Minggu, 17 November 2019


ABPD Ketapang Tahun 2018 Disahkan

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 732
ABPD Ketapang Tahun 2018 Disahkan

SERAH DOKUMEN - Wakil Bupati Ketapang, Suprapto menerima dokumen persetujuan terhadap APBD 2018 yang diserahkan Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus, Rabu (29/11). (Humas)

KETAPANG, SP - Tujuh fraksi memberikan pendapat akhir  dan sekaligus memberikan persetujuan terhadap Rancangan Perda APBD Kabupaten Ketapang tahun 2018, untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Ketapang tahun 2018.

Persetujuan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Ketapang  yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Budi Matheus, bersama dengan para wakil ketua. Paripurna juga dihadiri Wakil Bupati Ketapang, Suprapto, Forkopimda, Asisten, SKPD, beserta anggota DPRD Ketapang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna Gedung DPRD Ketapang, Rabu (29/11).

Tanggapan akhir dari tujuh fraksi yang disampaikan masing masing juru bicara, seperti Fraksi PDIP Matheus Yudi, Fraksi Golkar Polonius Polo, Fraksi PAN, Usmandiyanto, Fraksi Hanura Nasdem Irawan, Fraksi Demokrad Yangkim, Fraksi PPP Sukardi dan dari Fraksi Gerindra disampaikan Paulus Tan.

Tanggapan akhir Fraksi PDIP yang disampaikan oleh Matheus Yudi mengatakan, APBD merupakan instrumen penting bagi pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara. Selanjutnya Raperda tentang APBD yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD menurutnya merupakan perwujudan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018.

Untuk menghasilkan sebuah Raperda tentang APBD yang berkualitas dan bepihak kepada masyarakat, dikatakan Matheus Yudi, DPRD dan pemerintah Kabupaten Ketapang telah menjalani masa rapat yang dilasaknakan dalam bingkai semangat kemitraan dan persaudaraan.

"Kesungguhan tersebut telah melalui diskusi, perdebatan dengan mengungkap gagasan- gagasan kritis kontruksif baik dalam rapat komisi maupun rapat badan anggaran," terangnya.

Dalam mengelola APBD tahun 2018, ia berharap, setiap perangkat daerah dan pengelola anggaran hendaknya mengacu pada prinsip efisiensi, efektifitas dan disiplin anggaran tepat waktu.

Sementara itu, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Polonius Polo memberikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada pemerintah daerah yang telah dan sedang melaksankan pembangunan infrastrktur, khususnya ruas jalan yang menjadi usulan prioritas di semua kecamatan, termasuk pelebaran jalan di perkotaan.

Terkait pengurangan anggaran DAU tahun 2017, sebesar Rp15 miliar, dan belum adanya kepastian transfer pusat dana DBH sebesar Rp45 miliar, pihaknyas memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah karena masih mampu melaksanakan rasionalisasi anggaran, sehingga program-program pembangunan menyentuh masyarakat masih dapat dilaksanakan dengan baik.

Dia juga meminta Dinas PU untuk memprioritaskan pekerjaan jembatan Indotani dan Sei Kulan, serta jalan Tumbang Titi yang dalam  proses pembangunan.
Usmandiyanto juru bicara Fraksi PAN meminta kepada pemerintah daerah lebih serius memperhatikan kondisi fisik keuangan yang berdampak kepada kegiatan SKPD.

Tak hanya itu, dirinya juga meminta pemerintah daerah lebih serius dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di perusahan perkebunan, terlebih dalam meningkatkan pendapatan daerah. Untuk itu, diharapkan lending sektor mesti lebih tegas  terhadap perusahan yang tidak mengindahkan kewajiban untuk membayar pajak.

"Di samping itu, perlu adanya evaluasi jaringan jalan dan jembatan yang ada, dengan menyelesaikan pembangunan Jembatan Pawan V, karena dianggap sangat diperlukan masyarakat," katanya.

Fraksi Hanura Nasdem melalui juru bicara Irawan mengharapkan, agar dalam penunjukan para calon pemimpin, penyelenggara negara harus memiliki kualitas moral serta kapabilitas untuk menjadi prioritas dan syarat utama dalam menduduki jabatan tersebut.

"Kami sangat mendukung terhadap tes kepatutan dan kelayakan, pada setiap pengangkatan pegawai maupun penunjukan jabatan," katanya.

Demikian juga dalam pembangunan, Fraksi Hanura Nasdem mengingatkan, agar semua pembangunan dilaksanakan dapat dimaksimalkan demi kepentingan rakyat, bukan sebaliknya untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu saja. (teo/bob/pk)