Pembalakan Liar Kembali Marak

Ketapang

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 556

Pembalakan Liar Kembali Marak
GRAFIS (SUARA PEMRED/ KOKO)
Kombes Pol Irsan, Kasubdit III Tipitter Bareskrim Polri 
"Kayu tidak jelas ini hanya beli dokumen untuk nota angkutan. Mereka membeli dari mana saja hasil pembalakan liar yang diputihkan," 

Budi Mateus, Ketua DPRD Ketapang
"Kan kalau perusahaan atau pabrik ada wilayahnya, misalkan HPH, atau IUP/IUPK di mana. Tapi yang saya dengar di lapangan, pabrik kayu menerima siapa pun dan kayu dari mana pun, ini membuka ruang orang untuk melakukan illegal logging,"

KETAPANG, SP
– Pembalakan liar kayu kembali marak di Kabupaten Ketapang, khususnya di wilayah Sandai. Hal itu terlihat dengan ditangkapnya ratusan batang kayu dengan kualitas baik di wilayah itu.  

Kepolisian Polres Ketapang berhasil mengamankan 320 batang kayu belian ukuran 8x16 cm dan 42 batang kayu meranti dengan ukuran 15x25 cm yang dibawa menggunakan tiga truk. Ratusan batang kayu diamankan di Kecamatan Sandai, pekan lalu oleh Polres Ketapang.

Saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polres Ketapang, AKP Rully Robinson Polli mengatakan, ditangkapnya tiga truk berisi kayu belian dan meranti, berawal dari adanya informasi masyarakat di wilayah Sandai yang mengatakan, ada aktivitas pemuatan kayu.

"Dari informasi itu, kita kemudian tindak lanjuti dan kita amankan tiga truk berisikan ratusan kayu belian dan meranti," ungkapnya, Senin (20/11).

Saat pertama kali diamankan, para supir truk tidak bisa memperlihatkan dokumen kayu tersebut, sehingga pihaknya membawa kayu dan truk beserta supirnya, ke Mapolres Ketapang untuk diperiksa lebih lanjut.

"Awalnya mereka tidak bisa menunjukkan dokumennya, tapi setelah diperiksa mereka akhirnya ada membawa dokumen kayu-kayu tersebut," jelasnya.

Dari pengakuan para supir, kayu-kayu berasal dari Muara Jekak di Sandai dan hendak dibawa ke Kabupaten Mempawah. Polisi tidak menahan supir karena ada dokumennya. Barang bukti berupa ratusan batang kayu, serta tiga truk masih diamankan di halaman belakang Polres Ketapang. 

“Lantaran kita masih melakukan pengecekan dokumen, serta menunggu pihak kehutanan provinsi membantu dalam pengecekan," tuturnya.

Ia menjelaskan, pengecekan terhadap dokumen lantaran dokumen yang diserahkan supir truk dikeluarkan oleh pihak terkait, untuk kegiatan tanggal 1 dan 2 Oktober 2017. Sedangkan fakta di lapangan, dokumen dipergunakan pada 9 November 2017. Sesuai aturan hal tersebut tidak diperbolehkan, dan akan diberikan sanksi administrasi oleh pihak terkait.

"Untuk sanksi pidananya kita masih menunggu pihak kehutanan provinsi datang ke sini, untuk kemudian bersama-sama melakukan pengecekan tunggul kayu di lokasi pengambilan kayu. Jika memang tidak ada tunggul kayunya, maka dokumen yang diberikan ke kita dianggap tidak sah, dan bisa diproses pidana," katanya.

Saat dikonfirmasi, Kapolres Ketapang, AKBP Sunario mengatakan, dirinya komitmen memberantas pembalakan liar di wilayah hukum Polres Ketapang. Bahkan, dirinya sejak awal bertugas sudah memperingatkan seluruh anggotanya, agar tidak terlibat dalam kegiatan pembalakan liar.

Ia minta masyarakat tidak segan melapor kepadanya, apabila mengetahui ada kegiatan pembalakan liar. “Hubungi saya langsung, jika memang dari Polsek tidak merespon atau ada anggota tidak mau melakukan penindakan, saya sendiri yang akan lakukan penindakan," tegasnya.

Ia menegaskan kepada setiap Kapolsek, khususnya di lintas trans Kalimantan, seperti di Sandai, Simpang Dua, Sungai Laur, Balai Bekuak dan Tayap, turut serta memberantas kegiatan pembalakan liar di wilayah Polsek masing-masing. Bahkan, ia mengaku tidak segan mengusulkan mutasi Kapolsek yang di wilayahnya masih terdapat aktivitas kayu-kayu ilegal.

Sementara, Kepala Bidang Humas Polda Kalbar, AKBP Nanang Purnomo mengatakan, Polda Kalbar masih mengembangkan kasus pembalakan liar yang kembali marak terjadi.
Dia menegaskan, pelaku pembalakan liar, siapa pun orangnya akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Begitu pula jika ada oknum polisi yang ikut bermain dalam praktik tersebut.

"Kalau ada oknum yang bermain, akan ditindak dan akan berhadapan dengan Propam. Namun sejauh ini kita belum mendapatkan laporan adanya oknum polisi yang terlibat dalam praktek illegal logging," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, tim dari Subdit III Tindak Pidana Tertentu (Tipitter) Bareskrim Polri baru saja mengungkap ratusan kubik kayu olahan hasil pembalakan liar. 

