Minggu, 08 Desember 2019


Pemkab Ketapang dan Bank Kalbar Sosialisasikan Penggunaan CMS

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 1417
Pemkab Ketapang dan Bank Kalbar Sosialisasikan Penggunaan CMS

SOSIALISASI - Pemkab Ketapang dan Bank Kalbar menggelar Sosialisasi Impelmentasi Transaksi Non Tunai di Hotel Borneo Emerald Ketapang

KETAPANG, SP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang bekerjasama dengan Bank Kalbar menggelar Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Implemantasi Transaksi Non Tunai dengan menggunakan Aplikasi Cash Management System (CMS).

Sosialisasi yang digelar oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang tersebut menghadirkan seluruh SKPD, Camat dan Lurah, pimpinan Bank Kalbar Cabang Ketapang. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten III Setda Ketapang, Heronimus Tanam, di  Hotel Borneo Emerald Ketapang, Senin (30/10).

Dalam laporannya Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Alexander Wilyo mengatakan, transaksi non tunai ini kebijakan pemerintah pusat yang harus sudah dilaksanakan per 1 Januari 2018.
"Saat ini kita suadah melaksakan transaksi dengan sistem non tunai, seperti lelang, hibah semuanya masuk ke dalam rekening penerima hibah dan rekening ke pihak ketiga," jelasnya.

Alexander mengatakan, ke depan seluruh transaksi dilaksanakan dengan sistem non tunai, mulai dari gaji, honor tim, perjalanan dinas, sampai dengan pembayaran pajak dan lainnya. Transaksi non tunai ini merupakan upaya pemerintah dalam melaksanakan
Good government berbasis G-Teknologi Informasi.


Sementara itu, Bupati Ketapang, Martin Rantan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Sekda, Heronimus Tanam mengatakan, sosialisasi implementasi transaksi non tunai ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pada Pasal 283 Ayat 2 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, dengan memperhatikan rasa keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dan sesuai dengan Intruksi Presiden nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan transaksi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ/tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten Kota yang pelaksanaanya paling lambat 1 Januari 2018. 


"Banyak manfaat yang diperoleh dari sistem transaksi non tunai ini, seperti meningkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, dimana seluruh stackholders dapat mengakses imformasi tentang keuangan," tuturnya. (teo/bob/pk)