Minggu, 08 Desember 2019


Pemkab Ketapang & Polres Teken MoU

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 594
Pemkab Ketapang & Polres Teken MoU

TEKEN - Bupati Ketapang, Martin Rantan dan Kapolres Ketapang, AKBP Sunario menandatangani nota kesepahaman terkait pencegahan, pengawasan dan pengamanan permasalahn Dana Desa (DD), di Pendopo Bupati Ketapang

KETAPANG, SP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang bersama Polres Ketapang menandatangani nota kesepahaman terkait pencegahan, pengawasan dan pengamanan permasalahan Dana Desa (DD), di Pendopo Bupati Ketapang, Kamis (2/11).

Selain dihadiri langsung oleh Bupati Ketapang, Martin Rantan dan Kapolres Ketapang, AKBP Sunario. Pada kegiatan ini juga terlihat Ketua DPRD, Kejari, Dandim 1203 serta para kades dan camat, maupun pihak undangan lainnya.
Kapolres Ketapang, AKBP Sunario mengatakan, penandatangani nota kesepahaman ini menindaklanjuti apa yang sebelumnya telah dilakukan oleh Kapolri, Kemendagri dan pihak terkait lainnya yang melakukan kerjasama dalam hal pengawasan dana desa.

"Hari ini, kita di Ketapang juga melakukan hal serupa. Apalagi, pada saat melakukan videoconfren, Pak Presiden meminta agar dana desa diawasi penggunaannya," katanya.

Dalam penyampaiannya, presiden juga mengaku pada tahun 2016 dana desa banyak tidak terserap, sehingga beberapa pihak memberi masukan mengenai itu dan menambah dana desa pada tahun 2018 sekitar Rp12 triliun, dengan alasan kalau tidak dicoba dan tidak dibimbing bagaimana bisa.

"Untuk itu, kami diperintah Pak Presiden dan Kapolri untuk turut membantu melakukan pengawasan dan bimbingan kepada desa-desa yang mungkin tidak paham tentang membuat perencanaan, dan penggunaan anggarannya," tuturnya.

Menurut dia, sudah ada desa-desa di Ketapang yang berani transparan dengan memasang baliho berisikan jumlah anggaran dan penggunaan dana desanya, sehingga masyarakat bisa mengetahui secara langsung dan tentu hal adalah hal positif. Upaya ini, sama sekali tidak menimbulkan rasa kecurigaan, bahkan masyarakat dapat mendukung penuh apa yang menjadi program desa tersebut.

"Saya yakin kalau perencanaannya dibuat dengan benar dan transparan, maka tujuan dana desa untuk mensejahterakan masyarakat akan terwujud," nilainya.

Ia berpesan, kepada para kepala desa agar dalam membuat perencanaannya, dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan dinas-dinas terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan antara desa dengan instansi yang bersangkutan. Misalkan jalan kabupaten jangan dibangun menggunakan dana desa, sekolah jangan dibangun pakai dana desa, karena sudah ada instansi terkait yang menanganinya.

"Jadi gunakan anggaran yang ada dan dimanfaatkan sebaik mungkin, jangan takut kalau kita benar," mintanya.

Kepada aparat kepolisian, khususnya Babinkamtibmas yang ada di desa-desa untuk dapat melaksanakan tugasnya secara optimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, jangan sampai membiarkan para kades larut dalam kesalahan.

"Tapi jangan juga melakukan penindakan, karena tugasnya melakukan pembinaan, jangan sampai seperti kejadian di Jawa Timur, ada kades, babinkamtibmas, kapolsek dan camat bekerjasama bermain dana desa akhirnya ketahuan dan berurusan dengan hukum," tegasnya.

"Saya juga minta kepada para kades melaporkan ke saya, jika di lapangan ada Babinkamtibmas yang menakuti-nakuti kades soal dana desa, sebab tugas mereka melakukan pembinaan bukan menakuti atau menindak," lanjutnya.

Ia juga mengingatkan kepada para kades untuk tidak mempergunakan dana desa untuk kepentingan pribadi atau kelompok, seperti setelah mengambil dana desa kemudian pergi ke tempat hiburan atau semacamnya, sehingga ketika pulang ke desa dananya sudah tidak ada dan perencanaan pembangunan terbengkalai.

"Itu jangan sampai terjadi," pesannya.

Sementara itu, Bupati Ketapang, Martin Rantan meminta agar seluruh kades untuk tidak takut dalam menggunakan dan dapat memanfaatkan dana desa dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan desa.

"Jadi gunakan DD dengan perencanaan yang baik untuk pembangunan, jangan karena takut dananya hanya disimpan di bank agar mendapat bunga, itu salah," katanya.

Menurutnya, dengan adanya nota kesepahaman ini, tentu para kades harus merasa terbantu, karena dibina dan diawasi, sehingga ketika salah dapat diperbaiki. Namun jangan sampai dana desa dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang membuat perencanaan terbengkalai, jika itu terjadi dan dana tidak bisa dikembalikan, maka akan berurusan dengan hukum.

"Saya pada 24 Oktober ikut rapat di Istana Negara bersama seluruh Bupati se-Indonesia dan Presiden dan Wakil Presiden. Jadi Pak Presiden meminta dana desa digunakan untuk kegiatan padat karya," katanya.

"Contohnya kalau membangun rambat beton harus mempekerjakan masyarakat desa setempat, jangan sampai membawa pekerja dari luar, hal ini agar masyarakat desa mendapatkan manfaat dari dana desa, bukan malah jadi penonton di desa sendiri," lanjutnya.

Ia juga mengingatkan jangan sampai penggunaan ADD ini, terjadi duplikasi anggaran, satu kegiatan dibiayai dua anggaran atau lebih. Untuk itu, para kepala desa diharapkan untuk selalu melakukan koordinasi dengan SKPD dan perusahaan setempat.

“ Jangan sampai sebuah pekerjaan dilaksanakan dengan dana desa, di lain pihak perusahaan melaporkan pekerjaan itu merupakan program CSR mereka, tumpang tindih lagi dengan Dinas PU Cipta Karya misalnya,“ kata Martin.

Selain itu, ADD ini diharapkan bisa mendorong ekonomi kerakyatan, sebagai contoh membangun jalan usaha tani dan membangun jalan usaha produksi pertanian. 

“Karena sekitar 70 persen masyarakat Ketapang masih menggantungkan mata pencahariannya kepada kegiatan ekonomi yang berbasis agro, yakni di sektor ekonomi pertanian,“ ungkapnya. (teo/bob)