Selasa, 17 September 2019


Pemkab KKU Gelar Seminar Perlindungan Anak

Editor:

Tajil Atifin

    |     Pembaca: 690
Pemkab KKU Gelar Seminar Perlindungan Anak

CAPTION SEMINAR - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kayong Utara, Hilaria Yusnani membuka Seminar Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kayong Utara, di Gedung Balai Praja, Kantor Bupati, Sukadana, kemarin.

SUKADANA, SP - Perlindungan anak seperti yang diketahui merupakan kebutuhan mutlak bagi terciptanya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas bagi pembangunan masa depan daerah.  

Demikian disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kayong Utara, Hilaria Yusnani pada Seminar Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kayong Utara, di Gedung Balai Praja, Kantor Bupati, Sukadana, kemarin.  

Kabupaten Kayong Utara sejatinya telah lama menyelenggarakan Pendidikan dan Kesehatan gratis secara berkesinambungan sebagai upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.  

“Seperti yang telah kita ketahui, Kabupaten Kayong Utara dalam usaha mengawal perlindungan anak di daerah, telah membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) pada tahun 2016, dengan tujuan untuk mendukung dan meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak di daerah sehingga terwujudnya Kabupaten Kayong Utara sebagai kabupaten ramah anak,” terangnya.  

Dalam mewujudkan hal tersebut, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Kayong Utara tidak dapat berjalan sendiri. Untuk itu perlu kerjasama dan koordinasi dari seluruh pihak baik di dalam lembaga pemerintah maupun non pemerintah.  


“Kami menyambut baik kegiatan seminar daerah perlindungan anak yang dilaksanakan oleh KPAD Kabupaten Kayong Utara. Saya berharap banyak hal yang dapat diambil dan dijadikan pelajaran bagi peningkatan semangat perlindungan anak di Kabupaten Kayong Utara,” tambahnya.  

Menurut dia, anak merupakan potensi yang sangat penting. Generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas SDM Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional. Sehingga, kata dia, perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat.  

“Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 b ayat 2 mengamanatkan agar negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan,” terang Hilaria.   

Sedangkan, perlindungan anak, dijelaskan Hilaria segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak atas haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian pemerintah dapat memahami pentingnya peran dan tugas tanggung jawab dan kewajiban masing-masing dalam memenuhi hak anak dan melindungi anak, karena di tangan merekalah masa depan anak-anak dibangun.     

"Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih keras lagi dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud,” pintanya.  

Sebagai kabupaten baru dengan berbagai keterbatasan, dirinya juga mengajak kepada semua pihak terkait, dengan keadaan demikian menjadi tantangan tersendiri untuk dapat bekerja lebih baik dalam melindungi keluarga.  

“Marilah kita tingkatkan semangat kerja yang mengarah untuk meningkatkan mutu SDM yang sehat, cerdas dan produktif, serta mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang tinggi. Jangan takut maupun ragu untuk melaporkan setiap permasalahan anak, sengketa kasus anak kepada institusi kepolisian ataupun lembaga komisi perlindungan anak daerah yang telah pemerintah daerah bentuk,” tegasnya.  

Selain itu, hal lainnya yang dapat dilakukan, yakni mengembangkan semangat persaudaraan dan kepedulian terhadap lingkungan sebagai usaha mewujudkan Kabupaten Kayong Utara yang ramah terhadap anak. “Berlombalah dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi anak yang akan menjadi aset masa depan bangsa,” tutupnya.   

Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Susanto yang turut hadir pada kegiatan tersebut menyampaikan, pemerintah daerah diharapkan dapat menjalani progaram yang telah ada. Terlebih, saat ini di Kayong Utara sudah berdiri Komisi Perlindungan Anak Daerah.  

“Pemerintah daerah memiliki kewenangan besar bagaimana menjalani program-program perlindungan anak. Karena, kita melihat anak banyak menjadi korban, bahkan ada pelaku kejahatan. Pantauan kami di beberapa Lapas Anak di Indoneisa, ada tiga kasus yang saat ini menjadi tren. Pertama kejahatan seksual, kedua narkoba, ketiga pencurian,” terangnya dihadapan peserta yang hadir.  

Untuk itu, mengenai beberapa kasus yang telah disampaikannya, menjadi tantangan tersendiri, bagaimana untuk mengatasinya secara bersama-sama. Terlebih saat ini dengan melihat perkembangan teknologi yang ada.  

“Hampir di semua daerah hampir seperti itu, maka dari itu ini menjadi tantangan besar bagi hadirin sekalian. Apa lagi, saat ini banyak anak-anak yang sudah menggunakan handphone. Jadi mereka belum tahu bagaimana cara menggunakan dengan baik. Hal ini yang menjadi kekhawatiran kita, dalam penyalahgunaannya,” sambungnya.
 

Adapun pada kegiatan tersebut turut dihadiri Komisi Perlindungan Anak Indonesia Pusat, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Barat, KPAD Kayong Utara, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, Tim Penggerak PKK Kabupaten Kayong Utara, Gabungan Organisasi Wanita, dan pihak Kepolisian. (hms/ble/bob)