Bupati Pertanyakan Proyek Kolam Ikan di Ketapang

Ketapang

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 438

Bupati Pertanyakan Proyek Kolam Ikan di Ketapang
Ilustrasi. Net
KETAPANG, SP - Bupati Ketapang, Martin Rantan mempertanyakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012, sebesar Rp8 miliar yang dipergunakan untuk pembangunan kolam rakyat di Kabupaten Ketapang. 

Menurutnya, pada saat itu dirinya masih menjabat sebagai Anggota DPRD Ketapang, dan saat ini apakah anggaran begitu besar untuk pembuatan kolam rakyat sudah memberikan dampak bagi perindustrian perikanan di Ketapang.

"Dalam APBD 2012 ketika saya masih jadi anggota DPRD Ketapang, ada sekitar Rp8 miliar teranggarkan di bidang perikanan budidaya yang semuanya dibangun kolam rakyat, baik di desa-desa atau di kota," ungkapnya, belum lama ini.

Dengan anggaran yang begitu banyak tersebut, dikatakannya tidak ada kelihatan hasil dari budidaya perikanan di kolam rakyat itu, padahal menurutnya banyak sekali kolam rakyat yang dibangun pada saat itu.

"Coba kita liat berapa persen hasil budidaya perikanan masyarakat yang dijual ke pasar-pasar desa atau kota?. Tidak ada kan," ketusnya.

Untuk itu, ia berharap ke depan di setiap kecamatan memiliki unit perkolaman rakyat yang dikelola oleh pemerintah, sehingga nantinya UPTD setempat bisa menjual bibit ikan ke masyarakat dengan harga yang terjangkau, misalkan satu ekor untungnya hanya seratus rupiah. Bayangkan, dalam sebulan ada berapa ribu ekor.

"Nanti, masyarakat bisa diberi kegiatan peningkatan kapasitas mereka di bidang perikanan. Jadi biar ada hasil diberikan, jangan kolam yang dibangun hanya untuk dijadikan lokasi menghilangkan stres, tapi untuk menambah perekomian masyarakat," tuturnya.

Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Ketapang, Markus mengaku pihaknya hanya memiliki data kolam ikan kelompok masyarakat sejak 2014-2016, hal tersebut lantaran dirinya baru menjabat kepala dinas.

"Kalau untuk 2017 tidak ada kolam yang dibangun, sebab terbentur dengan peraturan terkait persoalan hibah," katanya.

Dari data yang dimiliki pihaknya, pada tahun 2014 ada 776 kelompok. Kemudian 2015 ada 24 kelompok dan 2016 ada 39 kelompok yang memiliki kolam dan setelah pembangunan kolam tentu ada beberapa yang melakukan peningkatan.

"Peningkatan berupa kolam berpotensi, misalkan kalau awalnya cuma berupa galian, maka ditingkatkan dengan memasang sevil, kemudian juga ada program peningkatan membangunkan rumah tunggu, jadi kolam akan lebih bagus. Untuk datanya," ungkapnya.

Ia menjelaskan, dari total kolam sebanyak 836 yang tersebar di berbagai kecamatan, beberapa di antaranya sudah diambil sampel, seperti di Sandai, Simpang Hulu, Simpang Dua, Air Upas.

"Ada kolam-kolam di kecamatan berpotensi menghasilkan atau memproduksi ikan," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya akan memberikan pelatihan kepada kelompok yang berpotensi, misalkan untuk membibit atau mengawinkan ikan.

"Tujuannya untuk meningkatkan perekonomian kerakyatan, terutama pada kelompok-kelompok. Sedangkan ntuk kolam tidak berpotensi, akan kita biarkan," katanya. (teo/bob)