasa pemekaran penting dalam rangka percepatan pembangunan, khususnya di daerah pedalaman yang selama ini memang belum maksimal," tuturnya.

Ia menilai, pemekeran wilayah tak hanya dapat mempercepat pembangunan akan tetapi juga dapat meningkatkan pelayanan publik, percepatan pertumbuhan kehidupan masyarakat, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, memperpendek rentang kendali daerah, peningkatan efektifitas penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan pembangunan serta banyak hal lainnya.

"Untuk itu harapan kami Pemda mesti serius menyikapi ini, dan terus berusaha merealisasikannya," mintanya.

Sementara itu, Bupati Ketapang, Martin Rantan mengakui Pemda tengah seriusnya membangun daerah otonom baru di Kabupaten Ketapang.

"Jadi, saya sudah berbisik-bisik kecil kepada Ketua DPD RI, Pak Oesman Sapta. Kalau kita (Pemda-red) sudah melakukan pengkajian pemekaran, ini bertujuan agar kelak Ketapang bisa menjadi sebuah provinsi baru. Beliau merespon baik," terangnya.

Menurutnya, saat ini tinggal bagaimana mempersiapkan kajian-kajian yang ada, agar ketika usulan yang disampaikan ke pemerintah pusat merupakan usulan yang matang, maka dapat diteruskan dan dibantu oleh Ketua DPD RI yang merupakan putra asli Kalimantan Barat.

"Ini semata agar Ketapang lebih maju dan sejahtera. Untuk itu, perlu membagi Ketapang menjadi kabupaten atau kota baru, mengingat melalui pemekaran rentang kendali semakin pendek, fokus pembangunan dapat lebih fokus terlebih daerah otonom baru mendapat 80 persen dana pembangunan dari pusat. Intinya semua ini untuk kepentingan masyarakat luas," tutur Martin. (teo/bob)
#SIDEBAR *Anggarkan Biaya Kajian

Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus mengaku pihaknya sangat mendukung upaya pemekaran di wilayah Kabupaten Ketapang ini. Menurutnya dengan luas wilayah yang begitu besar, maka pemerataan pembangunan di seluruh wilayah akan lama tercapai dengan Anggara Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang hanya kurang lebih Rp2 triliun.

"Jadi pemekaran merupakan upaya dalam pemerataan pembangunan terutama untuk wilayah yang dimekarkan, sehingga Ketapang dapat semakin maju dan sejahtera ke depannya," nilainya.

Ia melanjutkan, bentuk dukungan pihaknya sendiri di antaranya pada tahun 2017 ini telah menganggarkan biaya kajian untuk pemekaran wilayah Ketapang sesuai dengan redesain Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar yang saat ini kajian rencana pemekaran tersebut sedang dikerjakan oleh pihak konsultan.

"Tahun ini kajiannya sudah ada. Nanti yang akan dimekarkan, di antaranya Kota Ketapang menjadi satu kota, kemudian Jelai Kendawangan Raya, Tumbang Titi Grup dan Hulu Air. Direncanakan akan ada satu kota dan tiga kabupaten," terangnya.

Pemekaran ini dilakukan guna untuk mewujudkan Ketapang menjadi sebuah provinsi baru, yang mana sesuai redesain dari Pemprov sendiri pada tahun 2025 nanti Ketapang terpisah dari Kalbar.

"Kita harap semuanya berjalan lancar, semua pihak mendukung rencana ini mulai dari Pemerintah Pusat, Pemprov hingga seluruh lapisan masyarakat. Paling penting tidak ada persoalan perebutan ibu kota kabupaen dan lainnya, karena hal paling utama Ketapang bisa dimekarkan sehingga bisa semakin maju dan sejahtera," tutur Budi. (teo/bob)