BPN Dinilai Bermain di Tumpang Tindih Lahan

Ketapang

Editor Kiwi Dibaca : 924

BPN Dinilai Bermain di Tumpang Tindih Lahan
SERTIFIKAT - Masyrakat Dusun Abud Bekake, Desa Karya Mukti, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Ketapang menunjukkan sertifikat hak miliknya yang tumpang tindih dengan perusahaan, Jumat (16/6). SUARA PEMRED/THEO BERNADHI
KETAPANG, SP - Dualisme peta yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di dalam satu Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan membuat masyarakat Dusun Abud Bekake, Desa Karya Mukti, Kecamatan Sungai Melayu Rayak terancam kehilangan tempat tinggal.
 
Akibatnya, terjadi tumpang tindih antara Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik petani Sawit Pir Trans pasca dilelangnya PT Benua Indah Group (BIG) di Kecamatan Sungai Melayu Rayak.

Ketua Front Perjuangan Rakyat Ketapang (FPRK), Isa Anshari mengaku sejak tahun 2009 sudah mengawal kasus di daerah Pir Trans, khususnya di Pir Trans yang dulunya adalah PT BIG, hingga dilakukan lelang oleh negara pada 8 April 2015 lalu.

Dalam risalah lelang pengadilan yang dibacanya adalah peta vertikal. Hal demikian sesuai pernyataan dari BPN Kantor Wilayah (Kanwil) Kalimantan Barat (Kalbar) dan Ketapang. Namun ironisnya, BPN RI mengeluarkan peta horizontal. 

"Jadi setelah di cek peta horizontal yang dikeluarkan BPN RI tumpang tindih dengan sertifikat hak milik para petani Pir Trans, di antaranya rumah ibadah, sekolah, jalan, pemakaman umum hingga pekarangan milik warga," ungkapnya, Jumat (16/6).

Melihat hal tersebut, ia meminta pemerintah khususnya Presiden RI segera memproses Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan BPN RI yang disinyalir bermain dalam rangka membela atau memenangkan salah satu perusahaan antara PT ISL selaku pemenang lelang yang berdasarkan peta vertikal dengan PT Arrtu yang terlibat dalam persoalan tumpang tindih lahan sehingga mengorbankan masyarakat.

"Jika dilihat dari HGU peta vertikal bukan yang horizontal," jelasnya.

Untuk itu, ia meminta juga Kementerian ATR dan BPN RI untuk melihat kembali peta yang terjadi tumpang tindih HGU dan SHM tersebut yang tentu merugikan masyarakat.

"Kami tidak akan diam, kami akan melakukan unjuk rasa besar-besaran ke BPN Wilayah Kalbar dan BPN Kabupaten dan melakukan perlawanan demi menegakkan kebenaran," tegasnya.

Sementara itu, penduduk asli Desa Karya Mukti, Muhammad Rom (66) mengungkapkan, permasalahan tumpang tindih atas adanya dua peta di satu HGU tersebut, berdampak merugikan masyarakat, dirinya merasa keberatan dan tidak menerima hal tersebut.

"Kami akan mempertahankan hak kami, baik harus berkorban keringat maupun darah," tegasnya. (teo/bob)