Kubodap Kecam Pernyataan BNPB Soal Karhutla

Ketapang

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 307

Kubodap Kecam Pernyataan BNPB Soal Karhutla
Ilustrasi. (Net)
KETAPANG, SP - Keluarga Bosar Dayak Pesaguan (Kubodap) Kabupaten Ketapang, mengecam pernyataan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho. 

Pernyataan tersebut disampaikan Sutopo dalam pemberitaan terkait Karhutla yang berjudul "Tradisi Gawai Serentak Malah Picu Kebakaran Hutan di Kalbar". Berita ini terbit di media online nasional. 

"Kami menyatakan sikap, keberatan atas pernyataan dia (Sutupo Purwo Nugroho) yang dimuat di portal www.cnnindonesia.com pada Jumat (24/8) berjudul Tradisi Gawai Serentak Malah Picu Kebakaran Hutan di Kalbar," ungkap Ketua Kubodap Ketapang, Feri Hyang Daika, Senin (27/8). 

Fery menerangkan, pihaknya menilai pernyataan yang disampaikan Sutopo sangat tidak objektif serta tendensius, terhadap masyarakat adat yang bermata pencaharian sebagai petani peladang. Seolah-olah mereka dituding sebagai penyebab tunggal munculnya kabut asap di Kalbar. 

"Seolah-olah masyarakat adat melakukan pembakaran lahan secara serentak dan terkoordinir," katanya. 

Padahal, sesuai fakta di lapangan, khususnya yang terjadi di Ketapang, penyebab kabut asap lebih banyak muncul akibat adanya kebakaran lahan gambut yang berada di daerah pesisir. Hal tersebut bukanlah kebiasaan masyarakat adat untuk berladang di daerah itu. 

"Kalau mau lebih jelas, silahkan BPBD Provinsi Kalbar untuk meng-overlay peta hotspot di Ketapang yang terjadi sejak 15 hingga 25 Agustus dengan peta izin usaha yang juga ada di atasnya," terangnya. 

Dia menambahkan, akibat pernyataan tersebut, tentu ada kesan yang menyudutkan masyarakat adat. Padahal menurutnya, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di wilayah HGU perusahaan di Ketapang. 

Sehingga dia meminta aparat kepolisian baik Polda maupun Polres Ketapang, agar menyelidiki dan mengusut kasus tersebut secara transparan dan tuntas. 

"Kami juga meminta agar MADN, DAD provinsi hingga kabupaten serta para demong dan temenggung untuk dapat mengambil langkah hukum yang diperlukan terkait persoalan ini," ujarnya. 

Sehingga ke depan, diharapkan tidak ada lagi pihak-pihak yang semaunya menyampaikan pernyataan tanpa melihat kondisi yang ada. 

"Terlebih pernyataan yang disampaikan menyudutkan dan terkesan tendensius kepada satu pihak," pungkasnya. (teo/and)