Bupati Desak Pelaksanaan Proyek Dipercepat

Ketapang

Editor Kiwi Dibaca : 630

Bupati Desak Pelaksanaan Proyek Dipercepat
ilustrasi
KETAPANG, SP – Bupati Ketapang, Martin Rantan menggelar Rapat Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program serta kegiatan APBD 2017 di Pendopo Bupati Ketapang, Selasa (13/6). Dalam rapat tersebut, Bupati menyampaikan kepada seluruh pihak terkait agar segera mengerjakan seluruh proyek khususnya proyek dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Martin menjelaskan kepada pihak terkait yang menangani proyek terutama proyek DAK untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu, sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diketuk palu. Jika APBD sudah diketuk, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah harus melakukan pengerjaan atau pelelangan, namun kenyataannya sampai kemarin masih ada proyek DAK yang belum dilelang.

"Jadi yang belum itu, segera dikerjakan," tegasnya, Selasa (13/6).

Ia melanjutkan, jika sudah melewati bulan Juni progres realisasi DAK tidak dikejar, maka bukan tidak mungkin bisa terjadi pemotongan DAK, DAU dan sebagainya yang tentunya merugikan daerah.
Selain itu, ia juga meminta agar proyek-proyek Penunjukan Langsung (PL) yang ada jangan diutak atik.

"Informasinya ketika judulnya sudah disahkan di APBD, tapi diubah lagi dalam DPA, ini hal tidak benar karena memperlambat realisasi. Jadi semua pihak bertugas di perencanaan jangan diubah sampai berulang kali," ketusnya.

Ia menerangkan, di Pemda Ketapang ada sekitar 3.200 paket pekerjaan, namun yang baru terealisasi hanya 1.531 paket. Untuk itu, ia meminta semua paket segera dikerjakan.

"Bulan ini saya minta semua sudah dikerjakan. Untuk proyek lelang, mulai saat ini dipercepat. Tahun akan datang jangan sampai seperti saat ini lagi, kalau sudah konsultasi soal DAK kemudian sudah ketuk palu, maka harus disiapkan semuanya," mintanya.

Untuk itu, ia berharap setiap pejabat struktural agar dapat berupaya melakukan percepatan, terutama PL DAK agar tidak ada pemotongan dan tidak terbentuk citra kalau pejabat terkait dinilai tak mampu melaksanakan tugasnya.

Selain simotes juga nantinya direncanakan akan dilakukan tes kompetensi, dan akan dianggarkan untuk psikotes bagi yang belum melaksanakan. Ini dinilai penting agar pejabat struktural yang ditempatkan di posisi tertentu tidak memiliki pikiran atau ambisi mendapatkan apa dari jabatannya.

"Jangan sampai ada pejabat yang berpikir dapat berapa dari yang dikerjakannya. Sikap ambisi seperti itu bahaya dan tidak boleh dibawa kepemerintahan Ketapang," tuturnya. (teo/bob)

Komentar