Kayu-kayu ilegal itu sebagian berasal dari Sandai, Kabupaten Ketapang. Ratusan kubik kayu olahan tersebut akan dikirim ke Jawa dan Jakarta. Modus penyelundupannya yakni, menggunakan nota angkutan Izin Pengolahan Kayu (IPK). Namun setelah di cek, IPK yang dimiliki ternyata tak menyebutkan, dari mana asal kayu tersebut didapat. 

Kemudian Tim Subdit III melakukan penyelidikan. Ternyata, ratusan kubik kayu olahan tersebut, sebagian adalah hasil pembalakan liar di hutan Sandai di Ketapang.

"Kayu tidak jelas ini hanya beli dokumen untuk nota angkutan. Mereka membeli dari mana saja hasil pembalakan liar yang diputihkan," ungkap Kasubdit III Tipitter Bareskrim Polri, Kombes Pol Irsan, Minggu (19/11). 

Dalam operasi pengungkapan kasus pembalakan liar ini, satu orang berinisal A ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan sebagai orang yang membuat Dokumen IPK ratusan kubik kayu hasil pembalakan liar tersebut. 

Harus Bersinergi

Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Ketapang serta instansi terkait, mencegah kegiatan-kegiatan pembalakan liar lantaran sesuai undang-undang, kegiatan tersebut dilarang, belum lagi dampak kerusakan alam akibat praktik tersebut.

"Pemda harus bersinergi dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dalam hal pencegahan dan penindakan," ungkapnya.

Menurutnya, praktik pembalakan liar sampai saat ini masih berlanjut, termasuk di beberapa daerah di Ketapang. Seperti di Nanga Tayap dan Sandai. Oleh karena itu, Pemda dan aparat kepolisian harus bekerjasama mengambil tindakan tegas, dan menindak pelaku yang ada.

"Harapan Pemda agar membentuk tim khusus dalam persoalan illegal logging, misalkan ada mendata perusahaan-perusahaan kayu, baik terkait izin maupun fakta mereka di lapangan," tuturnya.

Hal tersebut agar tidak ada perusahaan kayu yang menyalahi aturan, lantaran menurut informasi yang diterimanya, ada pabrik kayu di Tayap yang mengambil dan menerima kayu dari mana saja, sehingga hal tersebut membuka ruang untuk oknum-oknum melakukan praktik pembalakan liar.

"Kan kalau perusahaan atau pabrik ada wilayahnya, misalkan HPH, atau IUP/IUPK di mana. Tapi yang saya dengar di lapangan, pabrik kayu menerima siapa pun dan kayu dari mana pun, ini membuka ruang orang untuk melakukan illegal logging," ujarnya.

Apalagi, informasi yang diterimanya, pabrik di wilayah Tayap, mengolah kayu yang dipotong-potong dengan ukuran dua meter, bahkan menerima kayu-kayu kecil.

"Kalau di Tayap memang saya belum lihat sendiri pabriknya, tapi informasinya mereka menerima kayu dipasok oleh orang-orang, termasuk kayu-kayu kecil ikut dibabat,” ujarnya.

Masyarakat Pelopor Penghijauan 


Masyarakat Provinsi Jawa Tengah diajak menjadi pelopor penghijauan di sekitar tempat tinggal masing-masing sebagai wujud nyata mencintai lingkungan.

"Kepada seluruh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini, saya mengajak untuk bisa menjadi pelopor dalam penanaman pohon dan memeliharanya," kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko di Semarang, Senin.

Hal tersebut disampaikan Wagub pada apel penanaman pohon yang merupakan bentuk kegiatan bakti sosial penghijauan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-46 Korps Pegawai Republik Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2017 yang dilakukan di Lapangan Tembak Kodam IV/Diponegoro, Tembalang, Semarang.

Wagub menjelaskan bahwa kegiatan penghijauan ini merupakan bagian dari gerakan menanam "Sak Uwong, Selawe Uwit" dengan target minimal jumlah yang perlu ditanam selama hidup yaitu 25 pohon pada aksi penanaman dilakukan melalui berbagai acara dan dimanapun berada.

Menurut Wagub, banyak kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk aksi menanam pohon secara bersama, baik saat hari ulang tahun, upacara wisuda, pernikahan, melahirkan, talak atau cerai, mengikuti pendidikan dan latihan, seminar, promosi, serta serah terima jabatan.

Penanaman pohon, kata dia, bisa dilakukan di lahan kritis maupun produktif dan lahan kosong sehingga menjadi kawasan hijau dan bermanfaat bagi semua pihak.

Wagub berharap melalui aksi penanaman pohon pada berbagai kegiatan akan semakin banyak pohon yang ditanam dan membawa keuntungan bagi masyarakat atau setidaknya dapat mencegah bencana banjir serta tanah longsor, penyerapan air di dalam tanah, bertambahnya oksigen.

Sebelum gerakan menanam "Sak Uwong, Selawe Uwit", Pemprov Jateng telah meluncurkan program "Sak Uwong, Sak Uwit" yang pada pelaksanaannya juga melibatkan masyarakat, anggota Korpri, dan TNI-Polri. (ant/abd/bls/teo/lis)

Komentar