Warga Tolak Perusahaan Tambang

Ketapang

Editor Kiwi Dibaca : 673

Warga Tolak Perusahaan Tambang
ilustrasi
KETAPANG, SP - Sejumlah masyarakat Ketapang menolak masuknya investasi perusahaan Bauksit Group Alam Indo yang terdiri dari Cakra Internusa, Bino Artomas Mineral, Ridatama Cahaya Abadi, Rejeki Jaya Mandiri di enam desa di Kecamatan Hulu Sungai. Penolakan tersebut lantaran pihak perusahaan dinilai masuk tanpa melakukan sosialisasi dengan masyarakat sekitar.

Saat dikonfirmasi, Ketua Perkumpulan Bihak Sekayuq, Sabinus Andi menilai, pihak perusahaan Tambang Group tersebut seolah memaksanakan kehendak mereka untuk segera beroperasi di wilayah Hulu Sungai, khususnya di wilayah Sungai Bihak yang meliputi enam desa di antaranya Desa Riam Dadap, Desa Cinta Manis, Desa Sekukun, Desa Batu Lapis, Desa Lubuk Kakap dan Desa Beginci Darat.

"Kenapa saya bilang perusahaan terindikasikan melakukan pemaksaan, karena perusahaan tidak pernah melakukan sosialisasi dengan masyarakat sekitar dan langsung melaksanakan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal-red) di Pontianak pada 14 dan 15 Agustus kemarin," ungkapnya, Rabu (23/8).

Berdasarkan Free Prior Informed Consent (FPIC), pihak investor tidak bisa masuk apabila masyarakat menolak keberadaan mereka, lantaran investasi harus melibatkan suara masyarakat. Namun, kenyataannya pihak perusahaan hanya melakukan sosialisasi di tingkat kecamatan.
"Yang diundang untuk hadir hanya kades dan tokoh masyarakat yang pro dengan perusahaan bukan melibatkan semua unsur, dan bahkan pihak perusahaan berjanji akan melakukan sosialisasi ke desa-desa yang wilayahnya menjadi objek tambang, tapi kenyataannya itu tidak dilakukan dan langsung melakukan AMDAL," terangnya.

Dari hal ini dapat dilihat perusahaan seolah melakukan pemaksaan lantaran belum adanya persetujuan masyarakat namun mereka telah melaksanakan AMDAL yang merupakan proses untuk mendapatkan legalitas perizinan.

"Selain karena tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat di enam desa yang dimasuki objek tambang tersebut, penolakan masyarakat berdasarkan pertama karena kondisi hutan hulu sungai yang masih bungas dan primer, kemudian ketakutan masyarakat yang tidak dilibatkan sebagai tenaga kerja dengan alasan kualifikasi pendidikan sehingga masyarakat hanya jadi penonton ditanah sendiri, dan yang paling kami khawatirkan dampak lingkungan khususnya terhadap sungai bihak yang mayoritas digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari," tegasnya.

Atas dasar itulah, diakuinya masyarakat menolak masuknya perusahaan tambang, apalagi perusahaan tambang memfload wilayah masyarakat seluas-luasnya menjadi objek tambang padahal sebelumnya status kawasan di Hulu Sungai banyak kawasan hutan produksi.

"Sekali lagi, kami sampaikan dengan tegas kami menolak masuknya perusahaan yang seolah tidak menghargai masyarakat, dengan semaunya melakukan proses agar bisa beroperasi," ketusnya. (teo/bob)