Senin, 09 Desember 2019


DPRD Gelar Audiensi Bersama Pedagang

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 577
DPRD Gelar Audiensi Bersama Pedagang

Ilustrasi

KETAPANG, SP - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang menggelar audiensi antara pedagang Pasar Haji Bujang Hamdi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang. Namun sayang, pertemuan tersebut tak membuahkan hasil, mengingat perwakilan Pemkab Ketapang yang hadir, tidak dapat memberikan komentar perihal harapan pedagang.

Hadir dalam audiensi tersebut, Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus, Wakil Ketua DPRD, Junaidi, Qadarini serta beberapa anggota Komisi II. Sedangkan dari pemerintahan turut hadir Kasatpol PP Ketapang, Kepala Dinas Penanaman Modal, Camat Delta Pawan dan perwakilan dari Dinas Disperindagkop dan beberapa pihak lainnya serta puluhan perwakilan pedagang dan Front Perjuangan Rakyat Ketapang (FPRK).

Ketua FPRK, Isa Anshari mengaku kecewa dengan sikap Bupati Ketapang, Martin Rantan yang seolah tidak mau berdialog dan mendengarkan aspirasi para pedagang, terlebih sejumlah pejabat yang memiliki kapasitas untuk mendengar dan memberikan tanggapan dalam audiensi tidak hadir, sedangkan pejabat-pejabat yang hadir tidak berani memberikan tanggapan terkait harapan para pedagang.

"Tentu kita kecewa dengan sikap Pemda dalam audiensi kali ini, padahal sudah dijadwalkan tetapi tidak ada pihak-pihak memiliki kapasitas hadir dan menjawab aspirasi pedagang," ungkapnya usai audiensi dilakukan, Selasa (17/10).

Untuk itu, dalam kesempatan ini, dirinya meminta kepada Pemda Ketapang untuk segera membenahi Pasar Rangge Sentap yang menurutnya masih kumuh. Selain itu, dinas terkait juga diminta untuk mendata lapak-lapak serta memberantas praktikpungli-pungli di kawasan pasar tersebut.

"Karena informasinya ada satu orang bisa memiliki tujuh, bahkan delapan lapak, ini tidak boleh kalau benar terjadi," tuturnya.

Untuk itu, ia meminta untuk tidak dilakukan pembongkaran paksa jika belum ada solusi terbaik, dan komitmen Pemda Ketapang untuk menjamin keberadaan para pedagang ke Pasar Rangga Sentap.

"Kalau masih dilakukan pembongkaran paksa, mari kita sama-sama tertibkan pasar lain yang juga ilegal seperti di Makam Pahlawan, Ponogoro dan tempat-tempat ilegal lainnya, jika pemerintah ingin memang benar-benar  menegakkan aturan," tegasnya.

Dikatakannya, rata-rata pedagang yang berada di Pasar Haji Bujang Hamdi meminjam modal ke bank, sehingga ketika dipaksa pindah tanpa adanya jaminan soal ramainya pembeli di Sentap atau soal dugaan monopoli lapak, maka bagaimana pedagang bisa membayar hutan modal di bank.

"Kami juga minta kepada Kasatpol PP untuk tidak takut kehilangan jabatan, kalau tidak membongkar pasar ini, karena jabatan ini hanya sementara," terangnya. (teo/bob)